PENERAPAN ASAS PREMIUM REMEDIUM TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI INDUSTRI PERTAMBANGAN DI INDONESIA
Journal Title: UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum - Year 2017, Vol 4, Issue 1
Abstract
Environmental damage caused by industry is increasingly concerned and therefore requires a strong accountability. The formulation of the problem What is the Regulation of Corporate Crime Responsibility in the Mining Industry in Indonesia and How should the law enforcement of economic crimes in the mining industry. The purpose of this study is to determine how the accountability of corporate criminal acts in the mining industry in Indonesia and know How should the law enforcement of economic crimes in the mining industry. The research method used by the researcher is using the normative juridical approach. The results of the Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining apply the principle of remedium premium. It can be seen from the content and general explanation of the two laws does not mention that the two laws are based on ultimum remedium principle. In line with the criminal law doctrine, ultimum remedium means that criminal sanctions are the last option in preventing the occurrence of violations in the mining field. Conclusion To reach the means of dispute resolution within the mining field if it is to provide a deterrent effect (premium remedium) or provide awareness to business offenders, it is better to apply severe criminal sanctions to the perpetrators of such mining crimes. Keywords: Accountability, Criminal Acts, Mining. Abstrak Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri semakin memperhatikan oleh karena itu memerlukan pertanggungjawaban yang tegas. Adapun rumusan masalah Bagaimanakah Pengaturan Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Korporasi dalam Industri Pertambangan di Indonesia dan Bagaimana seharusnya penegakkan hukum tindak pidana ekonomi dalam industri pertambangan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah pengaturan pertanggung jawaban tindak pidana korporasi dalam industri pertambangan di indonesia dan mengetahui Bagaimana seharusnya penegakkan hukum tindak pidana ekonomi dalam industri pertambangan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menerapkan asas premium remedium Hal itu terlihat dari isi dan penjelasan umum dari kedua undang-undang tersebut tidak mencantumkan bahwa kedua undangundang tersebut menganut asas ultimum remedium. Sejalan dengan doktrin hukum pidana yaitu ultimum remedium artinya sanksi pidana merupakan pilihan terakhir dalam mencegah terjadinya pelanggaran di bidang pertambangan. Kesimpulan Untuk mencapai sarana penyelesaian sengketa di dalam bidang pertambangan jika ingin memberikan efek jera (premium remedium) atau memberikan penyadaran pada pelaku kejahatan bisnis maka lebih baik diterapkan sanksi pidana seberat beratnya bagi pelaku kejahatan pertambangan tersebut. Kata kunci : Pertanggung Jawaban, Tindak Pidana Koorporasi, Pertambangan.
Authors and Affiliations
Sekhroni Sekhroni
Keywords
Related Articles
- EP ID EP256662
- DOI 10.25134/unifikasi.v4i1.503
- Views 104
- Downloads 0
Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Abstrak : Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Pengambilal...
PENERAPAN ASAS PERLINDUNGAN YANG SEIMBANG MENURUT KUHPERDATA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
The role of law in social life is as something that protects, giving a sense of security, peace and order to achieve peace and justice to everyone. If the person's social life events promise to another person or two peop...
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KUNINGAN
Law enforcement is an interesting issue to be studied because it deals with the implementation of applicable laws and regulations, enforcement of environmental law is closely related to all aspects of human life because...
RELASI LEMBAGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
The basic principles of the state in order to be operational must be spelled out in relation to the pattern of power between state institutions, Implementation of the explanation of relations is done through the constitu...
PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN
The author conducted this research with the background of the implementation of Mediation in Kuningan Religious Court in Kuningan. The purposes of writing this paper are to know how the Implementation on Divorce Settleme...