PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBIJAKAN DAERAH DI BIDANG TATA RUANG DI KABUPATEN KUNINGAN
Journal Title: UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum - Year 2017, Vol 4, Issue 1
Abstract
Abstract Human rights are rights that exist and attach to the human self or dignity, because he is human. The formulation of the problem How the Human Rights Arrangements in Spatial Planning in Indonesia and How Regional Policies in Spatial Planning in Protecting Human Rights of the Community of Kuningan Regency. The purpose of this study is to How the Human Rights Arrangements in Spatial Planning in Indonesia and How Regional Policies in Spatial Planning in Protecting Human Rights of the Community of Kuningan Regency. The research method used by the researcher is using the normative juridical approach. The results of the Indonesian Human Rights Arrangements have been regulated in the 1945 Constitution and listed in Article 28 A through 28 J and the Regional Policy in the field of spatial planning has occurred inconsistency that there has been conversion of agricultural land into housing especially in South Cilimus , Whose tataruang direction is for the development of the agricultural sector and support for the development of tourism, occurs due to the lack of awareness of the public in protecting the environment, the low awareness of the law of the apparatus of policy organizers, and the efforts of local governments to keep increasing the PAD regardless of the spatial plan that has been established, Various violations of the conversion of agricultural land into residential buildings. Conclusion The regulation on human rights has been very clear in the Constitution and the Law applicable in Indonesia. Implementation of human rights in all aspects of life, especially the Spatial need support from all parties, especially the government itself must be consistent in carrying out all the regulations and the need to increase the capacity of the civil apparatus of the state so that in running the government always obedient and obedient to the rules of law, especially spatial. Keywords: Human Rights Spatial Planning Policy. Abstrak Hak Asasi Manusia adalah hak yang ada dan melekat pada diri atau martabat manusia, karena dia adalah manusia. Adapun rumusan masalah Bagaimana Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Bidang Tata Ruang di Indonesia dan Bagaimana Kebijakan Daerah di Bidang Tata Ruang dalam Melindungi Hak Asasi Masusia Masyarakat Kabupaten Kuningan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Bagaimana Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Bidang Tata Ruang di Indonesia dan Bagaimana Kebijakan Daerah di Bidang Tata Ruang dalam Melindungi Hak Asasi Masusia Masyarakat Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, sudah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 dan tercantum pada Pasal 28 A s/d 28 J dan Kebijakan Daerah di bidang penataanruang telah terjadi inkonsistensi yaitu telah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan terutama di kawasan Cilimus Selatan, yang arahan tataruangnya adalah untuk pengembangan sector pertanian dan dukungan terhadap pengembangan pariwisata, terjadi karena minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, rendahnya kesadaran hukum aparatur penyelenggara kebijakan, dan upaya pemerintah daerah untuk terus meningkatakan PAD tanpa melihat rencana tata ruang yang telah ditetapkan, telah menimbulkan berbagai pelanggaran alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan perumahan. Kesimpulan Pengaturan tentang HAM sudah sangat jelas dalam Konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Penerapan HAM di dalam semua aspek kehidupan khususnya Tata Ruang perlu dukungan dari semua pihak terutama pemerintah sendiri yang harus konsisten dalam menjalankan semua peraturan dan perlu
Authors and Affiliations
Haris Budiman
Keywords
Related Articles
- EP ID EP256664
- DOI 10.25134/unifikasi.v4i1.475
- Views 117
- Downloads 0
PENERAPAN ASAS PERLINDUNGAN YANG SEIMBANG MENURUT KUHPERDATA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
The role of law in social life is as something that protects, giving a sense of security, peace and order to achieve peace and justice to everyone. If the person's social life events promise to another person or two peop...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KUNINGAN
Law enforcement on the one hand and justice in the community on the other hand is necessary to harmonize, especially in the right to get legal aid for the community by not discriminating on race, religion and class. The...
KEWENANGAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI
In conducting this study, researchers took the theme of "Authority BPD (Village Consultative Body) in the Run Function Legislation Sebuaah The study Sociology Formation Karamatwangi Perdes in the village district. Garawa...
PENERAPAN ASAS PREMIUM REMEDIUM TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI INDUSTRI PERTAMBANGAN DI INDONESIA
Environmental damage caused by industry is increasingly concerned and therefore requires a strong accountability. The formulation of the problem What is the Regulation of Corporate Crime Responsibility in the Mining Indu...
Kritik Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Perspektif Teori Hukum)
Abstrak : Latar belakang untuk mengkritik Undang-Undang Penanaman Modal yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam perspektif Teori Hukum. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengatahui dan menganalisis apa pendapat te...