PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA
Journal Title: UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum - Year 2016, Vol 3, Issue 2
Abstract
Legal protection of the consumer in the sale and purchase transactions electronically in Indonesia is very important for the economic development of society. The purpose of this study was to determine the validity of the Purchase Agreement How Electronics in Indonesia and How Legal Protection Against Consumer Purchase of Electronic Transactions in Indonesia. The research method is normative, data collection is done through literature. Results of the study are: First, the Sale and Purchase Agreement validity Electronics in Indonesia under Article 47 and Article 48 of Government Regulation No. 82 Year 2012 on the Implementation System and Electronic Transactions; Second, the legal protection for the people contained in article 46 of Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions and Article 62 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Legal protection of the consumer in the sale and purchase transactions electronically in Indonesia are strictly regulated both in the criminal and civil. Keywords: consumer, legal protection, sale and purchase transactions electronically. Abstrak Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik di Indonesia adalah hal yang sangat penting untuk berkembangnya ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana KeabsahanPerjanjian Jual Beli Elektronik di Indonesia dan Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia. Metode penelitian adalah yuridis normatif, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian yaitu: Pertama, KeabsahanPerjanjian Jual Beli Elektronik di Indonesia diatur Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Kedua, Perlindungan hukum bagi masyarakat terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik di Indonesia diatur secara tegas baik dari sisi pidana maupun perdata. Kata kunci : konsumen, perlindungan hukum, transaksi jual beli elektronik.
Authors and Affiliations
Suwari Akhmaddhian, Asri Agustiwi
Keywords
Related Articles
- EP ID EP256984
- DOI 10.25134/unifikasi.v3i2.409
- Views 92
- Downloads 0
PENERAPAN ASAS PREMIUM REMEDIUM TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI INDUSTRI PERTAMBANGAN DI INDONESIA
Environmental damage caused by industry is increasingly concerned and therefore requires a strong accountability. The formulation of the problem What is the Regulation of Corporate Crime Responsibility in the Mining Indu...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KUNINGAN
Law enforcement on the one hand and justice in the community on the other hand is necessary to harmonize, especially in the right to get legal aid for the community by not discriminating on race, religion and class. The...
IMPLEMENTASI PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan)
The purpose of this research is to know the security arrangement at Penitentiary Institution and House of Detainee against security system of correctional institution and implementation of security in Class IIA Penitenti...
Kritik Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Perspektif Teori Hukum)
Abstrak : Latar belakang untuk mengkritik Undang-Undang Penanaman Modal yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam perspektif Teori Hukum. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengatahui dan menganalisis apa pendapat te...
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBIJAKAN DAERAH DI BIDANG TATA RUANG DI KABUPATEN KUNINGAN
Abstract Human rights are rights that exist and attach to the human self or dignity, because he is human. The formulation of the problem How the Human Rights Arrangements in Spatial Planning in Indonesia and How Regional...