UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum

UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum

Basic info

  • Publisher: Faculty of Law, Kuningan University
  • Country of publisher: indonesia
  • Date added to EuroPub: 2019/Nov/08

Subject and more

  • LCC Subject Category:
  • Publisher's keywords:
  • Language of fulltext: indonesian, english

Publication charges

  • Article Processing Charges (APCs): No
  • Submission charges: No
  • Waiver policy for charges? No

Editorial information

Open access & licensing

  • Type of License:
  • License terms
  • Open Access Statement: No
  • Year open access content began: 2014
  • Does the author retain unrestricted copyright? False
  • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

  • Permanent article identifier:
  • Content digitally archived in:
  • Deposit policy registered in:

This journal has '19' articles

RELASI LEMBAGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

RELASI LEMBAGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Authors: Abustan Abustan
( 0 downloads)
Abstract

The basic principles of the state in order to be operational must be spelled out in relation to the pattern of power between state institutions, Implementation of the explanation of relations is done through the constitution, the attitude for need of Indonesian citizens to understand in full and complete about the various relationships between state institutions in the perspective of the UUD NRI 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The purpose of this study is to know how the background or history of the Constitution. to know and analyze how the relation of state institutions today, and how the practice of institutional arrangements in the current era of reform., after being conducted four times the amendment of the Constitution. This research method used normative juridical. The result of this research is the natural implementation of law enforcement power, for example, even though it is determined that the power to make law is owned by DPR, but in its implementation requires cooperation with the co legislator, that is the President and the DPD (for the design of certain laws), a provision of law which has obtained the approval of the DPR and the President and has been ratified and make the law can say no legal force binding the Constitutional Court (MK), if declared contradictory to the Constitution. This shows a very serious problem with regard to the relation of state institutions after the amendment (post-reform). so the conclusion is that if the arrangement of relation of state institution fails to do, it will result in the weakening of the state system which is based on the principles of democracy, state law and constitutionalism. The function of each power must adhere to the principle of trias politics. Keywords: Relation, regulation, institution. Abstrak Prinsip-prinsip dasar yang ada di negara agar menjadi operasional, harus harus dijabarkan ke dalam relasi pola kekuasaan antara lembaga negara. Implementasi penjabaran relasi itu di lakukan melalui konstitusi. Bahkan, perlunya sikap warga negara Indonesia (WNI) memahami secara utuh dan lengkap mengenai berbagai relasi antar lembaga negara dalam perspektif UUD NRI 1945. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana latar belakang atau sejarah perubahan UUD NRI 1945, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana relasi lembaga negara saat ini, setelah dilakukan empat kali perubahan UUD NRI 1945 serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktek penataan kelembagaan di era roformasi sekarang ini. Metode penelitian ini mneggunakan yuridis normative dengan alat pengumpul data melalui studi kepustakaan dan untuk menganalisnya menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah alam pelaksanaan kekuasaan pembuatan undang-undang misalnya, walaupun ditentukan kekuasaan membuat undang-undang duniliki oleh DPR, namun dalam pelaksanaannya membutuhkan kerja sama dengan colegislator, yaitu Presiden dan DPD (untuk rancangan undang-undang tertentu), bahkan suatu ketentuan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Presiden serta telah disahkan dan diundangkan pun dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konsitusi (MK) jika dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini menunjukkan persoalan yang sangat serius berkenaan dengan relasi lembaga negara setelah amandemen (pasca reformasi). Kesimpulan yaitu jika penataan relasi lembaga negara gagal dilakukan, maka akan berakibat pada makin melemahnya sistem ketatanegaraan yang di dasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, negara hukum, dan konstitusionalisme. Fungsi kekuasaan masing-masing harus berpegang pada prinsip trias politika. Kata kunci : Relasi, penataan, kelembagaan.

Keywords: Relation, regulation, institution
KEWENANGAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG UNDANG PEMERINTAH DAERAH (Studi di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat)

KEWENANGAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG UNDANG PEMERINTAH DAERAH (Studi di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat)

Authors: Lilis Supriatin, Suwari Akhmaddhian
( 0 downloads)
Abstract

Abstract The natural resource management should aim to prosper society in accordance with the purpose of nation and state. This study aims to find out how the authority of mining business licensing in Kuningan district based on Law No. 23 year 2014 on Regional Government and Implementation of authority in the management of mining business licenses based on Law No. 23 year 2014 on Regional Government in Kuningan district. This research method used empirical juridical with data collecting tool through interviews and observation. The result of this research is the mining arrangements based on Law No. 23 of 2014, the matters of energy and resources in the districts / cities are entirely handed over to the provincial government, while the affected areas are in the districts / cities there is no segregation of community authority or criteria that provides regulatory opportunities to districts / cities. In implementation of mining management in districts Kuningan based on Law No 4 Year 2009 is correct, with the division of authority between the central government, provincial government, and district governments, and not apart from the control and control factor. In the Law Number 23 Year 2014 is only divided between the Central Government and Provincial Region. Licensing becomes the authority of the central provincial government, uncontrolled supervision and control, constraints, long distances, complicated process procedures. The conclusion is that the regulation of mining authority based on law No 23 year 2014 is contradictory to the theory of Regional Autonomy for the licensing of mining management of provincial government authority. Keywords: Authority, Local Government, Mining Management. Abstrak Penelitian ini dengan latar belakang yaitu untuk mengetahui bagaimana kewenangan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kuningan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Derah. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Kewenangan Pengelolaan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kewenangan Pengelolaan pertambangan berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Metode penelitian yuridis-empirik dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan pertambangan berdasarkan Undang Undang-Nomor 23 Tahun 2014, urusan energi dan sumberdaya mineral yang ada di kabupaten / kota diserahkan seluruhnya kepada pemerintah provinsi, sedangkan daerah terkena dampak berada di kabupaten/kota, tidak ada pemilahan kewenangan baik secara komoditas maupun kriteria yang memberikan peluang melakukan pengaturan kepada pihak kabupaten/kota. Implementasi pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kuningan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sudah benar dengan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah kabupaten. tetapi tidak melupakan faktor pengawasan dan pengendalian. sedangkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Perizinan menjadi kewenangan pemerintah propinsi menjadi tidak sederhana, jarak yang jauh dengan tata cara proses rumit, pengawasan dan pengendalian tidak terkendali karena menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kesimpulan yaitu pengaturan kewenangan pertambangan berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertentangan dengan teori Otonomi Daerah. Undang Undang 23 Tahun 2014 memiliki kelemahan secara teori sistem hukum dengan tidak memberikan kewenangan pada pemerintah daerah kabupaten sebagai wilayah kegiatan pertambangan.

Keywords: Authority, Local Government, Mining Management.
IMPLEMENTASI PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan)

IMPLEMENTASI PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan)

Authors: Haris Budiman, Nopa Arisyana
( 0 downloads)
Abstract

The purpose of this research is to know the security arrangement at Penitentiary Institution and House of Detainee against security system of correctional institution and implementation of security in Class IIA Penitentiary Kuningan. This type of descriptive analysis research with empirical juridical approach. The result of the research stated that the Regulation of Permenkumham Number 33 Year 2015 concerning Security at Penitentiary and House of Detainees has been arranged in detail and complete but in its implementation there are various obstacles so that in Class IIA Kuningan Class has not fully applied maximally, especially in guarding and guarding at the time of assimilation which should be supervised and supervised but only accompanied by regular staff assigned. The conclusion is that to optimize security requires human resources and other resources such as technology, infrastructure. Keywords: Implementation, Security System, Penitentiary Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara terhadap sistem keamanan lembaga pemasyarakatan dan implementasi pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan. Jenis penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pengaturan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara telah diatur secara terperinci dan lengkap namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan sehingga di Lapas Kelas IIA Kuningan belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal terutama dalam penjagaan dan pengawalan pada saat asimilasi yang seharusnya dilakukan pengawasan dan pengawalam tetapi hanya didampingi oleh staf biasa yang ditugaskan. Kesimpulannya yaitu untuk mengoptimalkan pengamanan memerlukan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti teknologi, sarana prasarana. Kata Kunci: Implementasi, Sistem Keamanan, Lembaga Pemasyarakatan

Keywords: Implementation, Security System, Penitentiary
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN DIVERSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN KUNINGAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN DIVERSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN KUNINGAN

Authors: Komar Hidayat
( 0 downloads)
Abstract

The writer does this research with background to know the rule of diversion policy specifically for children in Kuningan Regency. The purposes of writing this paper are to know how the rule and diversion system policy in child protection at this time and to analyze how juridical diversion policy in child protection in Kuningan Regency. The method that author used in this reseach is normative juridical approach by using secondary data collected through reading, understanding, quoting, summarazing, and making some notes and analyzing the legislation. The result of this research is that the rules and policies of the current diversion are governed by few rules the legislation including laws on the child criminal justice system, supreme court rules on the guidelines implementation of diversion in the criminal justice system the child who once analyzed it still has drawbacks. Juridical analysis of diversion policy on child protection in the Kuningan Regency. Kuningan local regulations related to diversi namely Kuningan Local Regulations about organization of child protection. The conlusion of this paper is that Kuningan local regulation is still common and does not adequately support the policies and the diversion or weaknesses are found in other regulations which should be complemented by Kuningan local regulations. The area of regulation is not equipped by the constitution of Indonesia Government for being complete. Key words : Regulations, Diversion, Child. Abstrak Penulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu untuk mengetahui pengaturan kebijakan diversi terhadap anak khususnya di kabupaten kuningan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan kebijakan sistem diversi dalam perlindungan anak saat ini dan Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis kebijakan diversi dalam perlindungan anak di kabupaten kuningan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan dengan cara pengumpulan data dengan membaca, memahami, mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan serta menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah pengaturan dan kebijakan diversi saat ini diatur oleh beberapa peraturan perundangan meliputi undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak, peraturan mahkamah agung tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang setelah dianalisis masih menyisakan kekurangan. Analisis yuridis kebijakan diversi dalam perlindungan anak di kabupaten kuningan adanya peraturan daerah kabupaten kuningan terkait dengan diversi yakni peraturan daerah kabupaten kuningan tentang penyelenggaraan perlidungan anak. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah setelah dianalisis peraturan daerah tersebut masih bersifat umum dan tidak secara memadai dan mendukung adanya kebijakan diversi dan kekurangan atau kelemahan yang ditemukan di peraturan lain diatasnya yang seharusnya dilengkapi oleh peraturan daerah tersebut, oleh peraturan daerah tersebut tidak dilengkapi padahal telah diamanatkan oleh undang-undang dasar negara kesatuan republik indonesia untuk dilengkapi. Kata kunci : Pengaturan, Diversi, Anak

Keywords: Regulations, Diversion, Child
PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN

PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN

Authors: Fitri Purnamasari
( 0 downloads)
Abstract

The author conducted this research with the background of the implementation of Mediation in Kuningan Religious Court in Kuningan. The purposes of writing this paper are to know how the Implementation on Divorce Settlement in Kuningan Religious Court and to know the factors that affect the success of mediation in the Kuningan Religious Court. The method used in this research is with empirical juridical approach using primary data and secondary data and data collection techniques are interviews, observation and literature study. The results of this research are the mediation arrangements set out in the Supreme Court Regulation (PERMA ) Number 1 Year 2016 about Mediation Procedures in Courts and more specifically stipulated in the Decree of the Chief Justice Number 108 / KMA / AK / VI / 2016 on Mediation Governance at the Court. Mediation is the means of dispute resolution through the negotiation process to obtain agreement of the Parties with the assistance of the Mediator. Mediator is a Judge or any other party who has a Mediator Certificate as a neutral party assisting Parties in the negotiation process to see possible dispute resolution without resorting to the disconnection or enforcement of a settlement. Its implementation has been regulated in Law Number 1 Year 1974 about concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, and Supreme Court RegulationNumber 1 of 2016 concerning Mediation Procedure in Court. The conclusion of this thesis writing is Mediation which should be one of the alternative process of dispute settlement which can give greater access to justice to the parties in finding satisfactory dispute settlement and to fulfill the sense of justice, and become one of the effective instrument to overcome the problem of case buildup especially for the case Divorce, in the end has not been effectively implemented. Keywords: Mediation, Divorce, Marriage. Abstrak Penulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu bagaimana pelaksanaan Mediasi pada Pengadilan Agama Kuningan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan dan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang memepengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kuningan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta alat pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah pengaturan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan lebih spesifik diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 108/KMA/AK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Pelaksanaannya telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Mediasi yang seharusnya menjadi salah satu alternatif proses penyelesaian sengketa yang dapat memberikan akses keadilan yang lebbesar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan mmemenuhi rasa keadilan, serta menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara khususnya untuk perkara perceraian, pada akhirnya belum efektif dilaksanakan. Kata Kunci : Mediasi, Perceraian, Perdata

Keywords: Mediation, Divorce, Marriage
PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA AIR TERHADAP KESADARAN LINGKUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KUNINGAN

PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA AIR TERHADAP KESADARAN LINGKUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KUNINGAN

Authors: Suwari Akhmaddhian
( 0 downloads)
Abstract

Abstract Public awareness of the importance of a healthy and good environment continues to grow. The formulation of the problem is how the influence of government policy in conserving water resources on environmental awareness of the community in kuningan regency. The purpose of this research is to know how the influence of government policy in conserving water resources to environmental awareness of community in kuningan regency. This research can be practical and theoretical. The research method used by the researcher is using empirical juridical approach. Result of research The policy of local government in conserving water resources contained in Local Regulation of Regency of Kuningan Number 12 Year 2007 about Conservation of Water Resources to arrange society in the direction as desired by government of this blood start proved with existence of society awareness in environmental conservation that is with angry Community of kuningan district with logging tree in cilimus market. The conclusion of local government policy in conservation of water resources has been effective to increase public awareness in environmental conservation. Recommendations to increase awareness of the community hence the innovations needed to increase the awareness of the community through hygiene contests both at the sub-district or village level and explore the potential for increased environmental awareness through the excavation of local wisdom. Keywords: Influence, Policy, Environmental Awareness. Abstrak Kesadaradaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang sehat dan baik terus berkembang. Adapun rumusan masalah adalah bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah dalam konservasi sumber daya air terhadap kesadaran lingkungan masyarakat di kabupaten kuningan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah dalam konservasi sumber daya air terhadap kesadaran lingkungan masyarakat di kabupaten kuningan. Penelitian ini dapat berguna secara praktis dan teoritis. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian Kebijakan pemerintah daerah dalam konservasi sumber daya air tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Air untuk mengatur masyarakat ke arah seperti yang diinginkan oleh pemerintah darah ini mulai terbukti dengan adanya kepedulian masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup yaitu dengan marahnya masyarakat kabupaten kuningan dengan penebangan pohon yang berada di pasar cilimus. Kesimpulan kebijakan pemerintah daerah dalam konservasi sumber daya air sudah efektif untuk meningkakan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. Rekomendasi untuk meningkatkan kesadaram masyarakat maka diperlukan inovasi-inovasi untuk peningkatan kesadaran masyarakat tersebut melalui lomba-lomba kebersihan baik di tingkat kecamatan ataupun desa dan menggali potensi-potensi peningkatan kesadaran lingkungan melalui penggalian kearifan lokal. Kata kunci : Pengaruh, Kebijakan , Kesadaran Lingkungan.

Keywords: Influence, Policy, Environmental Awareness.
PENERAPAN ASAS PREMIUM REMEDIUM TERHADAP PERTANGGUNG
JAWABAN PIDANA KORPORASI INDUSTRI PERTAMBANGAN DI INDONESIA

PENERAPAN ASAS PREMIUM REMEDIUM TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI INDUSTRI PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Authors: Sekhroni Sekhroni
( 0 downloads)
Abstract

Environmental damage caused by industry is increasingly concerned and therefore requires a strong accountability. The formulation of the problem What is the Regulation of Corporate Crime Responsibility in the Mining Industry in Indonesia and How should the law enforcement of economic crimes in the mining industry. The purpose of this study is to determine how the accountability of corporate criminal acts in the mining industry in Indonesia and know How should the law enforcement of economic crimes in the mining industry. The research method used by the researcher is using the normative juridical approach. The results of the Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining apply the principle of remedium premium. It can be seen from the content and general explanation of the two laws does not mention that the two laws are based on ultimum remedium principle. In line with the criminal law doctrine, ultimum remedium means that criminal sanctions are the last option in preventing the occurrence of violations in the mining field. Conclusion To reach the means of dispute resolution within the mining field if it is to provide a deterrent effect (premium remedium) or provide awareness to business offenders, it is better to apply severe criminal sanctions to the perpetrators of such mining crimes. Keywords: Accountability, Criminal Acts, Mining. Abstrak Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri semakin memperhatikan oleh karena itu memerlukan pertanggungjawaban yang tegas. Adapun rumusan masalah Bagaimanakah Pengaturan Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Korporasi dalam Industri Pertambangan di Indonesia dan Bagaimana seharusnya penegakkan hukum tindak pidana ekonomi dalam industri pertambangan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah pengaturan pertanggung jawaban tindak pidana korporasi dalam industri pertambangan di indonesia dan mengetahui Bagaimana seharusnya penegakkan hukum tindak pidana ekonomi dalam industri pertambangan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menerapkan asas premium remedium Hal itu terlihat dari isi dan penjelasan umum dari kedua undang-undang tersebut tidak mencantumkan bahwa kedua undangundang tersebut menganut asas ultimum remedium. Sejalan dengan doktrin hukum pidana yaitu ultimum remedium artinya sanksi pidana merupakan pilihan terakhir dalam mencegah terjadinya pelanggaran di bidang pertambangan. Kesimpulan Untuk mencapai sarana penyelesaian sengketa di dalam bidang pertambangan jika ingin memberikan efek jera (premium remedium) atau memberikan penyadaran pada pelaku kejahatan bisnis maka lebih baik diterapkan sanksi pidana seberat beratnya bagi pelaku kejahatan pertambangan tersebut. Kata kunci : Pertanggung Jawaban, Tindak Pidana Koorporasi, Pertambangan.

Keywords: Accountability, Criminal Acts, Mining
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBIJAKAN DAERAH DI BIDANG TATA RUANG DI KABUPATEN KUNINGAN

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBIJAKAN DAERAH DI BIDANG TATA RUANG DI KABUPATEN KUNINGAN

Authors: Haris Budiman
( 0 downloads)
Abstract

Abstract Human rights are rights that exist and attach to the human self or dignity, because he is human. The formulation of the problem How the Human Rights Arrangements in Spatial Planning in Indonesia and How Regional Policies in Spatial Planning in Protecting Human Rights of the Community of Kuningan Regency. The purpose of this study is to How the Human Rights Arrangements in Spatial Planning in Indonesia and How Regional Policies in Spatial Planning in Protecting Human Rights of the Community of Kuningan Regency. The research method used by the researcher is using the normative juridical approach. The results of the Indonesian Human Rights Arrangements have been regulated in the 1945 Constitution and listed in Article 28 A through 28 J and the Regional Policy in the field of spatial planning has occurred inconsistency that there has been conversion of agricultural land into housing especially in South Cilimus , Whose tataruang direction is for the development of the agricultural sector and support for the development of tourism, occurs due to the lack of awareness of the public in protecting the environment, the low awareness of the law of the apparatus of policy organizers, and the efforts of local governments to keep increasing the PAD regardless of the spatial plan that has been established, Various violations of the conversion of agricultural land into residential buildings. Conclusion The regulation on human rights has been very clear in the Constitution and the Law applicable in Indonesia. Implementation of human rights in all aspects of life, especially the Spatial need support from all parties, especially the government itself must be consistent in carrying out all the regulations and the need to increase the capacity of the civil apparatus of the state so that in running the government always obedient and obedient to the rules of law, especially spatial. Keywords: Human Rights Spatial Planning Policy. Abstrak Hak Asasi Manusia adalah hak yang ada dan melekat pada diri atau martabat manusia, karena dia adalah manusia. Adapun rumusan masalah Bagaimana Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Bidang Tata Ruang di Indonesia dan Bagaimana Kebijakan Daerah di Bidang Tata Ruang dalam Melindungi Hak Asasi Masusia Masyarakat Kabupaten Kuningan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Bagaimana Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Bidang Tata Ruang di Indonesia dan Bagaimana Kebijakan Daerah di Bidang Tata Ruang dalam Melindungi Hak Asasi Masusia Masyarakat Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, sudah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 dan tercantum pada Pasal 28 A s/d 28 J dan Kebijakan Daerah di bidang penataanruang telah terjadi inkonsistensi yaitu telah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan terutama di kawasan Cilimus Selatan, yang arahan tataruangnya adalah untuk pengembangan sector pertanian dan dukungan terhadap pengembangan pariwisata, terjadi karena minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, rendahnya kesadaran hukum aparatur penyelenggara kebijakan, dan upaya pemerintah daerah untuk terus meningkatakan PAD tanpa melihat rencana tata ruang yang telah ditetapkan, telah menimbulkan berbagai pelanggaran alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan perumahan. Kesimpulan Pengaturan tentang HAM sudah sangat jelas dalam Konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Penerapan HAM di dalam semua aspek kehidupan khususnya Tata Ruang perlu dukungan dari semua pihak terutama pemerintah sendiri yang harus konsisten dalam menjalankan semua peraturan dan perlu

Keywords: Human Rights Spatial Planning Policy.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KUNINGAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KUNINGAN

Authors: Diding Rahmat
( 0 downloads)
Abstract

Law enforcement on the one hand and justice in the community on the other hand is necessary to harmonize, especially in the right to get legal aid for the community by not discriminating on race, religion and class. The formulation of the problem How the regulation of legal aid for the poor people in districts kuningan and How the implementation of legal aid for the community can not afford in kuningan regency. The purpose of this study is to find out how the regulation of legal aid for the poor people in kuningan district and find out how the implementation of legal aid for the community can not afford in kuningan regency. The research method used by the researcher is using empirical juridical approach. The result of the research of legal aid arrangement for the poor people in kuningan district is through legal aid activities based on the activities in the legal part of the local government of kuningan regency based on Law number 16 of 2011 on Legal Aid and the implementation of legal aid for poor people in kuningan regency ie government kuningan district district to make a letter of agreement with legal aid organizations in the region III Cirebon in providing assistance criminal cases involving residents kuningan district. The conclusion of this study is that local governments have provided legal aid for the poor and need to be improved by making local regulations on legal aid, increasing legal aid funds and optimizing the involvement of legal aid organizations in the kuningan region. Keywords: Legal Aid, Local Government Policy, Society. Abstrak Penegakan hukum di satu sisi dan keadilan dimasyarakat di sisi lain diperlukan keselarasan, terutama dalam hak mendapatakan bantuan hukum bagi masyarakat dengan tidak membeda-bedakan ras, agama, dan golongan. Adapun rumusan masalah Bagaimana pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten kuningan dan Bagaimana implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten kuningan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten kuningan dan mengetahui bagaimana implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten kuningan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten kuningan yaitu melalui kegiatan bantuan hukum berdasarkan kegiatan di bagian hukum pemerintah daerah kabupaten kuningan berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten kuningan yaitu pemerintah daerah kabupaten kuningan membuat surat perjanjian dengan organisasi bantuan hukum di wilayah III cirebon dalam melakukan pendampingan perkara pidana yang melibatkan warga kabupaten kuningan. Kesimpulan penelitian ini adalah pemerintah daerah sudah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan perlu ditingkatkan dengan pembuatan peraturan daerah tentang bantuan hukum, meningkatkan dana bantuan hukum serta optimalisasi keterlibatan organisasi bantuan hukum berada di wilayah kuningan. Kata kunci : Bantuan Hukum, Kebijakan Pemerintah Daerah, Masyarakat

Keywords: Legal Aid, Local Government Policy, Society.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KUNINGAN

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KUNINGAN

Authors: Suwari Akhmaddhian
( 0 downloads)
Abstract

Law enforcement is an interesting issue to be studied because it deals with the implementation of applicable laws and regulations, enforcement of environmental law is closely related to all aspects of human life because the environment is a buffer of life on this earth. The formulation of the research that the researcher formulated is how to regulate the law enforcing environmental law enforcement in mining sector in kuningan Regency and Implementation of environmental law enforcement in mining sector in kuningan regency. The purpose of this study is to find out the legislation regulating the enforcement of environmental law in the mining sector in Kuningan Regency and To know? Implementation of environmental law enforcement in mining sector in Kuningan regency. The research approach method is empirical juridical. The result of the research is the Regional Regulation of Kuningan Regency Number 7 Year 2014 on the Management and Protection of the Regional Environment and Implementation of environmental law enforcement in mining sector in Kuningan Regency through the making of regulation related to environment and mining, law enforcement through repressive and persuasive Increasing the role of the community in accordance with the mandate of the law. The conclusion of this research is that law enforcement in mining sector is done through persuasive and repressive approach. Keywords: Implemetation, Enforcement, Law, Environment, Mining. Abstrak Penegakan hukum merupakan isu yang menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegakan hukum lingkungan sangat berkaitan dengan semua aspek kehidupan manusia karena lingkungan merupakan penyangga kehidupan mahluk hidup di bumi ini. Rumusan penelitian yang peneliti dirumuskan adalah Bagimana pengaturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di Kabupaten Kuningan dan Implementasi penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di Kabupaten Kuningan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di Kabupaten Kuningan dan Untuk mengetahui ? Implementasi penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di Kabupaten Kuningan. Metode pendekatan penelitian adalah yuridis empiris. Hasil penelitian yaitu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Daerah dan Implementasi penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di Kabupaten Kuningan yaitu melalui pembuatan peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pertambangan, penegakan hukum melalui represif dan persuasif serta peningkatan peran masyarakat sesuai dengan amanat peraturan perundangan. Kesimpulan penelitain ini adalah penegakan hukum pada sektor pertambangan dilakukan melalui pendekatan persuasif dan represif. Kata kunci : Implemetasi, Penegakan, Hukum, Lingkungan, Pertambangan.

Keywords: Implemetation, Enforcement, Law, Environment, Mining
ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEREK KOLEKTIF GENTENG JATIWANGI GUNA MENGURANGI PERSAINGAN USAHA DI KABUPATEN MAJALENGKA

ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEREK KOLEKTIF GENTENG JATIWANGI GUNA MENGURANGI PERSAINGAN USAHA DI KABUPATEN MAJALENGKA

Authors: Anthon Fathanudien
( 0 downloads)
Abstract

In the era of global trade and the free market, the brand holds a very important role that requires more adequate regulatory system. The era of global trade can only be sustained if there is a healthy business competition climate. One piece of Intellectual Property Rights should be regulated and protected that brand. The need for legal protection of mereksemakin expanded rapidly after the high incidence of people doing imitation-imitation. One brand that needs to be protected is the brand Tile Jatiwangi Majalengka. Brand protection is already regulated in Law Number 15 of 2001 on Marks, but in fact many brands of tiles Jatiwangi not registered with the Directorate General of Intellectual Property that is not protected by law. The problem in this research is How Alternative Legal Protection of Collective Brands Top Right tile Jatiwangi To Reduce Competition in Majalengka and How the role of Local Government Majalengka against collective trademark rights in defending the existence Jatiwangi tiles. This research method using empirical juridical approach and specification of descriptive analytical research that explains the Top Alternative Legal Protection of Trademark Rights Collective tile Jatiwangi To Reduce Competition and Local Government explained Majalengka attitude towards collective trademark rights in defending the existence Jatiwangi tiles. From this research result that Alternative Legal Protection of Collective Brands Top Right tile Jatiwangi To Reduce Competition which is majority-owned unit of Small and Medium Enterprises (SMEs). By using the collective brand and marketing together can reduce unfair competition between the owners of the tile industry Jatiwangi. Jatiwangi tile industry has a huge contribution to the economy of surrounding communities for labor-intensive and has a substantial investment and become a mainstay industry of Majalengka. Therefore, local governments must participate in order Majalengka tile Jatiwangi existence has always existed, the Local Government Majalengka themselves so that the tile industry Jatiwangi legal protection as stipulated in Law No. 15 of 2001 on Marks. Local Government Majalengka in this case the Department of Trade and Industry supports the use of collective marks for the legal protections of brands Jatiwangi tile. Majalengka Local Government will raise the dissemination of the importance of legal protection of the mark so that the owners of the tile industry Jatiwangi understand the importance of the legal protection of the brand. Keywords: Alternative Legal Protection, Collective Brands, Tile Jatiwangi

Keywords: Alternative Legal Protection, Collective Brands, Tile Jatiwangi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA

Authors: Suwari Akhmaddhian, Asri Agustiwi
( 0 downloads)
Abstract

Legal protection of the consumer in the sale and purchase transactions electronically in Indonesia is very important for the economic development of society. The purpose of this study was to determine the validity of the Purchase Agreement How Electronics in Indonesia and How Legal Protection Against Consumer Purchase of Electronic Transactions in Indonesia. The research method is normative, data collection is done through literature. Results of the study are: First, the Sale and Purchase Agreement validity Electronics in Indonesia under Article 47 and Article 48 of Government Regulation No. 82 Year 2012 on the Implementation System and Electronic Transactions; Second, the legal protection for the people contained in article 46 of Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions and Article 62 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Legal protection of the consumer in the sale and purchase transactions electronically in Indonesia are strictly regulated both in the criminal and civil. Keywords: consumer, legal protection, sale and purchase transactions electronically. Abstrak Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik di Indonesia adalah hal yang sangat penting untuk berkembangnya ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana KeabsahanPerjanjian Jual Beli Elektronik di Indonesia dan Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia. Metode penelitian adalah yuridis normatif, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian yaitu: Pertama, KeabsahanPerjanjian Jual Beli Elektronik di Indonesia diatur Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Kedua, Perlindungan hukum bagi masyarakat terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik di Indonesia diatur secara tegas baik dari sisi pidana maupun perdata. Kata kunci : konsumen, perlindungan hukum, transaksi jual beli elektronik.

Keywords: consumer, legal protection, sale and purchase transactions electronically.
KEWENANGAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI

KEWENANGAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI

Authors: Erga Yuhandra
( 0 downloads)
Abstract

In conducting this study, researchers took the theme of "Authority BPD (Village Consultative Body) in the Run Function Legislation Sebuaah The study Sociology Formation Karamatwangi Perdes in the village district. Garawangi Kab. Brass. As for the location of the research itself is conducted in the district of Kuningan more precisely in the village Karamatwangi. This study will focus on the first issue, how the process of establishing a village regulation in the village, secondly, how evektifitas Village Consultative Body in carrying out its legislative function. The purpose of this study is to investigate and examine how the process of establishing rules Karamatwangi village in the village district. Garawangi Kab. Brass and to identify and examine how evektifitas Village Consultative Body in carrying out its legislative function. This research can be useful, among others, can conveniently be used as a reference in terms of the establishment of rules especially village regulations, this study attempts to provide an overview of the Village Consultative Body authority in carrying out its legislative function. The results of this study are expected to provide an academic reference in the field of law, especially in the field of Constitutional Law. The method used in this research is empirical juridical or quantitative research methods to collect and present data obtained to analyze the actual situation and then do a rational analysis based on the reference of juridical through literature and field research. Village Consultative Body is the legislative body on the lower level which has an important role in the formation of the village administration legal products to create a system of checks and balences and mouthpiece of the community in conveying aspirations. Keywords: Authority, Village Consultative Body, Legislation.

Keywords: Authority, Village Consultative Body, Legislation.
PENERAPAN ASAS PERLINDUNGAN YANG SEIMBANG MENURUT
KUHPERDATA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK WAKTU TERTENTU DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

PENERAPAN ASAS PERLINDUNGAN YANG SEIMBANG MENURUT KUHPERDATA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Authors: Gios Adhyaksa
( 0 downloads)
Abstract

The role of law in social life is as something that protects, giving a sense of security, peace and order to achieve peace and justice to everyone. If the person's social life events promise to another person or two people promise to carry out something, then timbulah an agreement. Similarly, in the field of employment, the person doing the job that ended their contrac.so in the form of the agreement in the form of a series of words that contain promises or ability that is spoken or written agreement occurred write .from legal relationship between two people or more commonly called engagement. Engagement publishing agreement between two people . agreement also called agreement, for two or more people agreed . engagement is a relationship between two or more persons, which obliges the parties to meet the demands, and vice versa. The first condition and the second condition is referred to as the subjective condition, because it involves one or both parties, while the third condition and a fourth condition referred to as the objective conditions because it concerns the object of the agreement. Non-fulfillment of the subjective requirement could result in the cancellation of an agreement by one party. This means that even if the agreement has been signed then one of the parties objected to the process of the treaty can apply for cancellation of the contents of the agreement to the Court, whereas if the objective conditions are not met then the agreement is null and void, meaning that the contents of the agreement will not result in any of the two parties for the agreement is legally considered never existed, because in the contract of work agreement also apply the terms of the subjective and objective conditions, the company must pay attention to the work force and meet the requirements as contained in the provisions of law No. 13 Year 2003 on manpower. Keywords: agreements, protection of labor.

Keywords: agreements, protection of labor.
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Garis Sempadan Jalan di Kabupaten Kuningan

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Garis Sempadan Jalan di Kabupaten Kuningan

Authors: Hani Hadiyanti, Haris Budiman Bias Lintang Dialog
( 0 downloads)
Abstract

Abstrak : Desentralisasi yang berkembang di Indonesia memiliki suatu tujuan dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, yaitu meningkatkan perekonomian dari sector terkecil yang terdapat di daerah. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah mendapatkan delegasi kewenangan dari pemerintahan pusat untuk membentuk suatu kebijakan yang mendukung peningkatan perekonomian daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan tentang Bangunan yang melanggar ketentuan Garis Sempadan Jalan di Pasar Darma Kabupaten Kuningan sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Garis Sepadan Jalan dan Bagaimana Implementasi dari Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2013 tentang Garis Sempadan Jalan di Pasar Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan?. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis emipis dengan spesifikasi penelirian deskriptif analitis yang melibatkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta metode penarikan kesimpulan analisis yuridis kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ketidaksesuaian fungsi ruang garis sempa dan jalan yang itu terdapat bangunan di area garis sempadan jalan tersebut. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Garis Sepadan Jalan terdapat ketentuan pidana bagi pelanggar area garis sempadan jalan. Selain itu implementasi dari Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2013 tidak sesuai dengan yang diharapkan aturan tersebut, yaitu jarak garis sempadan jalan yang seharusnya 14.5 meter dari garis tengah jalan ditemukan hanya kurang dari 10 meter dari garis tengah jalan. Kesimpulannya perlunya dilakukan penataan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan garis sepadan jalan. Kata Kunci : izin, jalan, pelanggaran THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 8 YEAR 2013 ABOUT BOUNDARY LINE IN KUNINGAN REGENCY Abstract : The decentralization that developed in Indonesia has a goal in economic development in Indonesia is to improve the economy of the smallest sector in the region. Based on this the local government gets delegation of authority from the central government to form a policy that supports the improvement of the regional economy. The purpose of this study is to find out and analyze how the arrangement of the building that violates the provisions of the boundary line in Pasar Darma Kuningan district according to Local Regulation No. 8 of 2013 on the boundary line and how to implementation of Article 6 of Regional Regulation No. 8 of 2013 on boundary line in Darma Market, Darma District, Kuningan Regency. This research using the method of juridical emipis approach with descriptive analytical specification involving library research and field research using primary, secondary data and method of conclusion of qualitative juridical analysis, analyzed qualitatively. The results of this study found that the mismatch of boundary line and building space functions in the area of the boundary line. In the regional regulations there is a criminal provision for offenders of the boundary line area. The implementation of Article 6 of Regional Regulation of Kuningan Regency Number 8 of 2013 is not in accordance with the regulation, ie the distance of the boundary line that should be 14.5 meters from the center line of the road is found to be less than 10 meters from the center line of the road. The conclusion, the need for structuring and socialization to the community related to boundary line Keywords : licensing, road boarder, violation.

Keywords: licensing, road boarder, violation

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.