Analisis Komparatif Lembaga Hisbah Di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam
Journal Title: Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah - Year 2022, Vol 9, Issue 2
Abstract
Islamic Economics is the main source of muamalah activity. The purpose of this the difference between the hisbah institution at the time of the Rasulullah SAW and modern times based on the Islamic Economic System. The method in this study uses a descriptive method whose purpose is to describe a phenomenon or object of a study. The purpose of Al-Hisbah is to dictate what is commonly called good and to prevent what is commonly called bad in areas under the control of the government, from ruling in other areas, especially in government areas. The market surveillance system operates under a two-tier system, namely: monitoring by market participants for themselves (internal) and supervision by other parties (external). The Hisbah Institute in Indonesia is not implemented as an institution, but there is a modern economic supervisory body that is responsible for overseeing economic activities such as OJK, DPS, BPOM, LPPOM, And others. These institutions have a responsibility in handling cases of violations that occur. Ekonomi Islam adalah sumber utama dari sebuah kegiatan bermuamalah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan lembaga hisbah pada zaman Rasulullah dengan zaman modern yang berdasarkan Sistem Ekonomi Islam. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang tujuannya untuk menggambarkan suatu fenomena atau objek dari sebuah penelitian. Tujuan dari Al-hisbah adalah untuk mendikte apa yang biasa disebut baik untuk mencegah apa yang biasa disebut buruk di daerah-daerah di bawah kendali pemerintah, dari memerintah di daerah lain, terutama di wilayah pemerintahan. Sistem pengawasan pasar beroperasi di bawah sistem dua tingkat, yaitu: pemantauan oleh pelaku pasar untuk diri mereka sendiri (internal) dan pengawasan oleh pihak lain (eksternal). Lembaga Hisbah di Indonesia tidak diimplementasikan sebagai lembaga, tetapi ada badan pengawas ekonomi modern yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan ekonomi seperti OJK, DPS, BPOM LPPOM, dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai pertanggungjawaban dalam menangani kasus pelanggaran yang terjadi.
Authors and Affiliations
Diana Lestari, Fidri Puspita, Fitri Latifah
Praktik Serbu di Aplikasi Bukalapak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
This study aims to find out sharia economic law against the practice of Buying Pulses for Serbu in Bukalapak application. This study uses descriptive research method of analysis with case study approach. In addition, the...
Jaminan E-Money pada Pariwisata Sariater Subang Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
The existence of DSN-MUI Fatwa Number 116/DSN-MUI/IX/2017 regarding electronic money, makes the ticket guarantee product from Sariater Ciater Subang Tourism, namely e-Money which has been released since its use until now...
Akibat Hukum Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Terhadap Klausula Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri)
This research examines the legal consequences of the choice of forum clause for resolving Sharia banking disputes in the general court in the agreement made by the parties. Prior to the issuance of Constitutional Court D...
The Effectiveness of Nahdlatul Ulama (NU) Coin Fund Management in Enhancing the Welfare of Pekalongan City's Residents
This study aims to evaluate the effectiveness of Nahdlatul Ulama (NU) Coin fund management in improving community welfare in Pekalongan City, Indonesia. LAZISNU, as one of the Amil Zakat Institutions, has a work program...
Penentuan Upah Jasa Endorsement di Media Sosial Tiktok @Aqilahjd dalam Perspektif Fiqh Ijarah
An endorsement is a form of sales promotion to introduce a product or brand carried out by business actors with endorsement service actors, namely endorsers, where this endorser can be called a celebrity endorser with ma...