IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH TERKAIT ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA SURAKARTA
Journal Title: Jurnal Syntax Literate - Year 2018, Vol 3, Issue 5
Abstract
Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, terdapat dalam kebijakan di Indonesia dengan dasar hukum berupa UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan hambatan pelaksanaan Pasal 58 UU No.23 Th 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, di Kota Surakarta. Jenis penelitian ini termasuk pada jenis sosiologis empiris. Kesimpulannya, Implementasi Pasal 58 UU No.23 Th 2014 Tentang Pemerintah Daerah, di Kota Surakarta telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Hambatan pelaksanaan Pasal 58 UU No.23 Th 2014 Tentang Pemerintah Daerah, di Kota Surakarta yaitu kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga masyarakat juga kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya.
Authors and Affiliations
Widi Nugrahaningsih dan Anindiasti Ayu Kusuma Asri
Keywords
Related Articles
- EP ID EP41308
- DOI -
- Views 241
- Downloads 0
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU SMP NEGERI 33 BANDUNG DALAM MEMBUAT MEDIA PEMBELAJARAN E-LEARNING EDMODO MELALUI SUPERVISI MULTI METODE
Proses pembelajaran yang terjadi dilingkungan sekolah harus diarahkan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik, khususnya meningkatakan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa dipengaruhi proses...
PENTINGNYA MENTORING DALAM PENGGEMBALAAN MENURUT SURAT TIMOTIUS
Manusia adalah makhuk yang lemah dan penuh keterbatasan. Tantangan dan tekanan hidup yang harus dihadapi menunjukkan pentingnya mentoring sebagai wujud nyata pembinaan rohani untuk memperlengkapi setiap individu. Ment...
PERAN HUKUM MARITIM TERHADAP HASIL TANGKAPAN NELAYAN DI WILAYAH PERBATASAN
Hukum maritim adalah hukum yang ditegakan untuk melindungi hak negara pantai. Pada penerapannya hukum maritime digunakan untuk beberapa aspek seperti wilayah, ketentuan eksloitasi sumber daya laut, hingga pemanfaatan seg...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIREBON (STUDI KASUS JALAN FATAHILLAH)
Masalah yang sering dihadapi oleh pemerintah kota salah satunya adalah penertiban ruang publik, atau secara khusus masalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima secara umum memang cukup rumit untuk ditertibkan jika d...
MENINGKATKAN KOMPETENSI BERBICARA DENGAN MENGGUNAKAN METODE DISKUSI PADA PELAJARAN BAHASA INDONESIA DI KELAS X MIPA11 SMAN 2 KOTA CIREBON TAHUN PELAJARAN 2016/2017
Model pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran kooperatif yang mengarahkan siswa untuk berani berbicara dan menyampaikan gagasan. Dalam kasus lain model pembelajaran ini juga merupakan rangsangan terb...