PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KUNINGAN
Journal Title: Jurnal Syntax Literate - Year 2018, Vol 3, Issue 5
Abstract
Penelitian Ini Dilakukan mengetahui dan menganalisis 1) pengaturan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas oleh Kepolisian Resor Kuningan. 2). faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas oleh Kepolisian Resor Kuningan. Metode penelitian yang digunakan adalah sosial legal dengan paradigma kontruktivisme, interaksionisme simbolik menjadi teknik analisis. Hasil penelitian menunjukan Delik perkara LP/12-21/48/VI/2015/Lantas yang di selesaikan dengan kewenangan diskresi untuk memberhentikan kasus di akhiri dengan penyerahan barang bukti dan surat pernyataan tunggal pihak keluarga. Isi pernyataan tunggal pihak keluarga dalam hal ini pelanggar sekaligus ayah yang menyatakan secara terbuka untuk pihak kepolisian tidak melanjutkan ke proses lebih lanjut melainkan cukup di laka lantas polres. Adanya isi pernyataan tunggal yang memohon perkara tidak diproses lebih lanjut merupakan salah satu faktor penyidik melakukan diskresi. Keputusan tidak menindaklanjuti perkara tersebut merupakan hasil proses dari pertimbangan yang meliputi situasi dan kondisi pelanggar yang merupakan ayah korban, pertimbangan moral atas dasar ketidaksepadanan hukum karena kondisi faktual, prilaku baik dan kooperatif pelanggar yang mempengaruhi tingkat empati, serta untuk menjaga ketentraman pelanggar yang sekaligus korban yang menderita karena kehilangan seorang anak hal ini didasari atas kepedulian akan hak asasi manusia. Dari analsis pertimbangan yang menjadi faktor-faktor pengambilan langkah diskresi penyidik dalam sebuah perkara tindak pidana lalu lintas tidak terlepas dari dasar kewenangan diskresi yang tertuang dalam regulasi serta ketertampilan penyidik dalam menyaring perkara berdasarkan bobot perkara tersebut, selain itu tingkat subjektivitas penyidik dipengaruhi oleh nilai moral hak asasi manusia dan pelaksanaan diskresi lebih kepada menjaga kepentingan umum serta institusi itu sendiri.
Authors and Affiliations
Dicki Andika Martha dan Endang Sutrisno
Keywords
Related Articles
- EP ID EP41299
- DOI -
- Views 196
- Downloads 0
REFORMASI BIROKRASI PADA PENYEDERHANAAN PROSEDUR SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN CIREBON
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampe sejauh manakah suatu per-undang-undangan itu serasi (sinkron) baik secara vertical maupun horizontal serta untuk meneliti asas – asas hukum didalamnya. Dalam...
SISTEM DUKUNGAN KELUARGA DALAM PERUBAHAN GAYA HIDUP PASIEN DIABETES MELITUS: STUDI FENOMENOLOGI
Dukungan keluarga sangat berperan penting dalam pengelolaan diri pasien diabetes melitus. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi sistem dukungan keluarga dalam perubahan gaya hidup pasien diabetes melitus. Penelitian...
ANALISIS PENGARUH PERSEPSI MUTU LAYANAN ANTENATAL CARE (ANC) TERHADAP KEPUASAN IBU HAMIL DI PUSKESMAS LAMEPAYUNG KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2009
Pelayanan ANC di Puskesmas Lamepayung Kabupaten Kuningan cenderung kurang berhasil oleh karena rendahnya kunjungan ulang (K4). Mutu pelayanan ANC dapat dilihat dari 5 dimensi mutu yaitu; reliabilitas, assurance, empath...
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK PADA AMIK BUMI NUSANTARA BERBASIS WEB
Kampus atau universitas adalah suatu institusi pendidikan yang membutuhkan media publikasi yang efektif dan berkemampuan baik. Website adalah salah satu media publikasi sebagaimana yang dimaksud. Di sisi lain, website...
HUBUNGAN SENAM HAMIL DAN STATUS GIZI DENGAN PARTUS LAMA
Partus lama merupakan persalinan yang berjalan lebih dari 24 jam untuk primigravida dan atau 18 jam untuk multigravida. Partus lama memiliki dampak yang dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi ibu, janin atau keduany...