PEMISKINAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
Journal Title: MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman - Year 2015, Vol 0, Issue 1
Abstract
Abstrak: Penanganan terhadap persoalan korupsi merupakan tugas berat di setiap negara dalam mencapai good governance. Di Indonesia, sejak bergulirnya reformasi, terjadi peningkatan tindak pidana korupsi dan penyebaran pelakunya semakin meluas. Tulisan ini mencoba memberikan solusi tentang sanksi hukum pemiskinan koruptor, baik dari perspektif hukum pidana positif maupun hukum Islam. Menurut penulis, pemiskinan koruptor yang berarti sebuah hukuman untuk membuat tersangka menjadi miskin akibat aset dan harta benda yang dimilikinya sebenarnya mendapat preseden dari putusan-putusan hakim yang menyita harta koruptor. Dalam hukum pidana Islam, pemiskinan koruptor sebenarnya tidak sejalan dengan konsep ‘uqûbah atau penjatuhan sanksi bagi seorang terdakwa. Namun demikian, sebagai sebuah bentuk hukuman takzir berupa denda sejumlah uang yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap seorang terpidana kasus korupsi, tampaknya boleh dilakukan. Abstract: Impoverishment of Corruption Crime in the Perspective of Positive Criminal Law and Islamic Law. Dealing with corruption issue is a tough task of any country in achieving good governance. In Indonesia since reformation era began, there was an increase in the number of corruption crime This paper attempts to provide solution pertaining to sanctions to impoverish corruption crime, both in the perspectives of Islamic positive criminal law and Islamic penal law. According to the author, the impoverishment of corruption crime in the sense of sanction that causes the suspect in the state of poverty due to the fact that their property and asset prescribed in the precedent of the decisions of judges who confiscate criminals. In the Islamic perspective, the impoverishment of the corruption crime as punishment is not in line with a form of punishment named ‘uqûbah or impose sanctions for a defendant. Nevertheless, as a form of punishment in the form of fines as ta’zîr, an amount of money demanded by the public prosecutor against a convicted cases of corruption, perceived to be feaseable to be applied.
Authors and Affiliations
Alfitra Alfitra
Keywords
Related Articles
- EP ID EP205250
- DOI -
- Views 79
- Downloads 0
INTERAKSI MUSLIM DAN KRISTIANI DALAM IKATAN KEKERABATAN DI SUMATERA UTARA
Muslim Christian Interaction within Kinship Tie in Sumatra Utara. The basic assumption of this study is that there has been a muslim and christian relations in North Sumatra in various domains, the interactions of which...
القاضي عبد الجبار المعتزلي وآراءه في القياس
Abstract: Al-Qâdhî ‘Abd al-Jabbâr’s Thought on Qiyâs. Although widely known as a Mu‘tazilite ‘ulamâ who support the supremacy of intellect, al-Qâdhî also well verse in the realm of Islamic legal theory as reflected in h...
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONALISME GURU PAI DI ACEH
Abstrak: Pengembangan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam di wilayah Kota Lhokseumawe dilatarbelakangi oleh kompetensi guru Pendidikan Agama Islam mengalami kemunduran dari beberapa indikator profesionalisme. Artikel...
RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR’AN MENURUT AMINA WADUD
Abstract: This writing analyzes Amina Wadud’s view on gender in Islam. The issue put forward is on the question of Wadud’s reading method on gender in the Qur’an. This paper reveals that according to Wadud there are thre...
MEMADUKAN KEMBALI EKSOTERISME DAN ESOTERISME DALAM ISLAM
Abstract: Reintegrating Exoterisme and Esoterisme in Islam. There have been a misnderstanding amonngst some Muslims between the exoteric of rituals or syariah and the esoteric dimension of tasawuf or mystisism in Islam....