PENEGAKAN HUKUM AKIBAT KETERLAMBATAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PMK NO 130/PMK.010/2012
Journal Title: Jurnal Syntax Literate - Year 2018, Vol 3, Issue 9
Abstract
Pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini dibarengi dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan fasilitas kendaraan khususnya kendaraan bermotor. Saat ini, Indonesia menjadi sasaran empuk produsen motor untuk memasarkan produknya, karena indonesia merupakan salah satu negara yang komsumtif dan konsumen kendaraan motor terbesar di dunia.. Tidak mengherankan jika lembaga pembiayaan berkembang pesat di Indonesia. Jika pada zaman dahulu, orang yang menginginkan kendaraan bermotor harus menabung dulu, maka di zaman sekarang ini, orang bisa mendapatkan kendaraan bermotor khususnya motor hanya dengan Rp. 500.000 - 1.000.000 sebagai Down Payment (DP) atau uang muka untuk mendapat sepeda motor. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menkaji dan menganalisis penegakan hukum akibat keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan PMK no 130/PMK.010/2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Terdapat pengaturan baru tentang kewajiban bagi penerima fidusia atau wakilnya untuk memberitahukan penghapusan jaminan fidusia. Tidak dikenakan biaya jika melakukan penghapusan, dengan adanya kebijakan ini maka diharapkan penerima fidusia atau wakilnya dapat melaksanakan pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia dengan sukarela. Hal ini memudahkan Kemenkunham untuk melakukan kontroling terhadap jaminan fidusia yang sudah berakhir.
Authors and Affiliations
Jaenudin Umar
Keywords
Related Articles
- EP ID EP41345
- DOI -
- Views 204
- Downloads 0
STRATEGI PEMASARAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA NASABAH DI KOPERASI MITRA DHUAFA CABANG RAJAGALUH MAJALENGKA
Pembiayaan murabahah mudah dijumpai di Koperasi khususnya koperasi di kota majalengka dan persyaratan yang tidak merumitkan masyarakat, hal ini membuat pembiayaan murabahah lebih banyak diminati masyarakat dibandingkan...
ANALISIS TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DAN SANKSI BAGI PELAKU PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA.
Di dalam Pancasila khususnya pada sila pertama, Indonesia memberikan jaminan kepada seluruh warganya untuk menganut dan/atau menjalankan agama sesuai aturan yang telah ditentukan. Selain di dalam Pancasila, kebebasan...
PENGARUH SIMPANAN POKOK DAN SIMPANAN WAJIB TERHADAP SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI KPRI MITRA SMA NEGERI 1 MAJA KABUPATEN MAJALENGKA
Dalam kegiatan operasionalnya, setiap perusahaan pasti membutuhkan modal demi tercapainya tujuan perusahaan. Termasuk koperasi, lembaga keuangan ini pun membutuhkan dana dalam menggerakan roda perusahaannya. Misalnya s...
PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM STUDI KASUS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DI 26 (DUA PULUH ENAM) KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT
Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM), sedangkan meningkatnya peran sumber daya manusia ditunjang bergantung kepada kemampuan inovasi. Sedangkan dalam meningkatkan kinerja dan inovasi...
PENILAIAN RESIKO KEAMANAN INFORMASI PADA INFRASTRUKTUR KRITIS SISTEM SCADA AREA PENGATUR BEBAN XXX BERDASARKAN PANDUAN NIST SP 800-82
Seperti diketahui, kebutuhan listrik Indonesia meningkat setiap tahun, PLN sebagai perusahaan yang mendistribusikan listrik ke pelanggan. Untuk memenuhi hal ini, PLN mengelola distribusi daya dari pembangkit listrik ke...