PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN
Journal Title: Jurnal Yuridis Unaja - Year 2018, Vol 1, Issue 1
Abstract
Fishery criminal offense is a crime that affects the damage to ecosystems and fisheries resources in the sea or the waters so that law enforcement should be implemented optimally. The problem of this research are: (1) How does the criminal law enforcement against criminal acts fishery? (2) Why are the factors inhibiting criminal enforcement against criminal acts fishery? Based on the results of research and discussion can be concluded: (1) law enforcement against criminal acts fisheries conducted by Water Directorate of Lampung Police by investigation that traveled investigators to search for and collect evidence on the crime of fishing in territorial waters and to find the suspects. Once the investigation is completed, the case transferred to the Prosecutor and the Court for further proceedings in accordance with the criminal justice system. (2) Factors that hinder enforcement of the criminal law against criminal acts fishery that is investigating the potential misuse of authority discretion, lack of quantitative investigator of Water Directorate of Lampung Police. In addition, limited facilities and infrastructure patrol in Water Directorate of Lampung Police, so that investigations have problems.
Authors and Affiliations
Agus Irawan
Keywords
Related Articles
- EP ID EP382663
- DOI -
- Views 39
- Downloads 0
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis apakah hukum pidana adat memiliki urgensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana nasional dan pengaturan hukum pidana adat dalam perundang-undangan y...
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN
Fishery criminal offense is a crime that affects the damage to ecosystems and fisheries resources in the sea or the waters so that law enforcement should be implemented optimally. The problem of this research are: (1) Ho...
MEKANISME PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGGUNAAN APBD OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengawasan DPRD terhadap pengunaan APBD oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia. Dalam Penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalah...
EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT MELAYU JAMBI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
Tujuan penulisan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalis kedudukan hukum pidana adat Melayu Jambi dengan ketentuan hukumnya masih diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional. 2) Untuk mengetahui da...
KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN DISKRESI TERHADAP PENGANIAYAAN RINGAN
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Recht staat) bukan berdasarkan atas kekuasaan (Macht staat). Hal ini dapat kita lihat di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen menegaskan bahwa...