PENYELESAIAN SENGKETA PENGELOLAAN SUMUR TUA SECARA TRADISIONAL OLEH MASYARAKAT DI DESA WONOCOLO BOJONEGORO DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
Journal Title: Jurnal Sosial Humaniora - Year 2011, Vol 4, Issue 2
Abstract
Sumur-sumur minyak di Desa Wonocolo Kecamatan Kadewan Kabupaten Bojonegoro, telah dieksplorasi lebih dari satu abad yang lalu oleh Dordtsche Petroleum Maatschappij. Sumur-sumur tua tersebut banyak yang dinyatakan telah habis, tetapi kenyataannya tidak. Puluhan titik sumur peninggalan Belanda tersebut ternyata masih aktif yang menandakan masih adanya cadangan minyak di kawasan tersebut. Cadangan minyak tersebut sejak tahun 1945 dikelola oleh pemerintah dan sebagian dikelola warga secara tradisional. Minyak yang ditambang oleh masyarakat disetor ke KUD Bogo Sasono dan disetor ke PT Pertamina EP Cepu. Tetapi sejak tahun 2005 mulai masuk orang-orang dari luar Desa Wonocolo yang membeli minyak mentah langsung dari penambang dengan harga lebih tinggi dari harga yang ditetapkan KUD Bogo Sasono. Karena sejak Nopember 2006 tidak ada lagi warga yang menyetor minyak mentah ke KUD Bogo Sasono, maka penyetoran minyak mentah ke PT. Pertamina EP Cepu terhenti. Ditinjau dari aspek hukum, penambangan dan dijual kepada pihak lain untuk kepentingan individu adalah melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Studi ini bertujuan untuk merumuskan penyelesaian sengketa pengelolaan sumur tua antara warga setempat dan KUD Bogo Sasono selaku mitra kerja PT Pertamina EP Cepu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Studi ini merupakan doctrinal research dengan pendekatan kasus (Marzuki; 2005). Usulan penyelesaiannya adalah: (1) melakukan sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan penambangan yang boleh dilakukan secara formal dan informal melalui kepala desa yang pada dasarnya harus menyadarkan warga setempat agar tunduk pada hukum; (2) menyelesaikan sengketa antara warga setempat dan KUD Bogo Sasono selaku mitra kerja PT. Pertamina EP Cepu melalui penyelesaian di luar pengadilan; (3) melakukan negosiasi biaya ongkos angkut berdasarkan pertimbangan kepentingan masyarakat luas, bukan sekelompok masyarakat; (4) melakukan penegakan hukum terutama untuk memutus jalur penambang ke pihak luar.
Authors and Affiliations
Suprapti Suprapti
Keywords
Related Articles
- EP ID EP185727
- DOI 10.12962/j24433527.v4i2.628
- Views 121
- Downloads 0
Strategi Nafkah Petani Perkotaan Pulau Kecil (Studi Kasus Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon)
The objective of this research was to analyze livelihood strategies designed by the societies in small islands. Research was located in South Leitumur District, Ambon City. Site of research was two sub-districts, namely...
MANAJEMEN KEUANGAN DAN PACKING UNTUK USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI KECAMATAN TANDES SURABAYA
UKM merupakan salah satu motor penggerak perekonomian rakyat, terutama rakyat menengah ke bawah. Meskipun secara agregat kontribusi terhadap pendapatan daerah adalah kecil dibandingkan dengan pengusaha besar, namun UKM b...
DINAMIKA MULTIKULTURAL MASYARAKAT KOTA SURABAYA
Penelitian ini berujuan untuk menjelaskan kondisi dan faktor-faktor penyangga dari suatu masyarakat multikultur khususnya di Kota Surabaya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yakni melalui studi lit...
JATI DIRI BAHASA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI TEKNOLOGI INFORMASI
Jati diri bahasa, selain dipengaruhi kemasifan penggunaanya, juga didukung oleh kemampuan bahasa dalam mengungkapkan fenomena baru yang berkembang. Bahasa secara filosofis adalah pengungkapan manusia atas realitas melalu...
FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU BAGI KENYAMANAN MASYARAKAT AKIBAT PEMANASAN GLOBAL ISU TERHADAP MASYARAKAT KOTA SURABAYA
Kota Surabaya termasuk kota besar yang cenderung padat, akibat besarnya urbanit yang berdampak pada pertambahan penduduk setiap tahunnya, maka diperlukan kesiagaan mengantisipasi isu tersebut. Pemanasan global adalah me...