TANGGUNGJAWAB HUKUM KESEHATAN AHLI GIGI TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTEK
Journal Title: Jurnal Syntax Literate - Year 2018, Vol 3, Issue 6
Abstract
Pekerjaan menjadi ahli gigi tanpa izin dari pemerintah dan aturaan perundangudnangan yangtelah diatur akan membawa dampak besar yang di timbulkan yaitu maraknya malpraktek yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab hukum kesehatan tukang ahli gigi dalam melakukan praktik yang di tinjau dari hukum dan Undang-Undang Kesehatan. Dalam peneltian ini menggunakan metode penelitian kualitattif deskriptif dengan metode pendektan yuridis normatif. Yang mengkaji tantang tindakan malpraktek yang ditinjau dari hukum kesehatan, mengenai pertanggung jawaban hukum kesehatan atas tindakan malpraktek ahli gigi. Ditinjau dari Undang-Undang pemerintah yang mengatur sesuai dengan profesi ahli gigi yang dimaksud, maka dapat dilihat dari peraturan pemerintan tentang kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat pada Peraturan Menteri Kesehatan Pasal 6 Ayat 1, kemudian dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 39 Tahun 2014 pada Pasal 9. Dalam peraturan terebut dijelaskan bahwa profesi “ahli gigi” tidak diberikan ijin melakukan praktik diluar kewenangannya. Dengan demikian peraturan tersebut secara tegas untuk membatasi kewenangan seorang ahli gigi yang tidak sesuai dengan keahliannya. Jika didapati pelanggaran profesi “ahli gigi” maka akan dikenakan sanksi berpura administratif dari pemerintah setempat atau daerah maupun pemerintah kota.
Authors and Affiliations
Yani Kamasturyani
Keywords
Related Articles
- EP ID EP41319
- DOI -
- Views 194
- Downloads 0
CLUSTERING TINGKAT KESEHATAN LINGKUNGAN BERDASARKAN DATA PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN MENGGUNAKAN METODE FUZZY C – MEANS (STUDI KASUS : DINAS KESEHATAN KAB. CIREBON)
Kesehatan merupakan hal penting dalam kehidupan, karena dengan kesehatan kita dapat menjalankan kegiatan kita sehari - hari. Kabupaten Cirebon saat ini memiliki 40 kecamatan yang terdapat pada data Dinas Kesehatan tahu...
PENGARUH PELAKSANAAN KELAS IBU HAMIL TERHADAP PENGETAHUAN TENTANG TANDA-TANDA BAHAYA KEHAMILAN DAN SIKAP DALAM PEMILIHAN PENOLONG PERSALINAN DI WILAYAH KERJA UPTD YANKES PACET KABUPATEN BANDUNG
Berdasarkan data UPTD Yankes Pacet Kabupaten Bandung tahun 2016, persentase ibu hamil yang mengikuti kelas ibu hamil masih rendah yaitu 47,5% dari target yang diharapkan 80%, padahal kelas ibu hamil merupakan salah sat...
ASPEK-ASPEK HUKUM TERHADAP SANKSI KEBIRI SEBAGAI ALTERNATIF HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA
Pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku pedofil di Indonesia belum seimbang dengan dampak yang ditimbulkannya. Korban yang masih anak-anak tentu saja mengalami trauma yang berlanjut hingga dewasa bahkan seumur hidup ol...
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT DALAM PENERAPAN KONSEP NEGARA HUKUM INDONESIA
Indonesia sebagai Negara Hukum telah ditegaskan dalam UUD Tahun 1945 pasal 1 ayat 3, pandangan ini membawa konsekuensi bahwa totalitas dan kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia harus sejalan dengan kaidah-kaidah...
PERAN KONSEP DIRI, RELIGIUSITAS, DAN POLA ASUH ISLAMI TERHADAP KECENDERUNGAN PERILAKU NAKAL REMAJA DI CIREBON
Perilaku remaja selalu memiliki daya Tarik untuk dikaji karena deviasi perilaku remaja dalam bentuk kenakalan selalu memunculkan gejala yang semakin meningkat baik itu frekuensi, variasi maupun intensitasnya. Remaja se...