TATA CARA PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA PALU STUDI TERHADAP PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF
Journal Title: Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah - Year 2020, Vol 1, Issue 1
Abstract
Pada umumnya, banyak di antara masyarakat Islam yang masih belum sempurna dalam menjalankan hukum Islam secara kaffah. Dan yang paling urgen menurut penulis yaitu hukum tentang kewajiban membayar zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang masih banyak di remehkan oleh sebagian masyarakat Islam. Karena kalau banyak masyarakat Islam yang sadar akan kewajiban zakat, maka pengembangan dana zakat pada amil zakat akan terus meningkat. Maka disinilah muncul pengembangan dana zakat melalui pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Berkenaan dengan hal tersebut, maka uraian dalam skripsi ini berangkat dari masalah bagaimana tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu? Dan bagaimana tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa mengenai tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu, telah diatur dan sudah diimplementasikan pada pelaksanaan harian di BAZNAS kota Palu itu sendiri. Tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu, telah berkesinambungan dan saling terikat. Dari kesimpulan yang diperoleh, penulis menyarankan agar BAZNAS kota Palu lebih bekerja keras dalam memperkenalkan produk zakat yang bisa mengembangkan dana zakat itu sendiri yaitu zakat produktif. Dan yang paling dan dasar yang harus lebih diperkenalkan yaitu tentang tata cara penyaluran zakat produktif.
Authors and Affiliations
Sandy Perdana Lilirano
Keywords
Related Articles
- EP ID EP710310
- DOI https://doi.org/10.24239/tadayun.v1i1.5
- Views 44
- Downloads 0
LABELISASI HALAL DAN HARAM
Halal certification within the scope of modern society as it is today raises a bit of concern for some products that do not have a halal certificate. When reviewed in fiqh books, we will find al-tahrîm wal ihlâl haqqul...
KETENTUAN PEGADAIAN SYARIAH BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
In this article, we will explain about sharia pawnshops and their provisions based on the Fatwa of the MUI National Sharia Council. Meanwhile, according to islam pawning is pawning an item as collateral for debt transact...
ANALISIS ASPEK PROSEDURAL DAN SUBSTANSIAL DALAM PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHIYAH BIT TAMLIK DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
This research aims to analyze the procedural and substantial aspects of ijarah muntahiyah bit Tamlik (IMBT) financing in Islamic financial institution which constitutes muamalah fiqh construction in contemporary financia...
PENGARUH PENGETAHUAN MUZAKKI TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT DAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK MERUPAKAN VARIABEL MODERATING DI ERA COVID 19
The population in this study were Muslim entrepreneurs in the city of Palu. The sampling technique used was the accidental sampling method by prioritizing two conditions, the first being willing to be a respondent, and t...
IMPLEMENTASI PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA AKAD QARDH DI BANK MEGA SYARIAH CABANG PALU
Bank Mega Syariah Palu Branch applies the qardh contract to a multi contract financial product that is used in conjunction with the Hawalah contract, and the Ijarah (fee) contract. Qardh loan according to Bank Mega Syari...