TATA CARA PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA PALU STUDI TERHADAP PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF
Journal Title: Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah - Year 2020, Vol 1, Issue 1
Abstract
Pada umumnya, banyak di antara masyarakat Islam yang masih belum sempurna dalam menjalankan hukum Islam secara kaffah. Dan yang paling urgen menurut penulis yaitu hukum tentang kewajiban membayar zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang masih banyak di remehkan oleh sebagian masyarakat Islam. Karena kalau banyak masyarakat Islam yang sadar akan kewajiban zakat, maka pengembangan dana zakat pada amil zakat akan terus meningkat. Maka disinilah muncul pengembangan dana zakat melalui pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Berkenaan dengan hal tersebut, maka uraian dalam skripsi ini berangkat dari masalah bagaimana tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu? Dan bagaimana tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa mengenai tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu, telah diatur dan sudah diimplementasikan pada pelaksanaan harian di BAZNAS kota Palu itu sendiri. Tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu, telah berkesinambungan dan saling terikat. Dari kesimpulan yang diperoleh, penulis menyarankan agar BAZNAS kota Palu lebih bekerja keras dalam memperkenalkan produk zakat yang bisa mengembangkan dana zakat itu sendiri yaitu zakat produktif. Dan yang paling dan dasar yang harus lebih diperkenalkan yaitu tentang tata cara penyaluran zakat produktif.
Authors and Affiliations
Sandy Perdana Lilirano
Keywords
Related Articles
- EP ID EP710310
- DOI https://doi.org/10.24239/tadayun.v1i1.5
- Views 49
- Downloads 0
ANALISIS NOSIBAGI PENGOLAHAN KAPUK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI DESA DALAKA KECAMATAN SINDUE
This thesis is entitled Nosibagi Analysis of Kapuk Processing in Islamic Law Review in Dalaka Village, Sindue Subdistrict, by stating the main problem, How is the analysis of the Nosibagi kapok processing in Dalaka Villa...
KARAKTERISTIK DAN RANCANG BANGUN EKONOMI ISLAM
Characteristics in Islamic Economics include the principles of aqidah, morals and law but the building is designed to be derived from the Qur'an, Sunnah, Ijma and Qiyas. Islam does not mean that the principle of equality...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CUTI HAID BAGI BURUH PEREMPUAN DI PT. ASERA TIRTA POSIDONIA
This study aims to implement menstrual leave and legal protection against the provision of menstrual leave for female workers at PT. Asera Tirta Posidonia. The results of the study indicated that in the work agreement, c...
SISTEM REWARD PRODUK PT. NATURAL NUSANTARA CABANG PALU TIMUR DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM
Hasil Penelitian menunjukan bahwa pertama Sistem Reward Produk PT. Natural Nusantara yang diberikan kepada Mitra- Nya menggunakan aturan dan penentuan poin dalam pemberian Reward untuk memberi motivasi dan semangat agar...
SHARIA ECONOMIC LAW POLICY UMAR IBN AL-KHATTAB
Umar Ibn al-Khattab (584-644 M) was the second caliph in Islamic history after replacing the caliph Abu Bakr al-Siddiq. He was one of the companions of the Prophet SAW who had strong morals, was energetic, fair, and wise...