ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KUALITAS APARATUR DAERAH (STUDI DI KANTOR WALIKOTA BAUBAU)
Journal Title: Jurnal Hukum Volkgeist - Year 2016, Vol 1, Issue 1
Abstract
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan konsep yang dilaksanakan bersama-sama. Pada masa sekarang dikenal dengan ungkapan, pusat adalah pusatnya daerah dan sementara daerah adalah daerahnya pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas aparatur daerah di Kota Baubau dan fakto-faktor apa yang ikut mempengaruhi upaya peningkatan kualitas aparatur daerah sejak diberlakukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif yang disertakan dengan analisis field research (penelitian lapangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa kewenangan dari pemerintah daerah yang belum terpenuhi hubungannya dnegna upaya peningkatan kualitas aparatur daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Pelayanan yang belum optimal terhadap masyarakat, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingkat disiplin aparat yang umumnya belum menunjukkan prestasi, serta tingkat pendidikan formal aparatur yang masih dirasakan kurang dalam mengikuti diklat-diklat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tentang kewenangan pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dirasakan belum berjalan maksimal. Saran dari peneliian ini adalah pemerintah kota Baubau agar segera melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas aparatur, baik pada tingkat eselon atas maupun pada tingkat eselon bawah, sehingga penerapan daerah dapat teraplikasikkan dalam melakukan tugas sehari-hari sebagai aparatur daerah yang memiliki peran selaku pelayan masyarakat yang baik.
Authors and Affiliations
LA ODE HANIRU
Keywords
Related Articles
- EP ID EP483771
- DOI -
- Views 88
- Downloads 0
Legal review of the implementation of work safety and health atpt multi nabatimaleo unit, pohuwato district
Implementation of Occupational Safety and Health at PT. Multi Nabati Unit Maleo is done by Enviromental Unit, Health and Safety. EHS is a policy applied by PT Multi Nabati Unit Maleo in providing protection for the safet...
Legal aspects of changes in the calculation of the marisa national saving banks of marisa branch interest calculation methods
Banks as legal entities must also pursue profits. And one source of bank income is the interest on loan loans that have been channeled to customers. And if the bank's revenue target is threatened because the value of the...
Legal law and principles in the credit in banking
In lending from banks to the public for financing purposes, each bank is required to implement the principle of prudence. The formulation of the problem in the research is how to apply the law and the principle of pruden...
REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MODEL GBHN SEBAGAI PELAKSANAAN ASAS KEDAULATAN RAKYAT DALAM RANGKA PERUBAHAN KE-V UUD 1945
GBHN atau Garis Besar Haluan Negara, adalah bentuk catatan rencana pembangunan negara Indonesia. Dan merupakan keinginan bersama rakyat Indonesia secara menyeluruh (garis besar) yang dibuat oleh MPR sebagai miniatur raky...
ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KUALITAS APARATUR DAERAH (STUDI DI KANTOR WALIKOTA BAUBAU)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan konsep yang dilaksanakan bersama-sama. Pada masa sekarang dikenal dengan ungkapan, pusat adalah pusatnya daerah dan sementara daerah adalah d...