ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KUALITAS APARATUR DAERAH (STUDI DI KANTOR WALIKOTA BAUBAU)
Journal Title: Jurnal Hukum Volkgeist - Year 2016, Vol 1, Issue 1
Abstract
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan konsep yang dilaksanakan bersama-sama. Pada masa sekarang dikenal dengan ungkapan, pusat adalah pusatnya daerah dan sementara daerah adalah daerahnya pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas aparatur daerah di Kota Baubau dan fakto-faktor apa yang ikut mempengaruhi upaya peningkatan kualitas aparatur daerah sejak diberlakukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif yang disertakan dengan analisis field research (penelitian lapangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa kewenangan dari pemerintah daerah yang belum terpenuhi hubungannya dnegna upaya peningkatan kualitas aparatur daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Pelayanan yang belum optimal terhadap masyarakat, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingkat disiplin aparat yang umumnya belum menunjukkan prestasi, serta tingkat pendidikan formal aparatur yang masih dirasakan kurang dalam mengikuti diklat-diklat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tentang kewenangan pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dirasakan belum berjalan maksimal. Saran dari peneliian ini adalah pemerintah kota Baubau agar segera melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas aparatur, baik pada tingkat eselon atas maupun pada tingkat eselon bawah, sehingga penerapan daerah dapat teraplikasikkan dalam melakukan tugas sehari-hari sebagai aparatur daerah yang memiliki peran selaku pelayan masyarakat yang baik.
Authors and Affiliations
LA ODE HANIRU
Keywords
Related Articles
- EP ID EP483771
- DOI -
- Views 105
- Downloads 0
Price agreement and market provision between principal and distributor in the constitution no. 5, 1999
Market structure is one of the things that determines potential occurance of price fixing. Market characteristics with large entry barriers for newcomers causing difficulties for competitors to enter so that there are no...
TINJAUAN YURIDIS PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN PEMILIH DAN FREKUENSI MENGIKUTI SOSIALISASI ERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 11 TAHUN 2010 (STUDI DI TPS 1 DAN TPS 2 KELURAHAN KADOLO KOTA BAUBAU)
Partisipasi warga negara dalam masyarakat yang demokratis, harus didasarkan pada pengetahuan, refleksi kritis dan pemahaman serta penerimaan akan hak-hak dan tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk: (a) Untuk memb...
Devotional response that arises in the agreement between the captain gold driver with the TPI Grab's participants
The emergence of the phenomenon of Taxi Online / Motorized Vehicles Not in Route Like the welcome for consumers of financial institutions, especially the ease of procession of registering vehicles for online taxis certai...
HAKIKATTANGGUNG JAWAB SOSIAL BUMN TERHADAP STAKEHOLDER
Tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan penting untuk menjaga kelangsungan produksi sampai pada tujuan membangun legitimasi sosial.Namun masih terdapat pertentangan pendapat, terutama yang berkaitan dengan ha...
ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KUALITAS APARATUR DAERAH (STUDI DI KANTOR WALIKOTA BAUBAU)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan konsep yang dilaksanakan bersama-sama. Pada masa sekarang dikenal dengan ungkapan, pusat adalah pusatnya daerah dan sementara daerah adalah d...