EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG CIPTA KERJA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BURUH DALAM PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
Journal Title: Journal Iuris Scientia - Year 2023, Vol 1, Issue 1
Abstract
Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perlindungan hukum terhadap buruh sendiri dalam prakteknya masih sangat minim hal ini terbukti lewat masih banyaknya tindakan sewenang-wenang dari pengusaha terhadap buruhnya. focus kajian ini pada ; Bagaimana efektifitas dan keadilan hukum Undang – Undang Cipta Kerja terhadap kesejahteraan buruh dalam prespektif Sosiologi Hukum ?. Bagaimana dampak sosial Undang – Undang Cipta Kerja dalam Prespektif Sosiologi Hukum ?. Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan ini menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan metode analisisnya dilakukan secara deskriptif analisis. Secara noramtif, sebuah produk peraturan perundangan-undangan dibuat tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi lebih dari itu adalah memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat secara luas. Keadilan substantif adalah keadilan yang lebih didasarkan pada aspek nurani dan moralitas kemanusiaan, bukan pada pasal-pasal yang kaku (rigid). Hilangnya upah minimum, semakin mudahnya pengusaha yang melakukan PHK kepada para pekerja, dan berpotensi mengadakan jam kerja yang eksploitatif
Authors and Affiliations
Heri Subroto, Program Studi Hukum Program Magister, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indoneisa.
Keywords
Related Articles
- EP ID EP741352
- DOI https://doi.org/10.62263/jis.v1i1.6
- Views 17
- Downloads 0
IMPLEMENTASI TERHADAP PEMBERIAN UANG KOMPENSASI BAGI KARYAWAN PKWT
Era globalisasi ini dimana perekonomian semakian maju pesat sehingga banyak pesaing-pesaing bermunculan di bidang perekonomian, untuk menciptakan iklim yang kondusif baik dari sisi perekonomian, perijinan dan ketenagaker...
PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN BERDASARKAN PANCASILA
Tulisan ini menyoroti hukum berfungsi sebagai instrumen yang mengatur, melindungi, dan mendorong tercapainya tujuan pembangunan ekonomi kerakyatan. Namun, dalam kenyataannya, implementasi hukum dalam pembangunan ekonomi...
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DITINJAU DARI ASPEK SOSILOGI HUKUM
Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pilar-pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia yang menggambarkan kekuatan suara rakyat. Provinsi Jawa Tengah, dengan populasi yang signifikan dan peran...
ANALISIS YURIDIS LARANGAN MEROKOK BAGI PENGEMUDI SEPEDA MOTOR DI JALAN RAYA
Traffic safety aims to reduce victims of traffic accidents on the road. The number of victims of traffic accidents is much higher than that of sea, rail, and air transport accidents. Every regulation made is aimed not to...
ANALISIS STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSFEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
In Indonesia, corruption has become an open secret and has broad implications in people's lives. Corruption is one form of abuse of authority so that it intersects with administrative law which has an important role to s...