FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM MENETAPKAN KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
Journal Title: Jurnal Syntax Literate - Year 2018, Vol 3, Issue 1
Abstract
Penelitian ini bertujuan guna mengkaji ulang untuk memberantas korupsi yang berimplikasi dengan tugas, fungsi dan wewenang antara (SAI) ke (BFDC) dalam menilai dan menetapkan kerugian menurut undang-undang dan peraturan negara. Penelitian ini menerapkan hukum normatif dengan rancangan deskriptif dan evaluatif. Ini Hukum, konsep dan pendekatan historis yang terapan. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah materi hukum primer dan materi hukum sekunder. Data penelitian dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian berdasarkan prinsip hukum, kewenangan, teori hirarki hukum, dan teori rule of law menunjukkan bahwa kewenangan BFDC bertentangan dengan SAI berdasarkan Undang-Undang KPK (ACC) dan UU tentang tindakan pidana korupsi. Kontradiksi tersebut muncul karena ada ketidaksesuaian antara undangundang ACC dan SAI dalam menentukan institusi yang berwenang dalam mengkoordinasikan pemberantasan korupsi. Hukum SAI secara eksplisit menyatakan bahwa SAI merupkan badan yang mempunyai wewenang untuk menetapkan atau menilai kerugian negara, sedangkan peraturan ACC mengatur bahwa selain SAI ada juga institusi yang berwenang bahwa BFDC. Kewenangan sebaliknya BFDC juga muncul dalam menentukan institusi yang berwenang di negara tersebut dalam menghitung kerugian. Ketidakjelasan Pasal 6 (a) peraturan ACC dan Pasal 32 UU Pemberantasan Kasus Korupsi dalam memonitor dan/atau mengatur instansi yang memiliki wewenang dalam penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan oleh BDFC sebagai "senjata" untuk melaksanakan kewenangannya. Ketidakjelasan menyebabkan masalah pihak berwajib dalam penggunaan hasil audit dari SAI atau BFDC. Masalah itu muncul ketika hasil audit yang digunakan oleh pihak berwajibadalah hasil audit oleh BFDC, sedangkan peraturan SAI secara eksplisit menyatakan bahwa BPK adalah satu-satunya instansi yang berwenang.
Authors and Affiliations
Agus Dimyati
Keywords
Related Articles
- EP ID EP41248
- DOI -
- Views 196
- Downloads 0
PENGARUH STRATEGI PROMOSI DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (STUDI DI PT SARANA PANCA KARYA NUSA DISTRIBUTOR KABUPATEN MAJALENGKA)
Strategi promosi dan kualitas produk adalah kedua hal yang tak bisa dilepaskan dalam proses penjualan produk, khususnya penjualan produk buku pelajaran sekolah dasar terbitan PT Sarana Panca Karya Nusa. Di samping sali...
STRATEGI MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI SANTRI (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al Bahjah Cirebon)
Pendidikan formal yang telah di terapkan selama ini di Indonesia yang pada dasarnya mengadopsi pendidikan yang berasal dari Pendidikan Barat, mempunyai dampak luar biasa bagi manajemen pendikan di Pondok Pesantren. Ha...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN VIRUS HIV DAN AIDS DI KABUPATEN KUNINGAN
Penelitian berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Virus HIV dan AIDS di Kabupaten Kuningan bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan belum efektifnya implementasi kebijakan penanggulangan viru...
PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT AGRABUDI KOMUNIKA TDC MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA
PT. Agrabudi Komunika atau umumnya dikenal dengan singakatan ABK, adalah salah satu perusahaan yang berkecimpung di dunia Telekomunikasi. ABK merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi yang bekerjasama dengan Telk...
PENTINGNYA MENTORING DALAM PENGGEMBALAAN MENURUT SURAT TIMOTIUS
Manusia adalah makhuk yang lemah dan penuh keterbatasan. Tantangan dan tekanan hidup yang harus dihadapi menunjukkan pentingnya mentoring sebagai wujud nyata pembinaan rohani untuk memperlengkapi setiap individu. Ment...