FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM MENETAPKAN KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
Journal Title: Jurnal Syntax Literate - Year 2018, Vol 3, Issue 1
Abstract
Penelitian ini bertujuan guna mengkaji ulang untuk memberantas korupsi yang berimplikasi dengan tugas, fungsi dan wewenang antara (SAI) ke (BFDC) dalam menilai dan menetapkan kerugian menurut undang-undang dan peraturan negara. Penelitian ini menerapkan hukum normatif dengan rancangan deskriptif dan evaluatif. Ini Hukum, konsep dan pendekatan historis yang terapan. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah materi hukum primer dan materi hukum sekunder. Data penelitian dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian berdasarkan prinsip hukum, kewenangan, teori hirarki hukum, dan teori rule of law menunjukkan bahwa kewenangan BFDC bertentangan dengan SAI berdasarkan Undang-Undang KPK (ACC) dan UU tentang tindakan pidana korupsi. Kontradiksi tersebut muncul karena ada ketidaksesuaian antara undangundang ACC dan SAI dalam menentukan institusi yang berwenang dalam mengkoordinasikan pemberantasan korupsi. Hukum SAI secara eksplisit menyatakan bahwa SAI merupkan badan yang mempunyai wewenang untuk menetapkan atau menilai kerugian negara, sedangkan peraturan ACC mengatur bahwa selain SAI ada juga institusi yang berwenang bahwa BFDC. Kewenangan sebaliknya BFDC juga muncul dalam menentukan institusi yang berwenang di negara tersebut dalam menghitung kerugian. Ketidakjelasan Pasal 6 (a) peraturan ACC dan Pasal 32 UU Pemberantasan Kasus Korupsi dalam memonitor dan/atau mengatur instansi yang memiliki wewenang dalam penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan oleh BDFC sebagai "senjata" untuk melaksanakan kewenangannya. Ketidakjelasan menyebabkan masalah pihak berwajib dalam penggunaan hasil audit dari SAI atau BFDC. Masalah itu muncul ketika hasil audit yang digunakan oleh pihak berwajibadalah hasil audit oleh BFDC, sedangkan peraturan SAI secara eksplisit menyatakan bahwa BPK adalah satu-satunya instansi yang berwenang.
Authors and Affiliations
Agus Dimyati
Keywords
Related Articles
- EP ID EP41248
- DOI -
- Views 222
- Downloads 0
PENERAPAN SUPERVISI MULTI METODE UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU DALAM MEMBUAT RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) BERBASIS INKUIRI
Proses pembelajaran saat ini, harus mengembangkan dan menanamkan pembelajaran kecakapan hidup abad ke-21. Model inkuiri merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan merencanakan dan melaks...
PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DALAM MENGELOLA PEMBELAJARAN BERBASIS PAKEM MELALUI PEER TEACHING DALAM MGMP SISTEM SEL DI SUB RAYON 5 KABUPATEN CIREBON
Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) merupakan bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah bagi seorang pembina. Pembina yang dalam hal ini sekaligus sebagai peneliti sendiri menyusun PTS dengan maksud me...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA HIPERTENSI DALAM KEHAMILAN PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS GUNUNG JATI TAHUN 2015
Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan di Puskesmas Gunung Jati, data dari bulan Januari – Mei 2015 jumlah ibu hamil keseluruhan 313 orang, kasus ibu dengan hipertensi dalam kehamilan sebanyak 16 orang. Hip...
PERAN PENTING PEDOMAN ETIKA BISNIS PERUSAHAAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI
Segala upaya dalam pemberantasannya telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu oleh pemerintah dengan membentuk lembaga anti rasuah maupun perusahaan dengan membentuk komite etik dan menyusun pedoman etik aga...
PENGARUH SIMPANAN POKOK DAN SIMPANAN WAJIB TERHADAP SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI KPRI MITRA SMA NEGERI 1 MAJA KABUPATEN MAJALENGKA
Dalam kegiatan operasionalnya, setiap perusahaan pasti membutuhkan modal demi tercapainya tujuan perusahaan. Termasuk koperasi, lembaga keuangan ini pun membutuhkan dana dalam menggerakan roda perusahaannya. Misalnya s...