HUKUM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN HAK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 5 TAHUN 1983

Journal Title: Jurnal Syntax Literate - Year 2017, Vol 2, Issue 2

Abstract

Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak negara maritim yang ada di dunia. Sebagai negara maritim, Indonesia juga memiliki ZEE, atau yang biasa disebut dengan Zona Ekonomi Eksklusif. ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif di Indonesia sendiri terbilang luas, bahkan sangat luas. Luas ZEE Indonesia yang tak sempit tentu jadi sebuah tantangan tersendiri. Sebab, dengan luas yang dimilikinya, Indonesia bisa saja menjadi tempat terbaik untuk melakukan kegiatan yang condong ke kejahatan laut seperti pencurian ikan, perusakan ekosistem perairan dan sebagainya. Oleh karena hal itu, untuk melindungan keamanan, keseltarian, dan kelangsungan ekosistem di ZEE, Indonesia juga membuat Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang tata kelola dan penegakan hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Undang-undang tersebut merupakan aturan yang membahas tentang berbagai hal seputar aturan umum, penetapan batas, hak berdaulat, yurisdiksi dan kewenangan, kegiatan yang boleh dilakukan, ganti rugi, penegakan hukum, ketetapan pidana, ketentuan nominal denda, pengajuan permohonan pelepasan tersangka yang ditahan, perizinan, pengawasan, dan berbagai hal yang bersinggungan dengan pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian di Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia. Dengan adanya perundang-undangan ini, Indonesia sebagai salah satu negara pantai berhak dan berkewajiban melakukan hal-hal yang disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 seputar tata kelola dan penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif. Di luar daripada itu, perundang-undangan ini juga bertujuan untuk melaksanakan hak Indonesia sebagai salah satu negara yang berdaulat.

Authors and Affiliations

Parihutantua Simarmata

Keywords

Related Articles

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN MODEL TRANSFORMASIONAL TERHADAP DISIPLIN KERJA GURU MTS MA’ARIF NU 12 DESA BULAKPAREN KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES

Dalam melaksanakan kepemimpinanya, kepala MTs Ma’arif NU 12 Bulakparen sering melakukan hal-hal yang bertujuan untuk lebih mengembangkan potensi guru, di antaranya yaitu dengan mengadakan diklat di sekolah, mengundang...

PERAN GENDER UNTUK GURU SEKOLAH DASAR DI KOTA BEKASI

Guru adalah merupakan salah satu kunci utama keberhasilan dari pendidikan. Karena gurulah yang berinteraksi secara langsung dengan peserta didik dalam kegiatan belajar anak. Berdasarkan data statistik dari BPS Kota Bek...

TINJAUAN FILOSOFIS TENTANG KEADILAN SOSIAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Keadilan sosial adalah tujuan dan cita-cita hukum, maka keadilan sosial harus dapat diaktualisasikan dalam segala bidang kehidupan manusia. Keadilan sosial perlu madapat kepastian dari hukum yang jelas dan tegas, karen...

ANALISIS PERUBAHAN LAJU ALIR DAN POTENSI SUMUR DENGAN MENGGUNAKAN METODE MASS BALANCE DAN WEIR BOX UNTUK MENENTUKAN BESARNYA DAYA LISTRIK YANG DIHASILKAN

This research is done in PT Geo Dipa Energi Dieng, Banjarnegara Regency, Central Java Province. The consideration is PT Geo Dipa Energi Dieng is one geothermal power plant in Indonesia which has the characteristics of...

PENERAPAN MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN TEKNIK UKUR TANAH TENTANG CARA MENGHITUNG LUAS AREAL PADA PETA DENGAN CARA SEDERHANA DI KELAS X BA SMK NEGERI 2 BOGOR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui Model pembelajaran Audio Visual dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik tentang Cara menghitung areal pada peta dengan cara sederhana di Kelas X BA semester 1 Tahun...

Download PDF file
  • EP ID EP41130
  • DOI -
  • Views 205
  • Downloads 0

How To Cite

Parihutantua Simarmata (2017). HUKUM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN HAK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 5 TAHUN 1983. Jurnal Syntax Literate, 2(2), -. https://europub.co.uk/articles/-A-41130