PELANGGARAN PERLUASAN BANGUNAN DI KOMPLEKS PERUMAHAN DI KOTA SURABAYA DITINJAU DARI PERATURAN TENTANG GARIS SEMPADAN BANGUNAN
Journal Title: Jurnal Sosial Humaniora - Year 2012, Vol 5, Issue 1
Abstract
Perumahan yang dibangun pengembang mulai dekade delapan-puluhan, pada awalnya dibangun sesuai dengan ketentuan tata ruang Kota Surabaya. Namun demikian dalam pengembangannya sesudah ditempati penghuni, rumah-rumah tersebut mengalami banyak perubahan; salah satunya adalah perluasan ke arah depan yang melebihi Garis Sempadan Bangunan (GSB). Perluasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota merupakan pelanggaran GSB yang menyebabkan pemunduran bangunan menjadi tidak rapih; berkurangnya halaman depan dan ruang terbuka di dalam kaveling; serta membahayakan pengguna jalan yang akan berbelok karena pandangannya tertutup bangunan pada kaveling pojok. Masalah yang mendasar adalah, perubahan dan penambahan luas bangunan yang dilakukan pemilik rumah melanggar peraturan tentang GSB, baik peraturan pada tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri maupun peraturan walikota. Tujuan studi ini adalah mencari penyelesaian secara hukum terhadap pelanggaran GSB yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan dan rencana tata ruang melalui pendekatan kasus dengan cara mengevaluasi kondisi empiris lapangan terhadap peraturan mengenai GSB. Usulan penyelesaiannya adalah (1) pelanggaran yang dilakukan sesudah diberlakukannya Perda Kota Surabaya No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, yaitu pengenaan sangsi administrasi; (2) pelanggaran yang dilakukan sebelum diberlakukanya Perda Kota Surabaya No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, ada dua penyelesaian, yaitu (a) pelanggaran yang dilakukan pemilik bangunan yang mengajukan pembaruan IMB atau pemutihan IMB, sangsinya adalah membayar denda atas pelanggaran dan mengembalikan posisi GSB sesuai ketentuan yang berlaku; (b) pelanggaran yang dilakukan pemilik bangunan yang tidak melakukan perubahan apapun, tidak dikenakan sangsi apapun tetapi bisa digugat jika atas pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain, atau dikenakan disinsentif berupa denda yang diberlakukan setiap tahun.
Authors and Affiliations
Suprapti Suprapti, Niken Prasetyawati, Ni Wayan Suarmini, Tony Hanoraga, Siti Zahrok
Keywords
Related Articles
- EP ID EP185714
- DOI 10.12962/j24433527.v5i1.623
- Views 102
- Downloads 0
PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM REVITALISASI SUNGAI TAWING UNTUK MENGATASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN TRENGGALEK
ABSTRAK Revitalisasi Sungai Tawing merupakan langkah yang mendesak untuk dilakukan dalam rangka mengatasi bencana banjir dan menunjang kebutuhan sarana irigasi pertanian. Hingga saat ini, sektor pertanian masih menjadi...
KETAHANAN PANGAN
Terjadinya kerawanan pangan, disebabkan oleh tidak tercapainya target ketersediaan pangan dan akses terhadap pangan bagi masyarakat. Hal ini menjadi paradox, mengingat Indonesia memiliki lahan yang luas dan subur. Pemb...
PEMENUHAN HAK ISTRI ATAS HARTA GONO GINI DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
Upaya-upaya yang dilakukan istri dalam memperjuangkan hak atas harta gono gini di Pengadilan Agama Pamekasan dilakukan melalui (a) melalui pengajuan Gugatan gono gini secara tersendiri pasca perceraian. (b) gugatan gono...
FOSTERING QUALITY TEACHERS UNDER THE SETTING OF INDONESIAN CLASSROOMS
Being a teacher could be committed by anyone who has the passion in teaching, so that any situations in reality would not hamper him from the struggle to be a good teacher. Classroom is the laboratory for the teachers fo...
MEMAHAMI MEKANISME PASAR DALAM EKONOMI ISLAM
Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Prak...