PELANGGARAN PERLUASAN BANGUNAN DI KOMPLEKS PERUMAHAN DI KOTA SURABAYA DITINJAU DARI PERATURAN TENTANG GARIS SEMPADAN BANGUNAN
Journal Title: Jurnal Sosial Humaniora - Year 2012, Vol 5, Issue 1
Abstract
Perumahan yang dibangun pengembang mulai dekade delapan-puluhan, pada awalnya dibangun sesuai dengan ketentuan tata ruang Kota Surabaya. Namun demikian dalam pengembangannya sesudah ditempati penghuni, rumah-rumah tersebut mengalami banyak perubahan; salah satunya adalah perluasan ke arah depan yang melebihi Garis Sempadan Bangunan (GSB). Perluasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota merupakan pelanggaran GSB yang menyebabkan pemunduran bangunan menjadi tidak rapih; berkurangnya halaman depan dan ruang terbuka di dalam kaveling; serta membahayakan pengguna jalan yang akan berbelok karena pandangannya tertutup bangunan pada kaveling pojok. Masalah yang mendasar adalah, perubahan dan penambahan luas bangunan yang dilakukan pemilik rumah melanggar peraturan tentang GSB, baik peraturan pada tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri maupun peraturan walikota. Tujuan studi ini adalah mencari penyelesaian secara hukum terhadap pelanggaran GSB yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan dan rencana tata ruang melalui pendekatan kasus dengan cara mengevaluasi kondisi empiris lapangan terhadap peraturan mengenai GSB. Usulan penyelesaiannya adalah (1) pelanggaran yang dilakukan sesudah diberlakukannya Perda Kota Surabaya No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, yaitu pengenaan sangsi administrasi; (2) pelanggaran yang dilakukan sebelum diberlakukanya Perda Kota Surabaya No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, ada dua penyelesaian, yaitu (a) pelanggaran yang dilakukan pemilik bangunan yang mengajukan pembaruan IMB atau pemutihan IMB, sangsinya adalah membayar denda atas pelanggaran dan mengembalikan posisi GSB sesuai ketentuan yang berlaku; (b) pelanggaran yang dilakukan pemilik bangunan yang tidak melakukan perubahan apapun, tidak dikenakan sangsi apapun tetapi bisa digugat jika atas pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain, atau dikenakan disinsentif berupa denda yang diberlakukan setiap tahun.
Authors and Affiliations
Suprapti Suprapti, Niken Prasetyawati, Ni Wayan Suarmini, Tony Hanoraga, Siti Zahrok
Keywords
Related Articles
- EP ID EP185714
- DOI 10.12962/j24433527.v5i1.623
- Views 101
- Downloads 0
PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN THINK-PAIR-SHARE-SQUARE DI KELAS TPB-ITS UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA BAHASA INGGRIS MAHASISWA
Tujuan pembelajaran Bahasa Inggris di ITS menurut Kurikulum Tahun 2010 – 2014 adalah mahasiswa diakhir proses pembelajaran dapat membaca, memahami, meringkas, dan mempresentasikan teks berbahasa Inggris, serta menyimak d...
POTENSI DAN KENDALA PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS KEKAYAAN ALAM DENGAN PENDEKATAN MARKETING PLACES (STUDI KASUS PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN BOJONEGORO)
Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia saat ini tengah aktif mengembangkan diri dalam segala bidang. Pengembangan kegiatan-kegiatan di setiap sektor tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Penelitian ini...
PERANAN “DESA PAKRAMAN “ DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MELALUI KONSEP AJARAN “TRI HITA KARANA”
Arus globalisasi telah melanda dunia saat ini, batas-batas suatu wilayah ataupun negara seolah-olah semakin transparan. Hal ini membawa dampak pada kehidupan masyarakatnya. Desa-desa di Bali memiliki lembaga adat yang kh...
PENGEMBANGAN SMU BERKUALITAS (PLUS) DARI ASPEK PENGEMBANGAN SISWA DAN GURU
Dewasa ini Arus Komunikasi dan Informasi melaju dengan cepat mengakibatkan timbulnya persaingan di segala bidang kehidupan diantara bangsa-bangsa. Keadaan demikian menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas yan...
KEKURANGAN DAN KELEBIHAN MUI (MAJELIS ULAMA’ INDONESIA) DI ERA ORDE BARU
Awal mula berdirinya Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) bukanlah kehendak umat Islam sepenuhnya dan bukan pula kehendak dari para ulama’ Islam, tetapi berdirinya MUI adalah kehendak dari pemerintah Indonesia pada saat itu (O...