PEMENUHAN HAK ISTRI ATAS HARTA GONO GINI DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
Journal Title: Jurnal Sosial Humaniora - Year 2012, Vol 5, Issue 2
Abstract
Upaya-upaya yang dilakukan istri dalam memperjuangkan hak atas harta gono gini di Pengadilan Agama Pamekasan dilakukan melalui (a) melalui pengajuan Gugatan gono gini secara tersendiri pasca perceraian. (b) gugatan gono gini diajukan secara bersamaan dengan gugatan cerai (dikomulatifkan), dan (c) gugatan gono gini diajukan oleh istri pada saat jawaban atau duplik dalam bentuk gugatan balik (rekonvensi), yang diawali dengan pengajuan permohonan talak oleh suami. Hakim dalam memutuskan pemenuhan hak atas harta gono gini bagi istri di Pengadilan Agama Pamekasan dan pemenuhan asas keadilan, melalui (a) pembuktian, sesuai dengan hukum acara, alat bukti meliputi pengakuan, kesaksian, dokumen, sumpah, dan persangkaan. Mengenai hartagono gini berupa bidang tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan dalam pembuktian meliputi bukti tertulis yang terdiri dari bukti kepemilikan bidang tanah dan bangunan berupa sertipikat hak atas tanah atau letter C yang selanjutnya didukung dengan keterangan saksi, selain itu ada bukti pengakuan maksudnya pengakuan dari pihak-pihak bahwa obyek tersebut merupakan harta gono gini, selain itu harus dibuktikan pula bahwa harta gono gini tersebut ada atau tidaknya percampuran dengan harta bawaan. (b) dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim yaitu pasal 85 KHI dan UU No. 1 tahun 1974. (c) dalam pemenuhan rasa keadilan dalam putusannya hakim membagi secara innatura kalau tidak bisa, maka dilakukan secara lelang. Begitu pula tidak selalu pembagian itu separo-separo tetapi tergantung kasuitisnya dalam rangka memenuhi rasa keadilan, maka dapat dikompensasi contohnya istri sakit, maka biaya perawatan istri diambilkan dari harta gono gini (pasal 34 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b KHI dan surat An Nisa 34. (d) secara lex specialis keislaman dasar hukum yang dipergunakan hakim adalah KHI, bila belum cukup, maka dipergunakan HIR secara lex generalis. Permohonan eksekusi di PA Pamekasan hanya berkisar 0,2 (nol, dua) prosen. Selebihnya istri tidak mengajukan eksekusi walaupun sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrach), mereka lebih memilih membiarkan demikian tanpa ada eksekusi akan tetapi ada juga yang membagi harta gono gini secara kekeluargaan atau harta gono gini diserahkan pada anak-anaknya.
Authors and Affiliations
Umi Supraptiningsih, H. M. Latief Mahmud, Fahruddin Ali Sabri
PENGEMBANGAN MANAJEMEN KOPERASI DI PONDOK PESANTREN PERGURUAN ISLAM SALAFIAH KABUPATEN BLITAR
Pondok pesantren (Ponpes) merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, keberadaan dan perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa telah diakui oleh masyarakat. Dalam perkembangannya pondok pesantre...
HOME-SCHOOL INTERACTION: REMODELLING A FRAMEWORK OF PARENTS-TEACHERS RELATIONSHIP FOR SUPPORTING STUDENTS’ LEARNING
Family and school are not separated social institution. Many parents view that it is schools and teachers which and who should be responsible for their children education. These views should be challenged by arising conc...
MANUSIA DAN GEGURITAN DI SURABAYA (Kajian Semiotik Disertai Telaah Subkultur)
The movement of geguritan (javanese poem) is not just a resistance movement towards the general rule of Javanese literature. It provides convenience for the community (in the same subculture) to understand Javanese cultu...
PENYELESAIAN SENGKETA PENGELOLAAN SUMUR TUA SECARA TRADISIONAL OLEH MASYARAKAT DI DESA WONOCOLO BOJONEGORO DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
Sumur-sumur minyak di Desa Wonocolo Kecamatan Kadewan Kabupaten Bojonegoro, telah dieksplorasi lebih dari satu abad yang lalu oleh Dordtsche Petroleum Maatschappij. Sumur-sumur tua tersebut banyak yang dinyatakan telah h...
ETOS KERJA DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Agama Islam adalah agama serba lengkap, yang di dalamnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik kehidupan spiritual maupun kehidupan material termasuk di dalamnya mengatur masalah Etos kerja. Secara implisit bany...