PENERAPAN ASAS PREMIUM REMEDIUM TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI INDUSTRI PERTAMBANGAN DI INDONESIA
Journal Title: UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum - Year 2017, Vol 4, Issue 1
Abstract
Environmental damage caused by industry is increasingly concerned and therefore requires a strong accountability. The formulation of the problem What is the Regulation of Corporate Crime Responsibility in the Mining Industry in Indonesia and How should the law enforcement of economic crimes in the mining industry. The purpose of this study is to determine how the accountability of corporate criminal acts in the mining industry in Indonesia and know How should the law enforcement of economic crimes in the mining industry. The research method used by the researcher is using the normative juridical approach. The results of the Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining apply the principle of remedium premium. It can be seen from the content and general explanation of the two laws does not mention that the two laws are based on ultimum remedium principle. In line with the criminal law doctrine, ultimum remedium means that criminal sanctions are the last option in preventing the occurrence of violations in the mining field. Conclusion To reach the means of dispute resolution within the mining field if it is to provide a deterrent effect (premium remedium) or provide awareness to business offenders, it is better to apply severe criminal sanctions to the perpetrators of such mining crimes. Keywords: Accountability, Criminal Acts, Mining. Abstrak Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri semakin memperhatikan oleh karena itu memerlukan pertanggungjawaban yang tegas. Adapun rumusan masalah Bagaimanakah Pengaturan Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Korporasi dalam Industri Pertambangan di Indonesia dan Bagaimana seharusnya penegakkan hukum tindak pidana ekonomi dalam industri pertambangan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah pengaturan pertanggung jawaban tindak pidana korporasi dalam industri pertambangan di indonesia dan mengetahui Bagaimana seharusnya penegakkan hukum tindak pidana ekonomi dalam industri pertambangan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menerapkan asas premium remedium Hal itu terlihat dari isi dan penjelasan umum dari kedua undang-undang tersebut tidak mencantumkan bahwa kedua undangundang tersebut menganut asas ultimum remedium. Sejalan dengan doktrin hukum pidana yaitu ultimum remedium artinya sanksi pidana merupakan pilihan terakhir dalam mencegah terjadinya pelanggaran di bidang pertambangan. Kesimpulan Untuk mencapai sarana penyelesaian sengketa di dalam bidang pertambangan jika ingin memberikan efek jera (premium remedium) atau memberikan penyadaran pada pelaku kejahatan bisnis maka lebih baik diterapkan sanksi pidana seberat beratnya bagi pelaku kejahatan pertambangan tersebut. Kata kunci : Pertanggung Jawaban, Tindak Pidana Koorporasi, Pertambangan.
Authors and Affiliations
Sekhroni Sekhroni
Keywords
Related Articles
- EP ID EP256662
- DOI 10.25134/unifikasi.v4i1.503
- Views 105
- Downloads 0
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KUNINGAN
Law enforcement on the one hand and justice in the community on the other hand is necessary to harmonize, especially in the right to get legal aid for the community by not discriminating on race, religion and class. The...
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN DIVERSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN KUNINGAN
The writer does this research with background to know the rule of diversion policy specifically for children in Kuningan Regency. The purposes of writing this paper are to know how the rule and diversion system policy in...
KEWENANGAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG UNDANG PEMERINTAH DAERAH (Studi di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat)
Abstract The natural resource management should aim to prosper society in accordance with the purpose of nation and state. This study aims to find out how the authority of mining business licensing in Kuningan district...
PENERAPAN ASAS PREMIUM REMEDIUM TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI INDUSTRI PERTAMBANGAN DI INDONESIA
Environmental damage caused by industry is increasingly concerned and therefore requires a strong accountability. The formulation of the problem What is the Regulation of Corporate Crime Responsibility in the Mining Indu...
Kritik Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Perspektif Teori Hukum)
Abstrak : Latar belakang untuk mengkritik Undang-Undang Penanaman Modal yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam perspektif Teori Hukum. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengatahui dan menganalisis apa pendapat te...