IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KUNINGAN
Journal Title: UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum - Year 2017, Vol 4, Issue 1
Abstract
Law enforcement on the one hand and justice in the community on the other hand is necessary to harmonize, especially in the right to get legal aid for the community by not discriminating on race, religion and class. The formulation of the problem How the regulation of legal aid for the poor people in districts kuningan and How the implementation of legal aid for the community can not afford in kuningan regency. The purpose of this study is to find out how the regulation of legal aid for the poor people in kuningan district and find out how the implementation of legal aid for the community can not afford in kuningan regency. The research method used by the researcher is using empirical juridical approach. The result of the research of legal aid arrangement for the poor people in kuningan district is through legal aid activities based on the activities in the legal part of the local government of kuningan regency based on Law number 16 of 2011 on Legal Aid and the implementation of legal aid for poor people in kuningan regency ie government kuningan district district to make a letter of agreement with legal aid organizations in the region III Cirebon in providing assistance criminal cases involving residents kuningan district. The conclusion of this study is that local governments have provided legal aid for the poor and need to be improved by making local regulations on legal aid, increasing legal aid funds and optimizing the involvement of legal aid organizations in the kuningan region. Keywords: Legal Aid, Local Government Policy, Society. Abstrak Penegakan hukum di satu sisi dan keadilan dimasyarakat di sisi lain diperlukan keselarasan, terutama dalam hak mendapatakan bantuan hukum bagi masyarakat dengan tidak membeda-bedakan ras, agama, dan golongan. Adapun rumusan masalah Bagaimana pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten kuningan dan Bagaimana implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten kuningan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten kuningan dan mengetahui bagaimana implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten kuningan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten kuningan yaitu melalui kegiatan bantuan hukum berdasarkan kegiatan di bagian hukum pemerintah daerah kabupaten kuningan berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten kuningan yaitu pemerintah daerah kabupaten kuningan membuat surat perjanjian dengan organisasi bantuan hukum di wilayah III cirebon dalam melakukan pendampingan perkara pidana yang melibatkan warga kabupaten kuningan. Kesimpulan penelitian ini adalah pemerintah daerah sudah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan perlu ditingkatkan dengan pembuatan peraturan daerah tentang bantuan hukum, meningkatkan dana bantuan hukum serta optimalisasi keterlibatan organisasi bantuan hukum berada di wilayah kuningan. Kata kunci : Bantuan Hukum, Kebijakan Pemerintah Daerah, Masyarakat
Authors and Affiliations
Diding Rahmat
Keywords
Related Articles
- EP ID EP256669
- DOI 10.25134/unifikasi.v4i1.478
- Views 146
- Downloads 0
Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Abstrak : Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Pengambilal...
IMPLEMENTASI PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan)
The purpose of this research is to know the security arrangement at Penitentiary Institution and House of Detainee against security system of correctional institution and implementation of security in Class IIA Penitenti...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA
Legal protection of the consumer in the sale and purchase transactions electronically in Indonesia is very important for the economic development of society. The purpose of this study was to determine the validity of the...
KEWENANGAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG UNDANG PEMERINTAH DAERAH (Studi di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat)
Abstract The natural resource management should aim to prosper society in accordance with the purpose of nation and state. This study aims to find out how the authority of mining business licensing in Kuningan district...
Kritik Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Perspektif Teori Hukum)
Abstrak : Latar belakang untuk mengkritik Undang-Undang Penanaman Modal yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam perspektif Teori Hukum. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengatahui dan menganalisis apa pendapat te...