IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KUNINGAN
Journal Title: UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum - Year 2017, Vol 4, Issue 1
Abstract
Law enforcement on the one hand and justice in the community on the other hand is necessary to harmonize, especially in the right to get legal aid for the community by not discriminating on race, religion and class. The formulation of the problem How the regulation of legal aid for the poor people in districts kuningan and How the implementation of legal aid for the community can not afford in kuningan regency. The purpose of this study is to find out how the regulation of legal aid for the poor people in kuningan district and find out how the implementation of legal aid for the community can not afford in kuningan regency. The research method used by the researcher is using empirical juridical approach. The result of the research of legal aid arrangement for the poor people in kuningan district is through legal aid activities based on the activities in the legal part of the local government of kuningan regency based on Law number 16 of 2011 on Legal Aid and the implementation of legal aid for poor people in kuningan regency ie government kuningan district district to make a letter of agreement with legal aid organizations in the region III Cirebon in providing assistance criminal cases involving residents kuningan district. The conclusion of this study is that local governments have provided legal aid for the poor and need to be improved by making local regulations on legal aid, increasing legal aid funds and optimizing the involvement of legal aid organizations in the kuningan region. Keywords: Legal Aid, Local Government Policy, Society. Abstrak Penegakan hukum di satu sisi dan keadilan dimasyarakat di sisi lain diperlukan keselarasan, terutama dalam hak mendapatakan bantuan hukum bagi masyarakat dengan tidak membeda-bedakan ras, agama, dan golongan. Adapun rumusan masalah Bagaimana pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten kuningan dan Bagaimana implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten kuningan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten kuningan dan mengetahui bagaimana implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten kuningan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten kuningan yaitu melalui kegiatan bantuan hukum berdasarkan kegiatan di bagian hukum pemerintah daerah kabupaten kuningan berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten kuningan yaitu pemerintah daerah kabupaten kuningan membuat surat perjanjian dengan organisasi bantuan hukum di wilayah III cirebon dalam melakukan pendampingan perkara pidana yang melibatkan warga kabupaten kuningan. Kesimpulan penelitian ini adalah pemerintah daerah sudah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan perlu ditingkatkan dengan pembuatan peraturan daerah tentang bantuan hukum, meningkatkan dana bantuan hukum serta optimalisasi keterlibatan organisasi bantuan hukum berada di wilayah kuningan. Kata kunci : Bantuan Hukum, Kebijakan Pemerintah Daerah, Masyarakat
Authors and Affiliations
Diding Rahmat
Keywords
Related Articles
- EP ID EP256669
- DOI 10.25134/unifikasi.v4i1.478
- Views 184
- Downloads 0
PENERAPAN ASAS PREMIUM REMEDIUM TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI INDUSTRI PERTAMBANGAN DI INDONESIA
Environmental damage caused by industry is increasingly concerned and therefore requires a strong accountability. The formulation of the problem What is the Regulation of Corporate Crime Responsibility in the Mining Indu...
KEWENANGAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI
In conducting this study, researchers took the theme of "Authority BPD (Village Consultative Body) in the Run Function Legislation Sebuaah The study Sociology Formation Karamatwangi Perdes in the village district. Garawa...
PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN
The author conducted this research with the background of the implementation of Mediation in Kuningan Religious Court in Kuningan. The purposes of writing this paper are to know how the Implementation on Divorce Settleme...
IMPLEMENTASI PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan)
The purpose of this research is to know the security arrangement at Penitentiary Institution and House of Detainee against security system of correctional institution and implementation of security in Class IIA Penitenti...
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Garis Sempadan Jalan di Kabupaten Kuningan
Abstrak : Desentralisasi yang berkembang di Indonesia memiliki suatu tujuan dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, yaitu meningkatkan perekonomian dari sector terkecil yang terdapat di daerah. Berdasarkan hal tersebut...