PENERAPAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN DI KOTA MAKASSAR (Studi Putusan No.69/Pid.B/2012/PN.MKS)
Journal Title: Jurnal Hukum Volkgeist - Year 2016, Vol 1, Issue 1
Abstract
Adanya Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik atau yang biasa disingkat dengan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 ini adalah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik. ITE merupakan payung hukum bagi semua aktivitas dan transaksi di internet dan media elektronik misalnya memindahkan dokumen elektronik milik orang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap pelaku pemindahan dokumen elektronik milik orang lain putusan No. 69/PID.B/2012/PN.MKS serta untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan No. 69/PID.B/2012/PN.MKS. Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam proses penyusunan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sedangkan tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris dan normative. Sumber data yang penulis peroleh, yaitu melalui hasil wawancara dengan Para Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memutus perkara ini, serta Panitera yang bersangkutan. Data-data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut dituliskan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap pelaku pemindahan dokumen elektronik milik orang lain dalam Putusan No.69/PID.B/2012/PN.MKS surat yaitu dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Sedangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku pemindahan dokumen elektronik milik orang lain dalam putusan No.69/PID.B/2012/PN.M yaitu Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain dan dapat menghilangkan kepercayaan orang kepada lembaga perbankan serta meresahkan masyarakat
Authors and Affiliations
Syarif Saddam Rivanie
Keywords
Related Articles
- EP ID EP483886
- DOI -
- Views 81
- Downloads 0
Price agreement and market provision between principal and distributor in the constitution no. 5, 1999
Market structure is one of the things that determines potential occurance of price fixing. Market characteristics with large entry barriers for newcomers causing difficulties for competitors to enter so that there are no...
Criminal law policy about KPK authorities in the perspective of criminal action in corruption in Indonesia
Criminal law policy of the authority of the Corruption Eradication Commission the authority associated with the Corruption Eradication Commission (KPK) is the state agency that are unconstitutional, although not spelled...
Legal review of the implementation of work safety and health atpt multi nabatimaleo unit, pohuwato district
Implementation of Occupational Safety and Health at PT. Multi Nabati Unit Maleo is done by Enviromental Unit, Health and Safety. EHS is a policy applied by PT Multi Nabati Unit Maleo in providing protection for the safet...
Devotional response that arises in the agreement between the captain gold driver with the TPI Grab's participants
The emergence of the phenomenon of Taxi Online / Motorized Vehicles Not in Route Like the welcome for consumers of financial institutions, especially the ease of procession of registering vehicles for online taxis certai...
HAKIKATTANGGUNG JAWAB SOSIAL BUMN TERHADAP STAKEHOLDER
Tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan penting untuk menjaga kelangsungan produksi sampai pada tujuan membangun legitimasi sosial.Namun masih terdapat pertentangan pendapat, terutama yang berkaitan dengan ha...