PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK JALANAN
Journal Title: Diversi Jurnal Hukum - Year 2017, Vol 3, Issue 2
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dan kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tersebut. Dalam arikel ini menggunakan metode socio legal research yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada pihak Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja Kota Kediri, Dinas Sosial Kota Kediri dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri mengenai upaya perlindungan, pembinaan dan pemenuhan hak-hak dasar anak jalanan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Dalam kesimpulannya upaya perlindungan, pembinaan dan pemenuhan hak-hak dasar anak jalanan dilaksanakan dan difasilitasi oleh beberapa Satuan Kerja yang terdiri dari Satpol PP Kota Kediri, Dinas Pendidikan Kota Kediri, Dinas Sosial Kota Kediri, Dinas Kesehatan Kota Kediri, Polresta Kediri dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri. Permasalahan yang dialami anak jalanan terkait pemenuhan hak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan, pemenuhan hak identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) akan melalui proses assesment yang dilakukan oleh pihak Pekerja Sosial (PekSos) dari Dinas Sosial Kota Kediri dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri. Advokasi dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri yang akan diarahkan atau dirujuk ke Satuan Kerja bersangkutan yang berwenang untuk upaya penyelesaian masalah. Anak jalanan yang berada di bawah umur akan dikembalikan kepada orangtua mereka, sebelum mereka berbaur kembali dengan masyarakat, anak jalanan mendapat pendampingan dan pemantauan dari pihak Pekerja Sosial (PekSos) dan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang sudah dibentuk disetiap kelurahan tujuannya agar masyarakat tidak memberikan stigma yang negatif kepada bekas anak jalanan.
Authors and Affiliations
Deawinadry . , Mochamad Wahid Hasyim
Keywords
Related Articles
- EP ID EP355746
- DOI -
- Views 42
- Downloads 0
STUDI KOMPARASI HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DELIK PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan manusia merupakan tanggung jawab Negara, pemerintah daerah beserta seluruh komponen masyarakat. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pel...
TINJAUANYURIDIS MEKANISME PENDAFTARAN CALON PERSEORANGAN DAN PARPOL DALAM PILWALI DI KOTA KEDIRI
The objective research titled Judicial Review of Registration Mechanism for Independent Candidates and Political Parties in the General Election of Mayor and Deputy Mayor (Pilwali) in 2013 to determine the depth of the r...
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASANGAN PENDERITA HIV PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
This research will describe the legal protection of the HIV-positive partner in Human Rights Perspective, which uses the Normative juridical analysis method of some positive laws in Indonesia regarding the prevention and...
KAJIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK (Studi Perkara Nomor 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ)
Research on the division of property with due to divorce this studied from the implementation of the division of property together in practice in the religious court Nganjuk the case number of 338 / pdt.g / 2008 / PA.NGJ...
PENGKAJIAN PRAKTEK TUGAS WEWENANG DAN PROSEDUR SIDANG DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
This study uses empirical methods. The problems that were raised are: What are the duties and authority of the religious court. What are the duties of secretariat and matters in Religious Court How is procedure litigant...