STUDI KOMPARASI HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DELIK PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Journal Title: Diversi Jurnal Hukum - Year 2017, Vol 3, Issue 2
Abstract
Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan manusia merupakan tanggung jawab Negara, pemerintah daerah beserta seluruh komponen masyarakat. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Diperlukan kajian perbandingan (studi komparasi) antara KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tindak pidana perdagangan manusia menurut kedua perspektif hukum tersebut, sehingga dapat tercapai suatu hasil yang objektif dan sesuai dengan tujuan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggung jawaban pidana delik perdagangan orang dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta bagaimana komparasi hukum pertanggung jawaban pidana delik perdagangan orang dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pertanggung jawaban pidana delik perdagangan orang dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta untuk menganalisa komparasi hukum pertanggung jawaban pidana delik perdagangan orang dalam KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jenis atau tipologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian legal research dengan pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka tentang tindak pidana perdagangan manusia melalui studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan.
Authors and Affiliations
Tri Santoso, Emi Puasa Handayani
Keywords
Related Articles
- EP ID EP355755
- DOI -
- Views 50
- Downloads 0
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI POSITIF LEGISLATOR ATAS PUTUSAN NO. 21/PUU-XII/2014 TENTANG PENAMBAHAN OBJEK PENETAPAN STATUS TERSANGKA DALAM PRAPERADILAN
One of the Authorities of the Constitutional Court is to review the Act against the 1945 Constitution or commonly referred to as the judicial review of the Constitutional Court in passing the Tests Act against the 1945 C...
PENYELESAIAN PERKARA VERZET MELALUI TEKNIK ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION (ADR)
The court is a tool provided by the state to resolve disputes between subjects of law in a particular society in order to get a justice, which included a principle of simple, fast and cost light, but in practice it is of...
IMPLEMENTASI PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Know Your Customer Principles for Non-Bank Financial Institutions is one of the efforts to overcome money laundering crime. Implementation of the principle of knowing customers can be seen through the implementation of c...
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASANGAN PENDERITA HIV PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
This research will describe the legal protection of the HIV-positive partner in Human Rights Perspective, which uses the Normative juridical analysis method of some positive laws in Indonesia regarding the prevention and...
POLITIK HUKUM PENYELESAIAN KONFLIK BERBASIS AGAMA DI INDONESIA
The Constitution and other legislation have guaranteed the upholding of religious freedom, but there are still acts of violation of religious freedom that lead to conflicts that are often found in Indonesia, whether the...