STUDI KOMPARASI HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DELIK PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Journal Title: Diversi Jurnal Hukum - Year 2017, Vol 3, Issue 2
Abstract
Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan manusia merupakan tanggung jawab Negara, pemerintah daerah beserta seluruh komponen masyarakat. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Diperlukan kajian perbandingan (studi komparasi) antara KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tindak pidana perdagangan manusia menurut kedua perspektif hukum tersebut, sehingga dapat tercapai suatu hasil yang objektif dan sesuai dengan tujuan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggung jawaban pidana delik perdagangan orang dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta bagaimana komparasi hukum pertanggung jawaban pidana delik perdagangan orang dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pertanggung jawaban pidana delik perdagangan orang dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta untuk menganalisa komparasi hukum pertanggung jawaban pidana delik perdagangan orang dalam KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jenis atau tipologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian legal research dengan pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka tentang tindak pidana perdagangan manusia melalui studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan.
Authors and Affiliations
Tri Santoso, Emi Puasa Handayani
Keywords
Related Articles
- EP ID EP355755
- DOI -
- Views 39
- Downloads 0
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASANGAN PENDERITA HIV PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
This research will describe the legal protection of the HIV-positive partner in Human Rights Perspective, which uses the Normative juridical analysis method of some positive laws in Indonesia regarding the prevention and...
PERILAKU PEMILIH (VOTERS BEHAVIOR) PEMILU PRESIDEN TAHUN 2014 DI KABUPATEN KEDIRI
This study held in 2015, a year after the presidential election took place. The method used in the research method was to use a mixed method which is the qualitative descriptive method and quantitative methods. Based on...
EUFORIA OTONOMI DAERAH DALAM BINGKAI POLITIK HUKUM PASCA REFORMASI DI INDONESIA
A wave of regional autonomy in Indonesia, which led to the enactment of Law Number 23 of 2004 concerning Local Government and Government Regulation Number 78 of 2007 actually, in principle, as a correction of the weaknes...
PENYELESAIAN PERKARA VERZET MELALUI TEKNIK ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION (ADR)
The court is a tool provided by the state to resolve disputes between subjects of law in a particular society in order to get a justice, which included a principle of simple, fast and cost light, but in practice it is of...
PENERAPAN PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG CALON PIMPINAN DAERAH DARI CALON PERSEORANGAN DALAM PILWALI TAHUN 2013 DI KOTA KEDIRI
Article 59 Act of 2008 regulates the candidates for regional heads of individual candidates. This article is actually adopting sociological development and the insistence of the people of Indonesia who want democracy fro...