TANAH TERLANTAR, MENYALAHI FUNGSI SOSIAL TANAH

Apply

TANAH TERLANTAR, MENYALAHI FUNGSI SOSIAL TANAH

Journal Title: Jurnal Sosial Humaniora - Year 2009, Vol 2, Issue 1

Abstract

Undang-undang Dasar 1945 BAB XIV pasal 33 ayat (3) mengamanahkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanah, yang merupakan tempat pijakan sekaligus tempat untuk tinggal dan dapat juga digunakan untuk berusaha, sering dimiliki secara berlebih (posesif ) oleh orang perorang atau suatu badan. Hal tersebut tidaklah terlalu salah, namun ironisnya, terkadang melupakan kewajiban terhadap tanah tersebut dan fungsi dari tanah tersebut. Kewajibannya adalah membayar pajak terhadap tanah tersebut (PBB=Pajak Bumi dan Bangunan) dan fungsi tanah tersbut sebagai fungsi sosial dari tanah tersebut. Pada setiap bidang tanah akan melekat suatu hak, hak ini merupakan suatu bukti kuat terhadap kepemilikan bidang tersebut. Contoh hak atas tanah adalah hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan sebagainya. Walaupun kepemilikan tanah telah jelas, namun tanah tidak boleh ditelantarkan, misalnya Tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan ataupun Hak Pakai. Tanah dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik. , karena jika tanah ditelantarkan , maka tanah tersebut akan dikuasai langsung oleh negara.

Authors and Affiliations

Yuwono Yuwono

Keywords

Fungsi sosial tanah tanah telantar dan kewenangan negara terhadap tanah telantar.

PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM REVITALISASI SUNGAI TAWING UNTUK MENGATASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN TRENGGALEK

ABSTRAK Revitalisasi Sungai Tawing merupakan langkah yang mendesak untuk dilakukan dalam rangka mengatasi bencana banjir dan menunjang kebutuhan sarana irigasi pertanian. Hingga saat ini, sektor pertanian masih menjadi...

PELANGGARAN PERLUASAN BANGUNAN DI KOMPLEKS PERUMAHAN DI KOTA SURABAYA DITINJAU DARI PERATURAN TENTANG GARIS SEMPADAN BANGUNAN

Perumahan yang dibangun pengembang mulai dekade delapan-puluhan, pada awalnya dibangun sesuai dengan ketentuan tata ruang Kota Surabaya. Namun demikian dalam pengembangannya sesudah ditempati penghuni, rumah-rumah terseb...

EP ID EP190297
DOI 10.12962/j24433527.v2i1.669
Views 94
Downloads 0