TANGGUNGJAWAB HUKUM KLINIK KESEHATAN DALAM PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA
Journal Title: Jurnal Syntax Literate - Year 2017, Vol 2, Issue 9
Abstract
Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) akan melewati proses pemeriksanaan kesehatan. Pemeriksanaan tersebut berisi pemeriksaan fisik dan jiwa. Pemeriksaan penunjang dilakukan oleh rumah sakit serta klinik. Hal-hal sebagaimana demikian tercantum pada Permenkes No. 29 Tahun 20 13 mengenai Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI. Klinik. Faktanya pemeriksaan kesehatan belum selaras dengan peraturan, yaitu tidak dilakukan informed consent sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan. Sehingga timbul permasalahan mengenai standar dam aturan dasar pemeriksaan kesehatan yang digunakan untuk calon TKI. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan standar pelayanan kesehatan calon TKI dan mendeskripsikan pertanggungjawaban hukumnya. Metode penelitian menggunakan penelitian doktrinal. Temuan penelitian pemeriksaan kesehatan belum memiliki Standar Operasional Prosedur, penerapan sanksinya yaitu sanksi administrasi seperti teguran lisan, teguran tertulis yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten dan Dinas Kesehatan Daerah/Provinsi, dan selanjutnya pemberhentian kegiatan sementara hingga pencabutan izin sarana kesehatan oleh Menteri Kesehatan.
Authors and Affiliations
Endang Sutrisno & Sri Murdiyah Hidayati
STUDY DESKRIPTIF BUDAYA ORGANISASI AKADEMI MINYAK DAN GAS BALONGAN INDRAMAYU TAHUN 2017
Dosen dan karyawan adalah salah satu faktor yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi perguruan tinggi. Mereka juga merupakan kunci yang memegang peranan penting dalam perkembangan perguruan tinggi. Pada hakik...
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR KUWU DESA TEGALSARI KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa kepuasan masyarakat yang mempengaruhinya adalah pelayanan administrasi. Maka penulis ingin mengetahui pengaruh pelayanan administrasi terhadap kepuasan masyarakat di...
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN REKLAME DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN KOTA
Reklame merupakan salah satu bentuk iklan dengan bentuk visual sebagai sarana promosi yang memenuhi ruang publik. Perusahaan perikalanan (biro iklan)kerap kali hanya mementingkan kliennya daripada aspek keselamatan, ke...
PENGARUH SUBJECT SPECIFIC PEDAGOGY (SSP) TEMATIK INTEGRATIF TERHADAP PENINGKATAN KARAKTER KEJUJURAN DAN KEPEDULIAN SISWA KELAS II SDN KARET 1 SEPATAN TANGERANG
Tujuan dari penelitian berikut merupakan untuk mengungkapkan pengaruh SSP tematik integratif atas peningkatan yang terjadi pada: 1)karakter kejujuran, dan 2) karakter kepedulian di siswa kelas II SDN Karet 1 Sepatan Ta...
THE CONTRIBUTION OF SPERBER-WILSON’S RELEVANCE THEORY ON ENGLISH LANGUAGE TEACHING: AN EXPERIMENTAL STUDY OF STUDENTS’ PERSUASIVE TEXT WRITINGS
The study reported here is based on an investigation on the students’ writing. The students were asked to compose tourism brochures as a kind of persuasive texts. Data were collected from 25 students who were randomly...