The Importance of Expert Testimony in Proving Corruption Crimes
Journal Title: IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research - Year 2023, Vol 1, Issue 2
Abstract
The criminal act of corruption is an extraordinary crime that has an extraordinary impact on the state and the survival of its people. Corruption as an extraordinary crime requires extraordinary handling efforts as well, especially in the process of proving it. Proving corruption often requires the role of experts from several disciplines to ensure that corruption has actually occurred. The purpose of writing this article is to analyze the existence of expert testimony as evidence in proving corruption and the extent to which expert testimony contributes to convincing judges that corruption has occurred. The writing of this article uses normative legal research methods with a statutory approach. The results of this study are that the submission of expert testimony to the trial of corruption will increase the judge's confidence in the truth of other evidence submitted by the public prosecutor, and strengthen the judge's conviction to pass a sentence of punishment if indeed from the existing evidence the defendant is legally and convincingly proven to have committed corruption.
Authors and Affiliations
Ismawati Septiningsih
Keywords
Related Articles
- EP ID EP722107
- DOI https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i2.20
- Views 44
- Downloads 0
Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali
Pengelolaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat terkadang dapat menimbulkan suatu konflik yaitu perbedaan pendapat diantara dua pihak atau lebih yang memperebutkan satu objek yang sama. Faktor terjadinya konflik yaitu,...
Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru dalamsistem ketatanegaraan, terutamadengan lahirnyaMahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara. Pembentukan Mahkamah Konstitusi diperluka...
Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali
Upaya mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penan...
Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah
Salah satu pilar pokok otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengelola secara mandiri keuangan daerahnya. Pemerintah daerah provinsi selaku penyelenggara pemerintahan ditingkat provinsi dalam menyelenggarakan pem...
Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Penegakan hukum merupakan sarana efektif untuk mencapai tujuan hukum. Karena itu sudah semestinya seluruh tenaga dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Dalam konteks penegakan...