ANALISA YURIDIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 04/PDT.G/2007/PN.PSB TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH POLRI
Journal Title: Diversi Jurnal Hukum - Year 2017, Vol 3, Issue 1
Abstract
Pemberitaan tentang polisi yang melakukan penembakan sering menjadi perhatian publik, terlebih terhadap polisi yang salah tembak. Tidak sedikit polisi yang kemudian diperiksa, ditindak dan diajukan ke sidang pengadilan atau kode etik profesi karena dinilai salah tembak, atau melanggar HAM. Setiap melakukan tindakan, aparat kepolisisan mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri, dengan maksud suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota polri yang dalam bentuk bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Kewenangan ini tertulis dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, “Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Hal inilah yang terkadang disalahgunakan oleh aparat Kepolisian, sehingga lalai dalam menjalankan tugasnya. Utamanya pada kasus Putusan No. 04/PDT.G/2007/PN/PSB yang sedang di analisis dan di kaji oleh penulis saat ini. Adapun rumusan dalam penelitian ini, yaitu apa alasan atau dasar penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Polri dalam perkara No. 04/PDT.G/2007/PN. PSB serta bagaimana analisa mengenai pertimbangan dalam memutus perkara No. 04/PDT.G/2007/PN. PSB tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Polri. Adapun tujuan peneltian ini, yaitu untuk mengetahui alasan atau dasar penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Polri dalam perkara No. 04/PDT.G/2007/PN. PSB serta untuk mengetahui dasar pertimbangan dalam memutus perkara No. 04/PDT.G/2007/PN. PSB tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Polri. Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisa Putusan Perkara Nomor 04/PDT.G/2007/PN.PSB dengan menggunakan jenis pendekatan Undang-Undang, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan kasus, melakukan telaah terhadap kasuskasus yang berkaitan dengan isu yangdihadapi yang tewlah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus yaitu ratio decidendi atau resasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.
Authors and Affiliations
Nur Salasatul Mu’asromin, Saivol Virdaus
Keywords
Related Articles
- EP ID EP355466
- DOI -
- Views 56
- Downloads 0
IMPLEMENTASI IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF UNTUK MENJADI LAHAN PERUMAHAN (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)
The need for housing land is increasing as the population grows higher. This forced the developers to use the productive agricultural land to develop into residential land. The use of productive agricultural land will af...
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI POSITIF LEGISLATOR ATAS PUTUSAN NO. 21/PUU-XII/2014 TENTANG PENAMBAHAN OBJEK PENETAPAN STATUS TERSANGKA DALAM PRAPERADILAN
One of the Authorities of the Constitutional Court is to review the Act against the 1945 Constitution or commonly referred to as the judicial review of the Constitutional Court in passing the Tests Act against the 1945 C...
PEMBAHARUAN HUKUM AGRARIA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Sustainable development, especially in the field of agrarian law reform in Indonesia, is very necessary. To mind, the land issue is very urgent and is important to the rule in the land regulation of law which is complete...
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG (Studi Perkara No : 0554/PDT.G/2009/PA.TA dan Perkara No : 0845/PDT.G/2010/PA.TA)
The cancellation of the marriage begins after the Court's decision has binding legal force and effect since the time of the marriage. The decision to revoke the marriage does not apply retroactively to the children born...
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 6-19 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
The violations of Terrorism foreseen by Act 15 of 2003 is all acts that contain the elements offenses which are in the legislation. Criminal elements contained in chapter III is quite diverse, but the author classifies c...