ANALISA YURIDIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 04/PDT.G/2007/PN.PSB TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH POLRI
Journal Title: Diversi Jurnal Hukum - Year 2017, Vol 3, Issue 1
Abstract
Pemberitaan tentang polisi yang melakukan penembakan sering menjadi perhatian publik, terlebih terhadap polisi yang salah tembak. Tidak sedikit polisi yang kemudian diperiksa, ditindak dan diajukan ke sidang pengadilan atau kode etik profesi karena dinilai salah tembak, atau melanggar HAM. Setiap melakukan tindakan, aparat kepolisisan mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri, dengan maksud suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota polri yang dalam bentuk bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Kewenangan ini tertulis dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, “Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Hal inilah yang terkadang disalahgunakan oleh aparat Kepolisian, sehingga lalai dalam menjalankan tugasnya. Utamanya pada kasus Putusan No. 04/PDT.G/2007/PN/PSB yang sedang di analisis dan di kaji oleh penulis saat ini. Adapun rumusan dalam penelitian ini, yaitu apa alasan atau dasar penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Polri dalam perkara No. 04/PDT.G/2007/PN. PSB serta bagaimana analisa mengenai pertimbangan dalam memutus perkara No. 04/PDT.G/2007/PN. PSB tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Polri. Adapun tujuan peneltian ini, yaitu untuk mengetahui alasan atau dasar penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Polri dalam perkara No. 04/PDT.G/2007/PN. PSB serta untuk mengetahui dasar pertimbangan dalam memutus perkara No. 04/PDT.G/2007/PN. PSB tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Polri. Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisa Putusan Perkara Nomor 04/PDT.G/2007/PN.PSB dengan menggunakan jenis pendekatan Undang-Undang, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan kasus, melakukan telaah terhadap kasuskasus yang berkaitan dengan isu yangdihadapi yang tewlah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus yaitu ratio decidendi atau resasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.
Authors and Affiliations
Nur Salasatul Mu’asromin, Saivol Virdaus
Keywords
Related Articles
- EP ID EP355466
- DOI -
- Views 66
- Downloads 0
IMPLEMENTASI PERDAMAIAN (ASH-SHULHU) MELALUI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN
Peradilan Agama telah berfungsi sebagai layaknya lembaga peradilan pada umumnya di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia Mahkamah Agung dituntut memberikan kepastian hu...
PENYELESAIAN PERKARA VERZET MELALUI TEKNIK ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION (ADR)
The court is a tool provided by the state to resolve disputes between subjects of law in a particular society in order to get a justice, which included a principle of simple, fast and cost light, but in practice it is of...
STUDI KOMPARASI HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DELIK PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan manusia merupakan tanggung jawab Negara, pemerintah daerah beserta seluruh komponen masyarakat. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pel...
IMPLEMENTASI PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Know Your Customer Principles for Non-Bank Financial Institutions is one of the efforts to overcome money laundering crime. Implementation of the principle of knowing customers can be seen through the implementation of c...
PEMBENTUKAN HUKUM YANG BERMORAL DALAM DIMENSI MEMAKNAI KEMBALI IDEOLOGI PANCASILA
Laws that are legitimized by the government are inclined to the year golden moral uncivilized law. Rather than aim at authenticity and certainty in society, are laws made precisely only to protect the capitalist capitali...