ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU (PATEN) DI KECAMATAN KARANGSEMBUNG KABUPATEN CIREBON
Journal Title: Jurnal Syntax Literate - Year 2018, Vol 3, Issue 10
Abstract
Penelitian ini berawal dari masalah yaitu pelayanan umum di Kec. Karangsembung Kab. Cirebon kurang maksimal, hal tersebut diduga akibat belum optimalnya implementasi kebijakan Paten. Metode penelitian yang penelitian gunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan/menjelaskan implementasi kebijakan Paten di Kec. Karangsembung Kab. Cirebon dengan dukungan data yang diperoleh melalui wawancara dengan para narasumber. Paten merupakan kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pelyanan umum di wilayah kewenngan Kecamatan. Paten diterapkan dengan maksud untuk menghilangkan rantai pelayanan, dimana pelayanan umum cukup sampai tahap kecamatan dan tidak perlu sampai pada tingkat Kabupaten. Namun dalam perkembangannya beberapa pelayanan umum (seperti KTP) masih dilakukan di tingkat Kabupaten (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Kebijakan Paten di Kec. Karangsembung sudah diimplementasikan namun masih belum optimal, hal tersebut masih belum optimal seperti pada sumber daya, komunikasi, kecenderungan-kecenderungan (Disposisi), serta struktur birokrasi. Belum optimalnya implementasi kebijakan Paten di Kec. Karangsembung dikarenakan masih adanya beberapa faktor penghambat yaitu Pemda Cirebon sebagai aktor pendukung dilihat dari dukungan finansial dan peralatan serta kewenangan yang diberikan. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten juga sekaligus sebagai aktor penghambat, karena belum adanya ketegasan perihal kewenangan pelayanan KTP. Disatu sisi menurut Paten pelayanan umum (termasuk KTP) dilaksanakan dilevel kecamatan, sebab Paten merupakan upaya penghilangan rantai pelayanan dari warga ke Pemerintah Kabupaten. Artinya bahwa pelayanan umum berhenti sampai pada tingkat kecamatan. Akan tetapi kenyataannya pelayanan KTP sampai dengan sekarang (hingga diberlakukannya Paten) pelayanan KTP dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini merupakan dualisme mekanisme pelayanan umum yang tidak segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Authors and Affiliations
Ipik Permana Dan Iwan Ridwan Hardiawan
Keywords
Related Articles
- EP ID EP41360
- DOI -
- Views 248
- Downloads 0
PELAKSANAAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN KAITANNYA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI SMK MEC MAJALENGKA
Kepemimpinan kepala sekolah adalah komponen penting dalam memajukan sekolah yang dipimpinnya. Sebagai seorang pemimpin tertinggi dalam sebuah institusi pendidikan, kepala sekolah memiliki peran lebih, khususnya dalam h...
IMPLEMENTASI PERATURAN TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU DALAM PEMBANGUNAN TOKO SERBA ADA DI KABUPATEN KUNINGAN
Pembentukan Ruang Terbuka Hijau(RTH) merupakan salah satu wujud dalam rangka menciptakan Lingkungan yang Baik Dan Bersih. Tahap implementasi merupakan salah satu tahap yang cukup penting karena suatu Kebijakan yang te...
PENERAPAN MODEL CLUSTERING UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR DAN KEMAMPUAN SISWA DALAM MENULIS TEKS NARRATIVE
Keterampilan dalam menulis merupakan keterampilan yang cukup sulit khususnya bagi siswa SMAN 2 Cirebon kelas XII IPS 2. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata keterampilan menulis yaitu hanya 68,8 sedangkan standar rata...
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU SMP NEGERI 33 BANDUNG DALAM MEMBUAT MEDIA PEMBELAJARAN E-LEARNING EDMODO MELALUI SUPERVISI MULTI METODE
Proses pembelajaran yang terjadi dilingkungan sekolah harus diarahkan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik, khususnya meningkatakan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa dipengaruhi proses...
PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA
Penelitian ini mendeskripsikan pelayanan publik oleh penyelenggara pemilu sejak dilaksanakannya pemilu pertama di negeri ini, dengan mempelajari berbagai dokumen terkait sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu. Oleh...