ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU (PATEN) DI KECAMATAN KARANGSEMBUNG KABUPATEN CIREBON
Journal Title: Jurnal Syntax Literate - Year 2018, Vol 3, Issue 10
Abstract
Penelitian ini berawal dari masalah yaitu pelayanan umum di Kec. Karangsembung Kab. Cirebon kurang maksimal, hal tersebut diduga akibat belum optimalnya implementasi kebijakan Paten. Metode penelitian yang penelitian gunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan/menjelaskan implementasi kebijakan Paten di Kec. Karangsembung Kab. Cirebon dengan dukungan data yang diperoleh melalui wawancara dengan para narasumber. Paten merupakan kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pelyanan umum di wilayah kewenngan Kecamatan. Paten diterapkan dengan maksud untuk menghilangkan rantai pelayanan, dimana pelayanan umum cukup sampai tahap kecamatan dan tidak perlu sampai pada tingkat Kabupaten. Namun dalam perkembangannya beberapa pelayanan umum (seperti KTP) masih dilakukan di tingkat Kabupaten (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Kebijakan Paten di Kec. Karangsembung sudah diimplementasikan namun masih belum optimal, hal tersebut masih belum optimal seperti pada sumber daya, komunikasi, kecenderungan-kecenderungan (Disposisi), serta struktur birokrasi. Belum optimalnya implementasi kebijakan Paten di Kec. Karangsembung dikarenakan masih adanya beberapa faktor penghambat yaitu Pemda Cirebon sebagai aktor pendukung dilihat dari dukungan finansial dan peralatan serta kewenangan yang diberikan. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten juga sekaligus sebagai aktor penghambat, karena belum adanya ketegasan perihal kewenangan pelayanan KTP. Disatu sisi menurut Paten pelayanan umum (termasuk KTP) dilaksanakan dilevel kecamatan, sebab Paten merupakan upaya penghilangan rantai pelayanan dari warga ke Pemerintah Kabupaten. Artinya bahwa pelayanan umum berhenti sampai pada tingkat kecamatan. Akan tetapi kenyataannya pelayanan KTP sampai dengan sekarang (hingga diberlakukannya Paten) pelayanan KTP dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini merupakan dualisme mekanisme pelayanan umum yang tidak segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Authors and Affiliations
Ipik Permana Dan Iwan Ridwan Hardiawan
Keywords
Related Articles
- EP ID EP41360
- DOI -
- Views 246
- Downloads 0
PENGARUH LINGKUNGAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS 6 SDN LIMBANGAN
Tujuan penelitian untuk mengetahui: 1) Menemukan seberapa besar pengaruh lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar siswa; 2) Menemukan seberapa besar pengaruh lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar siswa; 3) Me...
FUNGSI KARUNIA - KARUNIA ROH KUDUS TERHADAP PERTUMBUHAN JEMAAT DI GEREJA TIBERIAS INDONESIA GRAND MALL BEKASI BARAT
Dengan kuasa Roh Kudus mereka melakukan misi dan memberitakan Injil, baik dengan perkataan maupun Kuasa Allah dalam pengusiran setan dan roh-roh jahat serta penyembuhan berbagai penyakit. Gereja Tiberias adalah salah s...
HUBUNGAN ANTARA UMUR DAN PARITAS DENGAN PERDARAHAN POSTPARTUM DI RSKIA KOTA BANDUNG TAHUN 2009-2010
Penyebab kematian maternal secara langsung yang tertinggi disebabkan oleh perdarahan. Perdarahan postpartum merupakan penyebab kematian akibat perdarahan obstetri sekitar 25%. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur s...
KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PERIKANAN UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KESEJAHTERAAN NELAYAN
Masyarakat nelayan/pesisir adalah suatu kesatuan sosial yang memiliki ciri spesifik yang ditandai oleh mata pencaharian seperti menangkap ikan ke tengah laut. Ketergantungan masyarakat nelayan terhadap sektor kelautan me...
ANALISIS GAYA HIDUP PELAUT DI USIA NON PRODUKTIF DALAM MEMBENTUK ETIKA TANGGUNG JAWAB BAGI GENERASI BARU DI AKADEMI MARITIM CIREBON-BEKASI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gaya hidup pelaut yang bersifat negative yang menjadikan pelaut diakhir hidupnya mengalami kemiskinan. Dan jika sudah ditemukan, bagaimana memutuskan mata rantai yang...