PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA
Journal Title: Jurnal Syntax Literate - Year 2018, Vol 3, Issue 3
Abstract
Penelitian ini mendeskripsikan pelayanan publik oleh penyelenggara pemilu sejak dilaksanakannya pemilu pertama di negeri ini, dengan mempelajari berbagai dokumen terkait sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi dokumen. Dinamika dan perkembangan paradigma dalam ilmu administrasi publik memberikan perhatian khusus terhadap kajian pelayanan publik, terutama, yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara. Pada tahun 1990-an, muncul konsep paradigma New Publik Service (NPS), dimana masyarakat diposisikan sebagai pemilik pemerintahan (owners of government). Masyarakat sebagai warga negara, bukan sekedar “pelanggan”, dalam istilah paradigma New Publik Management (NPM) yang muncul ditahun 1980-an. Jauh sebelumnya, ada paradigma Old Publik Administration (OPA) sejak tahun 1850an, dimana pelayanan publik berjalan sangat birokratis, hierarkis, tertutup dan partisipasi masyarakat sangat terbatas. Diluar perkembangan paradigma tersebut, pelayanan publik dalam pelaksanaan pemilu oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu, justru sudah mengadopsi konsep NPS sejak awal pemilu dilaksanakan di negeri ini, pemilu tahun 1955. Partisipasi rakyat dalam pemilu adalah bagian penting untuk melegitimasi hasil pemilu. Penyelenggara pemilu memandang, rakyat tidak hanya sebagai pemilik pemerintahan, tetapi sebagai pemegang kedaulatan. Dalam dinamika dan perkembangan konsep paradigma ilmu administrasi di atas, tentu hal ini merupakan lompatan yang luar biasa, jauh melampaui kajian keilmuan dari zamannya. Pelayanan publik dalam pelaksanaan pemilu merupakan pelayanan yang sangat mendasar bagi keberlangsungan sistem demokrasi di negeri ini. Setidaknya ada dua pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pemilu. Pertama, pelayanan kepada masyarakat secara umum yang terbagi dua, yaitu menjamin hak memilih dan dipilih (hak konstitusional). Penyelenggara pemilu wajib melayani setiap masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk dapat menggunakan hak pilih-nya, dan hak dipilih-nya (sebagai anggota legislatif, kepala daerah dan Presiden/wakil presiden) dalam pemilu. Kedua, pelayanan kepada partai politik, pelayanan ini diberikan sejak awal tahapan pelaksanan pemilu, mulai dari pendaftaran partai politik, verifikasi partai, masa kampanye, pemungutan suara hingga rekapitulasi suara dari masing-masing partai yang hasilnya dikonversi menjadi kursi di DPRD, DPD RI, DPR RI dan terpilihnya Presiden/wakil presiden. Penelitian ini akan fokus membahas pelayanan hak pilih rakyat dalam pemilihan umum oleh penyelenggara pemilu.
Authors and Affiliations
Munandar Nugraha Saputra
Keywords
Related Articles
- EP ID EP41282
- DOI -
- Views 203
- Downloads 0
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA DI PERUSAHAAN JASA SURVEY
Suatu perusaandalam melaksanakan kegiatannya akan berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan berbagai aktivitas di dalam perusahaan dalam mencapai tujuan bukan hanya tergantung pada keungg...
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA DALAM AKAD MURABAHAH
Rekonstruksi hukum meliputi tiga dimensi yaitu substansi, struktur dan kultu. Rekonstruksi hukum dilakukan dengan revitalisasi hukum dengan memperhatikan aspek menyeluruh struktur hukum yang ada. Kondisi ini sebagai be...
AN ANALYSIS OF STUDENT’S PARAGRAPH WRITING
Paragraph writing is a subject which is taught in most english writing university classes. A paragraph is a group of sentences that develops a single topic or idea.The purpose of this research is to recognize and analy...
KEMAMPUAN BIOSTATISTIK MELALUI PENDEKATAN INVESTIGASI PADA MATERI REGRESI SEDERHANA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan biostatistik mahasiswa secara signifikan pada pembelajaran regresi sederhana melalui pendekatan investigasi. Penelitian ini menggunakan metode Quasi Ekspe...
PENGARUH KOMUNIKASI INTERPERSONAL TERHADAP KEPUASAN ANGGOTA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) “AWI LIGAR” KABUPATEN INDRAMAYU
Komunikasi Interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan tiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non verbal. Penelitian ini dilak...