IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA CIREBON BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN
Journal Title: Jurnal Syntax Literate - Year 2018, Vol 3, Issue 10
Abstract
Kebijakan tata ruang terbuka hijau pada suatu daerah kota telah diatur dalam Peraturan Meteri Pekerjaan Umum (Permen PU), yaitu 30% daerah kota harus menjadi ruang terbuka hijau. Ruang terbuka harus dipenuhi pada setiap daerah perkotaan, Kota Cirebon sendiri hingga sekarang ini proporsi ruang hijau yang dimiliki adalah 9%, layanan PUPR memiliki tugas penting untuk meningkatkan proporsi ruang hijau untuk meningkat dan mencapai 30%. hambatan yang terjadi antara lain kesulitan penyediaan lahan dan pembebasan lahan, alokasi dana terbatas, kurangnya komitmen karyawan dalam melaksanakan tugasnya, dan orang yang belum memahami keberadaan dan fungsi ruang hijau karena kurangnya sosialisasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mereri Pekerjaan Umum no. 05 tahun 2008 bahwa faktor-faktor yang berpengaruh dalam menerapkan kebijakan tata ruang terbuka hijau adalah dari sisi komunikasi, Sumber daya, sikap dan Birokrasi Struktur yang lebih dominan faktor dalam Implementasi, implementasi adalah Komunikasi dan Disposisi Faktor / Sikap. Faktor-faktor inilah yang mendorong efektivitas implementasi kebijakan. Penulis akan menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu penelitian yang menyelidiki, mengumpulkan data informan dan data penelitian yang dibutuhkan. Kemudian data dianalisis dan ditafsirkan dan dibantu dengan informasi tambahan yang dapat mendukung penelitian. Implementasi Kebijakan dikatakan berhasil jika, apa yang dilaksanakan sesuai dengan dimandatkan Permen PU di atas, yaitu terciptanya ruang terbuka hijau di daerah perkotaan sebesar 30%. Dan tingkat kepuasan publik dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah akan lebih tinggi.
Authors and Affiliations
Sri Wulandari dan Nindi Nurarpenia
Keywords
Related Articles
- EP ID EP41362
- DOI -
- Views 268
- Downloads 0
PENDEKATAN BEYOND CENTRES CIRCLES TIME (BCCT) DALAM MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN DI RAUDHATUL ATHFAL PERSATUAN ISLAM NO. 69 MANBA’UL HUDA JALAN CIJAWURA BANDUNG
Anak usia dini merupakan kelompok usia yang dengan aktivitas belajar dan mendengar yang relatif tinggi. Pada umumnya kelompok usia ini akan mempelajari berbagai macam hal melalui menyimak dan mendengar apapun di sekit...
PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KUNINGAN
Penelitian Ini Dilakukan mengetahui dan menganalisis 1) pengaturan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas oleh Kepolisian Resor Kuningan. 2). faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaa...
ASPEK-ASPEK HUKUM TERHADAP SANKSI KEBIRI SEBAGAI ALTERNATIF HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA
Pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku pedofil di Indonesia belum seimbang dengan dampak yang ditimbulkannya. Korban yang masih anak-anak tentu saja mengalami trauma yang berlanjut hingga dewasa bahkan seumur hidup ol...
PENERAPAN METODE GUIDED INQUIRY DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN BIOLOGI
Guide inquiry adalah salah satu model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat lebih aktif dalam pembelajaran. Model pembelajaran ini kemudian diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa X 9...
KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PERIKANAN UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KESEJAHTERAAN NELAYAN
Masyarakat nelayan/pesisir adalah suatu kesatuan sosial yang memiliki ciri spesifik yang ditandai oleh mata pencaharian seperti menangkap ikan ke tengah laut. Ketergantungan masyarakat nelayan terhadap sektor kelautan me...