PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT DALAM PENERAPAN KONSEP NEGARA HUKUM INDONESIA
Journal Title: Jurnal Syntax Literate - Year 2018, Vol 3, Issue 12
Abstract
Indonesia sebagai Negara Hukum telah ditegaskan dalam UUD Tahun 1945 pasal 1 ayat 3, pandangan ini membawa konsekuensi bahwa totalitas dan kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia harus sejalan dengan kaidah-kaidah hukum yang ada. Pandangan ini pula memberikan arah dan tujan bahwa hukum akan membatasi kekuasaan Negara, agar para pemangku jabatan tidak sewenangwenang dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi Negara. Begitu pula, rakyatnya tidak semena-mena dalam menjalani aktivitas hidupnya, guna untuk menghindari intervensi antar kepentingan. Dalam hal yang demikian itulah, konsep Negara hukum yang diterapkan harus sejalan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai manisvestasi dan hasil kristalisasi nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia, manjadi penting kedudukannya dalam penerapan konsep Negara hukum di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila akan menjadi landasan filosofis dalam penerapan Negara hukum di Indonesia.
Authors and Affiliations
Junaedi
Keywords
Related Articles
- EP ID EP41388
- DOI -
- Views 224
- Downloads 0
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN PEMASARAN ONLINE
Model pembelajaran problem based learning adalah satu dari sekian metode belajar kooperatif yang banyak digunakan pendidik. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui keberpengaruhan model pembela...
STATUS GIZI DAN TINGKAT KECUKUPAN ZAT GIZI PADA REMAJA PUTRI ANEMIA
Prevalensi anemia pada remaja putri di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 22,4%. Anemia disebabkan oleh faktor gizi dan non gizi. Faktor gizi dapat disebabkan oleh ketidakcukupan asupan zat-zat gizi yang dapat mempeng...
PELAKSANAAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN KAITANNYA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI SMK MEC MAJALENGKA
Kepemimpinan kepala sekolah adalah komponen penting dalam memajukan sekolah yang dipimpinnya. Sebagai seorang pemimpin tertinggi dalam sebuah institusi pendidikan, kepala sekolah memiliki peran lebih, khususnya dalam h...
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH TERKAIT ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA SURAKARTA
Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, terdapat dalam kebijakan di Indonesia dengan dasar hukum berupa UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan ha...
PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI TERHADAP MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR UNIVERSITAS MUHADI STIABUDI BREBES TAHUN 2017
Kehidupan dan proses belajar merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Untuk proses belajar sendiri, nyatanya tidak dapat berdiri sendiri dalam artian banyak hal yang mempengaruhi proses belaj...