PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBIJAKAN DAERAH DI BIDANG TATA RUANG DI KABUPATEN KUNINGAN
Journal Title: UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum - Year 2017, Vol 4, Issue 1
Abstract
Abstract Human rights are rights that exist and attach to the human self or dignity, because he is human. The formulation of the problem How the Human Rights Arrangements in Spatial Planning in Indonesia and How Regional Policies in Spatial Planning in Protecting Human Rights of the Community of Kuningan Regency. The purpose of this study is to How the Human Rights Arrangements in Spatial Planning in Indonesia and How Regional Policies in Spatial Planning in Protecting Human Rights of the Community of Kuningan Regency. The research method used by the researcher is using the normative juridical approach. The results of the Indonesian Human Rights Arrangements have been regulated in the 1945 Constitution and listed in Article 28 A through 28 J and the Regional Policy in the field of spatial planning has occurred inconsistency that there has been conversion of agricultural land into housing especially in South Cilimus , Whose tataruang direction is for the development of the agricultural sector and support for the development of tourism, occurs due to the lack of awareness of the public in protecting the environment, the low awareness of the law of the apparatus of policy organizers, and the efforts of local governments to keep increasing the PAD regardless of the spatial plan that has been established, Various violations of the conversion of agricultural land into residential buildings. Conclusion The regulation on human rights has been very clear in the Constitution and the Law applicable in Indonesia. Implementation of human rights in all aspects of life, especially the Spatial need support from all parties, especially the government itself must be consistent in carrying out all the regulations and the need to increase the capacity of the civil apparatus of the state so that in running the government always obedient and obedient to the rules of law, especially spatial. Keywords: Human Rights Spatial Planning Policy. Abstrak Hak Asasi Manusia adalah hak yang ada dan melekat pada diri atau martabat manusia, karena dia adalah manusia. Adapun rumusan masalah Bagaimana Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Bidang Tata Ruang di Indonesia dan Bagaimana Kebijakan Daerah di Bidang Tata Ruang dalam Melindungi Hak Asasi Masusia Masyarakat Kabupaten Kuningan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Bagaimana Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Bidang Tata Ruang di Indonesia dan Bagaimana Kebijakan Daerah di Bidang Tata Ruang dalam Melindungi Hak Asasi Masusia Masyarakat Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, sudah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 dan tercantum pada Pasal 28 A s/d 28 J dan Kebijakan Daerah di bidang penataanruang telah terjadi inkonsistensi yaitu telah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan terutama di kawasan Cilimus Selatan, yang arahan tataruangnya adalah untuk pengembangan sector pertanian dan dukungan terhadap pengembangan pariwisata, terjadi karena minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, rendahnya kesadaran hukum aparatur penyelenggara kebijakan, dan upaya pemerintah daerah untuk terus meningkatakan PAD tanpa melihat rencana tata ruang yang telah ditetapkan, telah menimbulkan berbagai pelanggaran alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan perumahan. Kesimpulan Pengaturan tentang HAM sudah sangat jelas dalam Konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Penerapan HAM di dalam semua aspek kehidupan khususnya Tata Ruang perlu dukungan dari semua pihak terutama pemerintah sendiri yang harus konsisten dalam menjalankan semua peraturan dan perlu
Authors and Affiliations
Haris Budiman
Keywords
Related Articles
- EP ID EP256664
- DOI 10.25134/unifikasi.v4i1.475
- Views 144
- Downloads 0
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KUNINGAN
Law enforcement is an interesting issue to be studied because it deals with the implementation of applicable laws and regulations, enforcement of environmental law is closely related to all aspects of human life because...
PENERAPAN ASAS PERLINDUNGAN YANG SEIMBANG MENURUT KUHPERDATA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
The role of law in social life is as something that protects, giving a sense of security, peace and order to achieve peace and justice to everyone. If the person's social life events promise to another person or two peop...
ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEREK KOLEKTIF GENTENG JATIWANGI GUNA MENGURANGI PERSAINGAN USAHA DI KABUPATEN MAJALENGKA
In the era of global trade and the free market, the brand holds a very important role that requires more adequate regulatory system. The era of global trade can only be sustained if there is a healthy business competitio...
RELASI LEMBAGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
The basic principles of the state in order to be operational must be spelled out in relation to the pattern of power between state institutions, Implementation of the explanation of relations is done through the constitu...
PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN
The author conducted this research with the background of the implementation of Mediation in Kuningan Religious Court in Kuningan. The purposes of writing this paper are to know how the Implementation on Divorce Settleme...