RADIKALISME AGAMA DAN POLITIK DEMOKRASI DI INDONESIA PASCA-ORDE BARU
Journal Title: MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman - Year 2015, Vol 0, Issue 2
Abstract
Abstrak: Artikel ini menganalisis kemunculan radikalisme Islam di Indonesia pasca-Orde Baru dalam kaitannya dengan politik demokrasi serta implikasinya terhadap kebijakan negara atas radikalisme. Dengan menggunakan pendekatan politik-hukum, artikel ini berargumen bahwa kelompok radikal harus diperlakukan secara hati-hati dalam kerangka prinsip-prinsip demokrasi karena demokrasi harus menggaransi kebebasan berpendapat untuk semua. Dalam konteks ini, keberadaan radikalisme Islam tidak bisa dikekang atas alasan ideologis yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan negara yang represif-antagonistik atas kelompok radikal. Kebijakan semacam ini dapat membawa pendulum ke arah kontra produktif bagi demokrasi itu sendiri karena kelompok radikal justru dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk mengon- solidasikan dan mendiseminasikan ideologi radikalisme di kalangan masyarakat luas. Artikel ini merekomendasikan Undang-undang(UU) baru dan/atau addendum baru dalam rangka mengisi ruang kosong yang tidak disentuh oleh kedua UU tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebelumnya. Abstract: Religious Radicalism and the Politics of Democracy in Post New-Order Indonesia.This paper attempts at scrutinizing the emergence of Islamic radicalism in the post-New Order Indonesia and its mutual relationship with democratic politics as well as its implications to the state policy towards radicalism. This paper argues that the radical groups must be treated with deserve care in the framework of democratic principles on the ground that democracy must guarantee the idea of freedom of expression for all. In this context, the existence of Islamic radicalism cannot be curbed on an ideological basis manifested through an antagonist state policy towards radical groups. Such a policy, nevertheless, can swing the pendulum to a less productive to democracy itself. It may result in the consolidation and dissemination of radical ideology among the Muslim society within the framework of democracy. This paper recommends that a new act be necessary in order to fill the legal gap left by the two Acts on the counterterrorism policy.
Authors and Affiliations
Masdar Hilmy
Keywords
Related Articles
- EP ID EP205216
- DOI -
- Views 100
- Downloads 0
PERGESERAN POSISI AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN DI INDONESIA
Abstract: The Shift of Religious Position in the Education Laws of Indo- nesia, A Study on the Principles and Objectives of National Education. The position of religion as root of national education is finally affirmed b...
PERKEMBANGAN FILSAFAT ISLAM DI MESIR MODERN
Abstrak: Tulisan ini mengungkap perkembangan filsafat Islam di Mesir kontemporer. Dengan menggunakan metode historis, deskriptif, dan analitis, artikel ini membahas aspek kajian yang meliputi akar filsafat Islam, perubah...
PARADIGMA BERMAZHAB PONDOK PESANTREN DI KALIMANTAN SELATAN
Abstrak: Sebagai model pendidikan Islam tertua di Indonesia, pondok pesantren (pontren) mempunyai peran strategis dalam pelestarian ajaran Islam, terutama terlihat dalam transmisi tradisi bermazhab melalui kegiatan pembe...
REVITALISASI KEARIFAN LOKAL DALIHAN NA TOLU MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING DALAM MENJAGA HARMONISASI LINGKUNGAN HIDUP
Abstrak: Kearifan lokal dalihan na tolu pada masyarakat Mandailing terancam terdegradasi oleh pengaruh globalisasi. Nilai-nilai kearifan lokal memiliki makna yang dalam, baik dari segi adat maupun agama, sehingga perlu...
PENGARUH TAFSÎR AL-MANÂR TERHADAP TAFSIR AL-AZHAR
Abstract: The Influence of Tafsir al-Manâr on Tafsir al-Azhar. Tafsir al- Manâr is a masterpiece that has become a manifestation characterizes HAMKA’s thought and aspiration as a celebrated Muslim scholar and a man of le...