RADIKALISME AGAMA DAN POLITIK DEMOKRASI DI INDONESIA PASCA-ORDE BARU
Journal Title: MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman - Year 2015, Vol 0, Issue 2
Abstract
Abstrak: Artikel ini menganalisis kemunculan radikalisme Islam di Indonesia pasca-Orde Baru dalam kaitannya dengan politik demokrasi serta implikasinya terhadap kebijakan negara atas radikalisme. Dengan menggunakan pendekatan politik-hukum, artikel ini berargumen bahwa kelompok radikal harus diperlakukan secara hati-hati dalam kerangka prinsip-prinsip demokrasi karena demokrasi harus menggaransi kebebasan berpendapat untuk semua. Dalam konteks ini, keberadaan radikalisme Islam tidak bisa dikekang atas alasan ideologis yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan negara yang represif-antagonistik atas kelompok radikal. Kebijakan semacam ini dapat membawa pendulum ke arah kontra produktif bagi demokrasi itu sendiri karena kelompok radikal justru dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk mengon- solidasikan dan mendiseminasikan ideologi radikalisme di kalangan masyarakat luas. Artikel ini merekomendasikan Undang-undang(UU) baru dan/atau addendum baru dalam rangka mengisi ruang kosong yang tidak disentuh oleh kedua UU tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebelumnya. Abstract: Religious Radicalism and the Politics of Democracy in Post New-Order Indonesia.This paper attempts at scrutinizing the emergence of Islamic radicalism in the post-New Order Indonesia and its mutual relationship with democratic politics as well as its implications to the state policy towards radicalism. This paper argues that the radical groups must be treated with deserve care in the framework of democratic principles on the ground that democracy must guarantee the idea of freedom of expression for all. In this context, the existence of Islamic radicalism cannot be curbed on an ideological basis manifested through an antagonist state policy towards radical groups. Such a policy, nevertheless, can swing the pendulum to a less productive to democracy itself. It may result in the consolidation and dissemination of radical ideology among the Muslim society within the framework of democracy. This paper recommends that a new act be necessary in order to fill the legal gap left by the two Acts on the counterterrorism policy.
Authors and Affiliations
Masdar Hilmy
Keywords
Related Articles
- EP ID EP205216
- DOI -
- Views 130
- Downloads 0
STRUKTUR PARADIGMATIK ILMU-ILMU KEISLAMAN KLASIK: DAMPAKNYA TERHADAP POLA PIKIR, SIKAP, DAN PERILAKU KEBERAGAMAAN
Abstract: Paradigmatic Structure of Classical Islamic Sciences, its Impact on Mindset, Attitude and Religious Experience. The aims of this article is to study the paradigmatic structure of the classical Islamic knowledge...
MARKET FAIRNESS IN ISLAMIC ECONOMICS LAW AND ETHICS: A Study on Modern and Traditional Market Regulations in Indonesia
Abstrak: Keadilan Pasar dalam Hukum dan Etika Ekonomi Islam: Studi tentang Peraturan Pasar Modern dan Tradisional di Indonesia. Studi ini dilatarbelakangi kondisi pasar yang tidak adil berupa ketersingkiran pasar tradisi...
PSYCHOPATHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY IN ISLAM
Abstrak: Psikopatologi dan Psikoterapi dalam Islam.Psikopatologi adalah penyakit jiwa yang kerap diderita manusia. Banyak faktor penyebab penyakit ini. Di antaranya adalah kehidupan modern yang ditandai dengan pola hidup...
Ahlussunnah and Syi’ah’s Views on the Hadis Ahl al-Bayt: The Prophetic tradition (Kitâballâhi wa ‘itraty…)
Abstract: Ahlussunnah and Syi’ah’s Views on the Hadis Ahl al-Bayt. The Prophetic tradition (kitâballâhi wa ‘itraty…) is one of the most debated hadiths amongst the two mainstreams Islam: Ahl Sunnah dan Syi`ah. This paper...
DISKURSUS FATWA ULAMA TENTANG PERAYAAN NATAL
Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan secara kritis tentang pendapat ulama mengenai ucapan selamat natal. Fatwa-fatwa tentang natal dikeluarkan sebagai dampak dari perdebatan tentang kehadiran seorang Muslim...