RESIDIVIS DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
Journal Title: Jurnal Hukum Volkgeist - Year 2016, Vol 1, Issue 1
Abstract
Munculnya kelompok residivis atau kejahatan yang dilakukan secara berulang-ulang merupakan bukti lemahnya penerapan sistem hukum khususnya pada aspek pemberian sanksi. Pemberian sanksi selama ini hanya sekedar memberikan rasa malu, namun tidak memberikan efek jera kepada pelanggar hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, jika kondisi ini tetap dipertahankan akan muncul patologi sosial dalam masyarakat yakni kelompok yang melakukan pelanggaran hukum namun sudah tidak memiliki rasa malu atau dikenal dengan istilah residivis. Kondisi ini bukan berarti sudah tidak dapat dicegah, akan tetapi semuanya akan dapat diatasi jikalau semua pihak mulai dari aparat penegak hukum, praktisi, pemerintah, dan masyarakat mau mempertemukan persepsi untuk bekerjasama dalam rangka memberantas penyakit sosial ini. Cukup dengan menciptakan sebuah sistem hukum yang membuat nyaman dan dibutuhkan oleh masyarakat, maka sistem itu akan berjalan efektif.
Authors and Affiliations
La Patuju, Sakticakra Salimin Afamery
Keywords
Related Articles
- EP ID EP483895
- DOI -
- Views 110
- Downloads 0
Criminal law policy about KPK authorities in the perspective of criminal action in corruption in Indonesia
Criminal law policy of the authority of the Corruption Eradication Commission the authority associated with the Corruption Eradication Commission (KPK) is the state agency that are unconstitutional, although not spelled...
Legal aspects of changes in the calculation of the marisa national saving banks of marisa branch interest calculation methods
Banks as legal entities must also pursue profits. And one source of bank income is the interest on loan loans that have been channeled to customers. And if the bank's revenue target is threatened because the value of the...
REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MODEL GBHN SEBAGAI PELAKSANAAN ASAS KEDAULATAN RAKYAT DALAM RANGKA PERUBAHAN KE-V UUD 1945
GBHN atau Garis Besar Haluan Negara, adalah bentuk catatan rencana pembangunan negara Indonesia. Dan merupakan keinginan bersama rakyat Indonesia secara menyeluruh (garis besar) yang dibuat oleh MPR sebagai miniatur raky...
HAKIKAT ETIKA PROFESI HAKIMDALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
Tugas seorang Hakim adalah menyelesaikan masalah atau konflik dalam suatu perkara yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, baik itu kasus pidana, perdata maupun kasus perselisihan. Hakim adalah mencari dan memilah es...
Price agreement and market provision between principal and distributor in the constitution no. 5, 1999
Market structure is one of the things that determines potential occurance of price fixing. Market characteristics with large entry barriers for newcomers causing difficulties for competitors to enter so that there are no...