BADAN PERADILAN KHUSUS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA PERSPEKTIF NEGARA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
Journal Title: Journal Iuris Scientia - Year 2024, Vol 2, Issue 2
Abstract
Penelitian ini mengeksplorasi urgensi pembentukan badan peradilan khusus untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam konteks negara demokrasi konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XX/2022 menetapkan kewenangan permanen MK dalam menangani sengketa hasil pilkada, mengakhiri wacana pembentukan badan peradilan khusus yang diamanatkan oleh undang-undang namun belum terwujud. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi overload kasus yang dapat mengganggu efektivitas dan efisiensi MK sebagai pengawal konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari putusan tersebut terhadap prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dan memeriksa sejauh mana pembentukan badan peradilan khusus dapat memperkuat atau melemahkan sistem hukum di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif terhadap putusan MK serta kerangka hukum yang ada, penelitian ini mengkaji dinamika kekuasaan dan fungsi hukum dalam adaptasinya terhadap kebutuhan dan kondisi aktual, serta pentingnya mempertahankan integritas konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun MK dapat menjamin keselarasan konstitusional dalam penyelesaian sengketa pilkada, ada kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi implikasi dari tidak adanya badan peradilan khusus. This study explores the urgency of establishing a special judicial body for resolving disputes over the results of regional head elections (pilkada) in the context of a constitutional democratic country. The Constitutional Court (MK) Decision Number 85/PUU-XX/2022 establishes the permanent authority of the Constitutional Court in handling disputes over election results, ending the discourse on the establishment of a special judicial body mandated by law but has not yet been realized. This decision raises concerns about the potential for case overload that could interfere with the effectiveness and efficiency of the Constitutional Court as the guardian of the constitution. This study aims to analyze the impact of the ruling on the principles of constitutional democracy and examine the extent to which the establishment of a special judicial body can strengthen or weaken the legal system in Indonesia. Through a normative juridical approach and descriptive analysis of the Constitutional Court's decisions and existing legal frameworks, this study examines the dynamics of legal power and function in its adaptation to actual needs and conditions, as well as the importance of maintaining the integrity of the constitution and democratic principles. The results of the study show that, although the Constitutional Court can guarantee constitutional harmony in the settlement of election disputes, there is an urgent need to evaluate the implications of the absence of a special judicial body to ensure a more focused and efficient legal system in handling certain types of cases.
Authors and Affiliations
Fazlar Rusyda Kamila, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia.
Keywords
Related Articles
- EP ID EP741369
- DOI https://doi.org/10.62263/jis.v2i2.37
- Views 15
- Downloads 1
FENOMENA BULLIYING DI SEKOLAH DALAM PERPEKTIF HUKUM
Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi siswa untuk bersekolah. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi beberapa kejadian dan kejadian yang dapat membahayakan keselamatan siswa, terutama perun...
ANALISIS STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSFEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
In Indonesia, corruption has become an open secret and has broad implications in people's lives. Corruption is one form of abuse of authority so that it intersects with administrative law which has an important role to s...
POLITIK HUKUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
Penyebaran virus COVID-19 berlangsung di seluruh dunia, tidak seperti di Indonesia Indonesia melaporkan kasus pertamanya pada tanggal 2 Maret 2020 dimana Presiden Jokowi Dodo mengumumkan adanya dua kasus pasien positif C...
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MENINGKATNYA PENIPUAN PRODUK YANG DIPERJUALBELIKAN SECARA ONLINE
Penggunaan media elektronik untuk berfungsi sebagai informasi terkomputerisasi saat membuat perjanjian, organisasi yang melakukan aktivitasnya menggunakan media elektronik, misalnya web, akan melihat dampak pada pamerann...
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN ( INFORMED CONSENT) DALAM PRESPEKTIF HUKUM
Informed Consent mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah mendapat informasi tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta segala resiko. Peraturan Menteri K...