PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN ( INFORMED CONSENT) DALAM PRESPEKTIF HUKUM
Journal Title: Journal Iuris Scientia - Year 2023, Vol 1, Issue 1
Abstract
Informed Consent mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah mendapat informasi tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta segala resiko. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (selanjutnya disebut Permenkes Pertindok). Istilah persetujuan tindakan kedokteran itu sendiri terdapat pada Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteranyang akan dilakukan terhadap pasien. Pelaksanaan hak atas persetujuan tindakan medis atas informasi, juga dicantumkan pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tetapi, dalam pelaksanaan tindakan medis berupa implied consent untuk keadaan emergency, terhadap pasien gawat darurat, tidak dimungkinkan bagi pasien maupun wali dan keluarga pasien untuk mendapatkan informasi terlebih dahulu, karena pasien harus segera dilakukan tindakan untuk penyelamatan nyawa oleh dokter dengan melakukan tindakan medik terbaik menurut dokter. Informed Consent contains the meaning of an agreement given by the patient or his family after receiving information on the medical actions that will be taken against him and all risks. Regulation of the Minister of Health Number 290/Menkes/Per/III/2008 concerning Approval of Medical Measures (hereinafter referred to as Permenkes Pertindok). The term approval of medical actions itself is contained in Article 1 number 1 which states that the consent given by the patient or closest family after receiving a complete explanation of the medical action that will be carried out on the patient. The implementation of the right to approval of medical actions for information is also included in the provisions of Article 7 of Law Number 36 of 2009 concerning Health. However, in the implementation of medical actions in the form of implied consent for emergencies, for emergency patients, it is not possible for patients or guardians and families of patients to get information in advance, because patients must immediately take action to save lives by doctors by doing the best medical actions according to doctors.
Authors and Affiliations
Kusnadi Kusnadi,
Keywords
Related Articles
- EP ID EP741357
- DOI -
- Views 19
- Downloads 0
PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN BERDASARKAN PANCASILA
Tulisan ini menyoroti hukum berfungsi sebagai instrumen yang mengatur, melindungi, dan mendorong tercapainya tujuan pembangunan ekonomi kerakyatan. Namun, dalam kenyataannya, implementasi hukum dalam pembangunan ekonomi...
DINAMIKA PELAKSANAAN HUKUM DI MASYARAKAT : KASUS KRIMINALISASI PEMULUNG
Pesoalan hukum terlihat dari tebang pilihnya penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat lebih banyak mengenal hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Sejatinya, hukum diadakan untuk menghadirkan keadila...
EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG CIPTA KERJA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BURUH DALAM PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perlindungan hukum terhadap buruh sendiri dalam prakteknya masih sangat m...
FENOMENA BULLIYING DI SEKOLAH DALAM PERPEKTIF HUKUM
Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi siswa untuk bersekolah. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi beberapa kejadian dan kejadian yang dapat membahayakan keselamatan siswa, terutama perun...
BADAN PERADILAN KHUSUS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA PERSPEKTIF NEGARA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
Penelitian ini mengeksplorasi urgensi pembentukan badan peradilan khusus untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam konteks negara demokrasi konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi...