PENGARUH PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP ALTERNATIF PILIHAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Journal Title: Journal Iuris Scientia - Year 2023, Vol 1, Issue 2
Abstract
The design of holding presidential elections is based on Article 6A paragraph (2) and Article 22 E paragraph (1) of the 1945 Constitution and Election Law Number 7 of 2017 (hereinafter referred to as the Election Law). Article 222 in the Election Law affects the form of people's sovereignty in choosing presidential candidates on condition that it must be proposed by a political party/combination of parties participating in the election that has 20% of the total DPR seats or 25% of the national valid votes in the previous DPR member election. Presidential Threshold is one way to strengthen the presidential system. On the other hand, the existence of the Presidential Threshold actually limits political parties from being able to easily nominate presidential candidates. This type of research is normative juridical research using the statutory approach and conceptual approach method. The results showed that the Presidential Threshold as an open legal policy whose authority was given to the framer of the Law. The Presidential Threshold is not entirely the main problem preventing the emergence of alternative diverse choices in the presidential election. But it is more about the willingness and ability of political parties to offer cadres and work programs in contesting presidential elections. Abstrak Desain penyelenggaraan pemilihan presiden berlandaskan pada Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22 E ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu). Pasal 222 dalam UU Pemilu mempengaruhi bentuk kedaulatan rakyat dalam memilih calon presiden dengan syarat harus diusulkan oleh partai politik/gabungan partai peserta Pemilu yang memiliki perolehan kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% perolehan suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumya. Presidential Threshold menjadi salah satu cara penguatan sistem presidensial. Dilain pihak keberadaan Presidential Threshold justru membatasi partai politik untuk dapat dengan mudah mengajukan calon presiden. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute aprroach) dan metode  pendekatan konseptual (conseptualapproach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Presidential Threshold sebagai kebijakan hukum terbuka yang kewenangannya diberikan kepada pembentuk Undang-Undang. Presidential Threshold tidak sepenuhnya menjadi masalah utama penghalangi munculnya alternatif beragamnya pilihan dalam pemilihan presiden. Tetapi lebih kepada kemauan dan kemampuan partai politik untuk menawarkan kader beserta program kerja dalam kontestasi pemilihan presiden.
Authors and Affiliations
Sirajul Munir,
Keywords
Related Articles
- EP ID EP741361
- DOI -
- Views 19
- Downloads 0
FENOMENA BULLIYING DI SEKOLAH DALAM PERPEKTIF HUKUM
Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi siswa untuk bersekolah. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi beberapa kejadian dan kejadian yang dapat membahayakan keselamatan siswa, terutama perun...
BADAN PERADILAN KHUSUS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA PERSPEKTIF NEGARA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
Penelitian ini mengeksplorasi urgensi pembentukan badan peradilan khusus untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam konteks negara demokrasi konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi...
ANALISIS STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSFEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
In Indonesia, corruption has become an open secret and has broad implications in people's lives. Corruption is one form of abuse of authority so that it intersects with administrative law which has an important role to s...
IMPLEMENTASI TERHADAP PEMBERIAN UANG KOMPENSASI BAGI KARYAWAN PKWT
Era globalisasi ini dimana perekonomian semakian maju pesat sehingga banyak pesaing-pesaing bermunculan di bidang perekonomian, untuk menciptakan iklim yang kondusif baik dari sisi perekonomian, perijinan dan ketenagaker...
EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG CIPTA KERJA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BURUH DALAM PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perlindungan hukum terhadap buruh sendiri dalam prakteknya masih sangat m...