UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFORMASI MEDIS PASIEN SEBAGAI AKSES LAYANAN ARSIP
Journal Title: Journal Iuris Scientia - Year 2024, Vol 2, Issue 1
Abstract
Perlindungan hukum merupakan pemberian perlindungan atau pengayoman kepada hak asasi yang dimiliki manusia. Perlindungan data pribadi memiliki keterkaitan dengan konsep privasi yang wajib mendapatkan perlindungan atas kerahasiaannya. Arsip dengan berbagai bentuk medianya merupakan sumber informasi dan memori kolektif (collective memory) yang dapat meningkatkan kesadaran nasional, mempertegas identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Akan lebih bahaya apabila terdapat arsip yang berupa data pribadi yang merupakan suatu data jejak rekam medis pasien yang memang bersifat sangat rahasia, sehingga ada beberapa peraturan khusus seperti diantaranya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur bahwa setiap Dokter dan Dokter Gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran harus membuat rekam medis dan rekam medis ini harus dijaga kerahasiaannya oleh Dokter atau Dokter Gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Berkas rekam medis menjadi milik sarana pelayanan kesehatan dan isinya yang berupa ringkasan rekam medis merupakan milik pasien. Ringkasan tersebut dapat diberikan, dicatat atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarganya yang berhak untuk itu. Legal protection is the provision of protection or protection for human rights. Personal data protection is related to the concept of privacy which requires protection for its confidentiality. Archives in their various forms of media are a source of information and collective memory that can increase national awareness, emphasize the identity and identity of the Indonesian nation. It would be more dangerous if there were archives in the form of personal data which is a trace data of the patient's medical record which is very confidential, so there are several special regulations such as Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice which regulates that every Doctor and Dentist in Carrying out medical practice must create medical records and these medical records must be kept confidential by the Doctor or Dentist and the head of the health service facility. The medical record file belongs to the health service facility and its contents in the form of a summary of the medical record belong to the patient. The summary can be given, recorded or copied by the patient or person authorized to do so or with the written consent of the patient or their family who have the right to do so.
Authors and Affiliations
Adella Syafira Habsari,
Keywords
Related Articles
- EP ID EP741366
- DOI -
- Views 20
- Downloads 0
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFORMASI MEDIS PASIEN SEBAGAI AKSES LAYANAN ARSIP
Perlindungan hukum merupakan pemberian perlindungan atau pengayoman kepada hak asasi yang dimiliki manusia. Perlindungan data pribadi memiliki keterkaitan dengan konsep privasi yang wajib mendapatkan perlindungan atas ke...
POLITIK HUKUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
Penyebaran virus COVID-19 berlangsung di seluruh dunia, tidak seperti di Indonesia Indonesia melaporkan kasus pertamanya pada tanggal 2 Maret 2020 dimana Presiden Jokowi Dodo mengumumkan adanya dua kasus pasien positif C...
EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG CIPTA KERJA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BURUH DALAM PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perlindungan hukum terhadap buruh sendiri dalam prakteknya masih sangat m...
FUNGSI HUKUM ADAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
In the formation of laws and regulations, we tend to forget customary laws that have existed and are used in everyday life. The formation of laws and regulations based on cultural values and the nation's cultural culture...
BADAN PERADILAN KHUSUS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA PERSPEKTIF NEGARA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
Penelitian ini mengeksplorasi urgensi pembentukan badan peradilan khusus untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam konteks negara demokrasi konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi...