POLITIK HUKUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
Journal Title: Journal Iuris Scientia - Year 2024, Vol 2, Issue 2
Abstract
Penyebaran virus COVID-19 berlangsung di seluruh dunia, tidak seperti di Indonesia Indonesia melaporkan kasus pertamanya pada tanggal 2 Maret 2020 dimana Presiden Jokowi Dodo mengumumkan adanya dua kasus pasien positif COVID-19 yaitu perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun terjadi di lapangan adalah, adanya pemberian vaksin secara ilegal yang dilakukan oleh penyelenggara vaksinasi Covid-19 itu sendiri. 1.Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia mengenai kebijakan vaksinasi di era pandemi Covid-19?, 2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan vaksinasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menanggulangi pandemi covid-19?. Metode pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan doktrinal terhadap hukum. Metode ini lebih menekankan pada konsepsi bahwa hukum dapat dianggap sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis berdasarkan tata urutan tertentu. Hasil penelitian, Indonesia sebagai negara yang terdampak Pandemi Covid-19 merespons dinamika pandemi global dengan mengeluarkan kebijakan vaksinasi warga negara yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) serta merestorasi kondisi perekonomian yang sempat terhenti akibat pandemi.bahwa kebijakan vaksinasi telah diatur dalam regulasi hukum positif Indonesia. Selain itu pelaksanaan vaksinasi juga sudah menyasar pada kalangan masyarakat, sehingga diharapkan dapat membentuk herd imunity. Penyebaran virus COVID-19 tengah terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia Indonesia melaporkan kasus pertamanya pada tanggal 2 Maret 2020 dimana Presiden Jokowi Dodo mengumumkan adanya dua kasus pasien positif COVID-19 yaitu seorang perempuan berusia 31 tahun dan seorang ibu berusia 64 tahun. 1. Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia terkait kebijakan vaksinasi di era pandemi Covid-19?, 2. Bagaimana implementasi kebijakan vaksinasi yang dikeluarkan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19? Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal hukum. Metode ini lebih menekankan pada konsepsi bahwa hukum dapat dilihat sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis berdasarkan suatu tatanan tertentu. Indonesia sebagai negara yang terdampak Pandemi Covid-19 merespons dinamika pandemi global tersebut dengan mengeluarkan kebijakan vaksinasi warga negara yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia, menekan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) di masyarakat, serta memulihkan kondisi perekonomian yang sempat tersendat akibat pandemi. Selain itu, pelaksanaan vaksinasi juga telah menyasar masyarakat, sehingga diharapkan dapat membentuk kekebalan kelompok (herd immunity).
Authors and Affiliations
Tri Hastuti, Universitas Maritim AMNI, Semarang, Indonesia.
Keywords
Related Articles
- EP ID EP741371
- DOI https://doi.org/10.62263/jis.v2i2.39
- Views 19
- Downloads 1
ANALISIS STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSFEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
In Indonesia, corruption has become an open secret and has broad implications in people's lives. Corruption is one form of abuse of authority so that it intersects with administrative law which has an important role to s...
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN ( INFORMED CONSENT) DALAM PRESPEKTIF HUKUM
Informed Consent mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah mendapat informasi tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta segala resiko. Peraturan Menteri K...
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERORISME DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KEAMANAN NASIONAL
Seiring berjalannya waktu, tindak pidana teroris di Indonesia juga terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Modus operandi serangan teror yang mulanya bersifat terstruktur menjadi tidak terstruktur, misalnya dalam...
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFORMASI MEDIS PASIEN SEBAGAI AKSES LAYANAN ARSIP
Perlindungan hukum merupakan pemberian perlindungan atau pengayoman kepada hak asasi yang dimiliki manusia. Perlindungan data pribadi memiliki keterkaitan dengan konsep privasi yang wajib mendapatkan perlindungan atas ke...
DINAMIKA PELAKSANAAN HUKUM DI MASYARAKAT : KASUS KRIMINALISASI PEMULUNG
Pesoalan hukum terlihat dari tebang pilihnya penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat lebih banyak mengenal hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Sejatinya, hukum diadakan untuk menghadirkan keadila...