PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERKAIT PENGELOLAAN LIMBAH B3 DALAM FASILITAS KESEHATAN
Journal Title: Journal Iuris Scientia - Year 2024, Vol 2, Issue 1
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban pidana perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk rumah sakit dan/atau rumah sakit darurat sehubungan dengan tindak pidana pembuangan limbah medis padat pada masa pandemi Covid-19, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana ini. Kesimpulan yang didapatkan adalah perusahaan dan pejabat administrasi yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Beberapa faktor dapat mempengaruhi terwujudnya pertanggungjawaban pidana yaitu pengawasan yang kurang optimal oleh aparat penegak hukum, ketentuan yang tidak jelas terutama terkait dengan akomodasi rumah sakit darurat, yang membutuhkan pembaharuan undang-undang. The aim of this paper is to see how corporate criminal liability is realized in the form of hospitals and/or emergency hospitals in connection with criminal acts of disposal of solid medical waste during the Covid-19 pandemic, and to determine the factors that influence this criminal liability. The conclusion obtained is that companies and administrative officials who give orders to commit criminal acts can be held criminally responsible. Several factors can influence the realization of criminal liability, namely less than optimal supervision by law enforcement officials, unclear provisions, especially those related to emergency hospital accommodation, which requires legislative updates.
Authors and Affiliations
Franky Yusuf,
Keywords
Related Articles
- EP ID EP741365
- DOI -
- Views 20
- Downloads 0
IMPLEMENTASI TERHADAP PEMBERIAN UANG KOMPENSASI BAGI KARYAWAN PKWT
Era globalisasi ini dimana perekonomian semakian maju pesat sehingga banyak pesaing-pesaing bermunculan di bidang perekonomian, untuk menciptakan iklim yang kondusif baik dari sisi perekonomian, perijinan dan ketenagaker...
BADAN PERADILAN KHUSUS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA PERSPEKTIF NEGARA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
Penelitian ini mengeksplorasi urgensi pembentukan badan peradilan khusus untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam konteks negara demokrasi konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi...
DINAMIKA PELAKSANAAN HUKUM DI MASYARAKAT : KASUS KRIMINALISASI PEMULUNG
Pesoalan hukum terlihat dari tebang pilihnya penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat lebih banyak mengenal hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Sejatinya, hukum diadakan untuk menghadirkan keadila...
PENGARUH PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP ALTERNATIF PILIHAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
The design of holding presidential elections is based on Article 6A paragraph (2) and Article 22 E paragraph (1) of the 1945 Constitution and Election Law Number 7 of 2017 (hereinafter referred to as the Election Law). A...
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERORISME DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KEAMANAN NASIONAL
Seiring berjalannya waktu, tindak pidana teroris di Indonesia juga terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Modus operandi serangan teror yang mulanya bersifat terstruktur menjadi tidak terstruktur, misalnya dalam...