DINAMIKA PELAKSANAAN HUKUM DI MASYARAKAT : KASUS KRIMINALISASI PEMULUNG
Journal Title: Journal Iuris Scientia - Year 2023, Vol 1, Issue 1
Abstract
Pesoalan hukum terlihat dari tebang pilihnya penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat lebih banyak mengenal hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Sejatinya, hukum diadakan untuk menghadirkan keadilan, kebaikan, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas. Namun disayangkan penegakan hukum kita lebih berorientasi pada kepentingan yang berkuasa dibandingkan kepentingan rakyat. Contoh kasus terkait permasalahan penegakan hukum di Indonesia adalah kasus kriminalisasi pemulung, dengan rekayasa kasus kepemilikan ganja. PN Jakpus pada 3 Mei 2010 memvonis bebas Chairul Saleh seorang pemulung yang dituduh memiliki âganja seberat 1,6 gram. Penelitian ini membahas tentang apa yang dimaksud dengan penegakan hukum di dalam negara hukum dan apakah dampak dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunde. Dalam hal ini adalah berita yang terjadi di tahun 2010 dimana terjadi kriminalisasi pemulung yang dipaksa mengakui kepemilikan ganja oleh sejumlah oknum polisi. The legalization can be seen from the cutting down of law enforcement in people's lives, so that people are more familiar with the law sharply downwards and above. In fact, the law is held to bring justice, kindness, and partiality to the interests of the wider community. But it is unfortunate that our law enforcement is more oriented towards the interests of the powerful than the interests of the people. An example of a case related to law enforcement problems in Indonesia is a case of criminalization of waste pickers, with the engineering of a marijuana possession case. PN Jakpus on May 3, 2010 sentenced Chairul Saleh to free a scavenger accused of possessing 1.6 grams of marijuana. This research discusses what is meant by law enforcement within the country of law and what is the impact of law enforcement problems in Indonesia. This research uses normative juridical research methods, namely literature law research which is carried out by examining library materials or sekunde data. In this case, it is news that occurred in 2010 where there was a criminalization of scavengers who were forced to admit possession of marijuana by a number of police officers
Authors and Affiliations
Berliana Adinda Ayu Puspita ,
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN ( INFORMED CONSENT) DALAM PRESPEKTIF HUKUM
Informed Consent mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah mendapat informasi tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta segala resiko. Peraturan Menteri K...
IMPLEMENTASI TERHADAP PEMBERIAN UANG KOMPENSASI BAGI KARYAWAN PKWT
Era globalisasi ini dimana perekonomian semakian maju pesat sehingga banyak pesaing-pesaing bermunculan di bidang perekonomian, untuk menciptakan iklim yang kondusif baik dari sisi perekonomian, perijinan dan ketenagaker...
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFORMASI MEDIS PASIEN SEBAGAI AKSES LAYANAN ARSIP
Perlindungan hukum merupakan pemberian perlindungan atau pengayoman kepada hak asasi yang dimiliki manusia. Perlindungan data pribadi memiliki keterkaitan dengan konsep privasi yang wajib mendapatkan perlindungan atas ke...
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERKAIT PENGELOLAAN LIMBAH B3 DALAM FASILITAS KESEHATAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban pidana perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk rumah sakit dan/atau rumah sakit darurat sehubungan dengan tindak pidana pembuangan limbah medis...
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN PEMBUANGAN LIMBAH KULIT
Enforcement of environmental administrative law is something that is often found in every environmental problem in cases of environmental pollution by industry. Administrative law enforcement is considered the most impor...