Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Oleh Hakim
Journal Title: Syiah Kuala Law Journal - Year 2018, Vol 2, Issue 2
Abstract
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 60 ayat (3) “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”, ayat (4) “Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum”. Namun hingga saat ini masih ditemukan putusan pengadilan yang sama sekali tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Permasalahan yang perlu dikaji apakah sebab Hakim tidak mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, dan bagaimanakah konsekuensi hukum jika tidak dilaksanakannya Laporan Penelitian Kemasyarakatan.Tujuan penulisan ini untuk mengetahui sebab Hakim tidak mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan untuk mengetahui konsekuensi hukum jika tidak dilaksanakannya Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam memutuskan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, Hakim memiliki alasan terhadap tidak menguraikan laporan penelitian kemasyarakatan pada putusan karena Hakim pada prinsipnya sudah mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Konsekuensi hukum jika Hakim tidak mempertimbangkan Litmas yaitu anak masih tetap bisa ditahan untuk proses peradilan yaitu perbaikan Putusan. Disarankan agar Hakim dapat mengulasisi materi dari Litmas dalam putusannya, termasuk rekomendasi yang diberikan oleh Bapas. Disarankan kepada Kementerian Hukum dan HAM supaya memperhatikan ketersediaan tenaga fungsional Bapas serta peningkatan kompetensi agar menghasilkan Litmas yang semakin baik sehingga jauh dari persepsi “copy paste”.
Authors and Affiliations
Sayid Andi Maulana, Dahlan Ali, Muhammad Saleh
Keywords
Related Articles
- EP ID EP431395
- DOI 10.24815/sklj.v2i2.11635
- Views 84
- Downloads 0
Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narapidana Anak Dalam Kasus Narkoba di Aceh (Studi Kasus Pada Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga)
Dalam pasal 67 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban penyalahgunaan narkoba harus dilakukan pengawasan, pencegahan, perawatan dan Rehabilitasi tet...
Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Pesawat Udara Akibat Hijacking Menurut Hukum Internasional
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pihak maskapai penerbangan terhadap keluarga korban pesawat Germanwings Flight 9525 dan bentuk kendala-kendala yang dihadapi keluarga korban pesawat dalam menerima...
Legalitas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Gubernur Aceh
Maraknya penangkapan akhir-akhir ini yang dilakukan oleh KPK yang dikenal dengan istilah Operasi Tangkap Tangan atau OTT memunculkan polemik apakah sah atau tidak sah. Pihak-pihak yang menganggap bahwa OTT adalah ilegal...
Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014
Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai bentuk penyempurnaan dari qanun sebelumnya. Salah satu tindak pidana dalam qanun tersebut adalah maisir. Tindak pidana maisir diatur pada Pasal 18, Pasal 19, Pasal 2...
Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memenuhi syarat boleh dilakukannya penahanan, sehingga secara yuridis tidak dapat dilakukan penahanan. Namun pada ke...