Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Journal Title: IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research - Year 2023, Vol 1, Issue 1
Abstract
Penegakan hukum merupakan sarana efektif untuk mencapai tujuan hukum. Karena itu sudah semestinya seluruh tenaga dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, maka peran aktif masyarakat tentunya tidak mungkin dapat dipisahkan. Di Indonesia sendiri masyarakat memiliki peran penting dalam setiap upaya yang dilakukan oleh negara untuk menegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literature (library research) yaitu penelitian yang didasarkan pada pendapatan-pendapat ahli. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa masyarakat juga merupakan bagaian terpenting dalam sebuah negara, karena masyarakat memiliki peran untuk pemeliharaan dan dukungan untuk mencapai tujuan dari suatu negara. Untuk mengupayakan adanya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, sangat diperlukan kepekaan dan keaktifan masyarakat dalam menghargai hak yang dimiliki oleh setiap orang, meningkatkan etika dan moral dengan kesadaran sendiri, serta menunaikan kewajiban dalam bermasyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam perlindugan dan penegakan hukum. Masyarakat yang aktif dapat membantu menghilangkan kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap kasus hukum. Peran masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia dapat dilakukan dengan dua Jalan, yaitu pengawasan aktif masyarakat harus dalam perlindungan dan control terhadap penegakan hukum. Bentuk partisipasi warga negara dalam perlindungan dan penegakan hukum didalam lingkungan sekitarnya bisa berupa masyarakat aktif dalam melaporkan dugaan tindakan kriminal yang ada disekitarnya.
Authors and Affiliations
Aaron Alelxander
Keywords
Related Articles
- EP ID EP720098
- DOI https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.3
- Views 46
- Downloads 0
Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Sebenarnya sudah banyak ahli yang berupaya mengkaji Pancasila dari sudut pandang hukum. Kajian ini telah lama digaungkan, terutama pada masa Orde Baru. Mengingat pada waktu itu, Pancasila sedang mengalami masa-masa bulan...
Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali
Pengelolaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat terkadang dapat menimbulkan suatu konflik yaitu perbedaan pendapat diantara dua pihak atau lebih yang memperebutkan satu objek yang sama. Faktor terjadinya konflik yaitu,...
Makna Frasa “Pengulangan Tindak Pidana” dalam Regulasi Penyelesaian Perkara Anak dengan Keadilan Restoratif
Abstrak- Diversi merupakan sebuah upaya yang diutamakan dalam sistem peradilan pidana anak dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak di luar proses peradilan. Tujuan dari diversi adalah untuk mencapai kead...
Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali
Upaya mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penan...
The Importance of Expert Testimony in Proving Corruption Crimes
The criminal act of corruption is an extraordinary crime that has an extraordinary impact on the state and the survival of its people. Corruption as an extraordinary crime requires extraordinary handling efforts as well,...