Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Limbah Medis pada Apotek dan Praktik Bidan Mandiri
Journal Title: Law, Development & Justice Review - Year 2020, Vol 3, Issue 1
Abstract
Penelitian ini akan menganalisis bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan limbah medis pada Apotik dan praktik bidan mandiri, serta bagaimana hambatannya. Penelitian ini didasarkan pada data skunder, yaitu Undang-Undang, kemudian oleh penulis dianalisis,hingga menemukan suatu permasalahan dalam pengelolaan limbah medis di Indonesia saat ini. Hasil penelitian menunjukan, saat ini pemerintah sudah menggunakan kewenanganya dalam mengelola limbah medis yang dihasilkan oleh aktifitas pelayanan kesehatan, dimana kewenanganya tersebut diatur dalam peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.56/melhk-setjen/2015, namun ruang lingkup pengaturan dalam peraturan tersebut, hanya ditunjukan bagi pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit, klinik, dan puskesmas saja. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap pengelolaan limbah medis pada pelayanan kesehatan seperti, Apotik, dan praktik bidan mandiri.Sehingga kesimpulan penelitian ini, adalah memberikan masukan agar pemerintah merevisi kembali pengaturan mengenai pengelolaan limbah medis dengan cara memperluas ruang lingkup pengaturan limbah medis untuk seluruh fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Apotik, dan praktik bidan mandiri.
Authors and Affiliations
Adhi Putra Satria
Keywords
Related Articles
- EP ID EP682901
- DOI 10.14710/ldjr.v3i1.7626
- Views 251
- Downloads 0
Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia
Pendapat kontra atas yurisprudensi hakim MA tentang hukum keluarga Islam sangat mengganggu eksistensi penegakaan keadilan, karena dasar hukumnya sering bertentangan dengan teks perundang-undangan. Penelitian m...
Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Repub...
Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Limbah Medis pada Apotek dan Praktik Bidan Mandiri
Penelitian ini akan menganalisis bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan limbah medis pada Apotik dan praktik bidan mandiri, serta bagaimana hambatannya. Penelitian ini didasarkan pada data skunder, yaitu Undang-Und...
The Little Vatican : Optimalisisasi DWIPA (Desa Wisata Pancasila) sebagai Upaya Meningkatkan Harmonisasi Sosial d an Toleransi
Gereja Stasi Santa Maria yang berada di Desa Kolong, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro menjadi salah satu gereja yang unik karena selain digunakan sebagai tempat ibadah juga digunakan sebagai pusat kebudayaan masyarakat.Denga...
Kebijakan Penjaminan Tanah Melalui Hak Tanggungan di Indonesia (Studi Penjaminan Hak Tanggungan Elektronik di Kabupaten Badung Provinsi Bali)
Penjaminan Hak Tanggungan diatur dalam dua kebijakan yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 dan PMATR/KBPN No. 9 Tahun 2019. Pada kedua kebijakan tersebut tidak ada keharusan atau kewajiban untuk dilakukan secara manual a...