The Little Vatican : Optimalisisasi DWIPA (Desa Wisata Pancasila) sebagai Upaya Meningkatkan Harmonisasi Sosial d an Toleransi
Journal Title: Law, Development & Justice Review - Year 2020, Vol 3, Issue 1
Abstract
Gereja Stasi Santa Maria yang berada di Desa Kolong, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro menjadi salah satu gereja yang unik karena selain digunakan sebagai tempat ibadah juga digunakan sebagai pusat kebudayaan masyarakat.Dengan demikian, integrasi antara agama dan budaya bisa menjadi salah suatu inisiasi dalam mewujudkan toleransi.Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi integrasi agama dan budaya di masyarakat Desa Kolong, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro dengan Gereja Stasi Santa Maria.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang melihat berbagai peraturan hukum mengenai hak beragama dikaitkan dengan perilaku hukum masyarakat.Oleh karena itu, dalam penelitian ini lebih menekankan pada aspek penelitian kepustakaan (library research).Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik toleransi dapat dioptimalkan dengan adanya integrasi nilai-nilai budaya dengan agama serta perlunya optimalisasi Desa Wisata Pancasila sebagai solusi untuk meningkatkan toleransi dan harmonisasi social di masyarakat.
Authors and Affiliations
Fradhana Putra Disantara Dicky Eko Prasetio
Keywords
Related Articles
- EP ID EP683365
- DOI https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.7640
- Views 210
- Downloads 0
Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Limbah Medis pada Apotek dan Praktik Bidan Mandiri
Penelitian ini akan menganalisis bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan limbah medis pada Apotik dan praktik bidan mandiri, serta bagaimana hambatannya. Penelitian ini didasarkan pada data skunder, yaitu Undang-Und...
Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia
Pendapat kontra atas yurisprudensi hakim MA tentang hukum keluarga Islam sangat mengganggu eksistensi penegakaan keadilan, karena dasar hukumnya sering bertentangan dengan teks perundang-undangan. Penelitian m...
Grondkaart; Problematika Hukum dan Penyelesaiannya (Analisis Kasus antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT Pura Barutama Kudus Jawa Tengah)
Permasalahan kepemilikan tanah pada Grondkaart masih sering terjadi, seperti sengketa kepemilikan tanah antara PT KAI dengan pihak lain, bisa perorangan dan juga badan hukum. Permasalahan tersebut dikaji dengan met...
Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Repub...
Kebijakan Penjaminan Tanah Melalui Hak Tanggungan di Indonesia (Studi Penjaminan Hak Tanggungan Elektronik di Kabupaten Badung Provinsi Bali)
Penjaminan Hak Tanggungan diatur dalam dua kebijakan yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 dan PMATR/KBPN No. 9 Tahun 2019. Pada kedua kebijakan tersebut tidak ada keharusan atau kewajiban untuk dilakukan secara manual a...