Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota
Journal Title: Syiah Kuala Law Journal - Year 2018, Vol 2, Issue 1
Abstract
Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh antara Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mempercepat pembangunan di Aceh dalam berbagai sektor akan terwujud apabila pengelolaannya sesuai dengan prinsip kesejahteraan rakyat serta mekanisme pengawasan yang sesuai dengan asas kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kesesuaian peraturan perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh dengan prinsip kesejahteraan rakyat serta kemanfaatan mekanisme pengawasan pengalokasian Dana Otonomi Khusus Aceh yang dilakukan Pemerintahan Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang ingin mengidentifikasi dari aspek hukumnya. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil peneltian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh belum memenuhi prinsip Negara kesejahteraan, karna pembagiannya lebih besar untuk Provinsi daripada Kabupaten/Kota. Mekanisme pengawasan terhadap pemanfaatan Dana Otonomi Khusus belum menjamin pemenuhan asas kemanfaatan. Belum adanya Peraturan Gubernur Aceh tentang Satuan Kerja Khusus dan tentang kriteria seleksi program serta kurangnya peran pengawasan dari lembaga khusus Aceh sebagai bentuk pengawasan eksternal.
Authors and Affiliations
Jefrie Maulana, Eddy Purnama, Mahdi Syahbandir
Keywords
Related Articles
- EP ID EP431430
- DOI 10.24815/sklj.v2i1.10574
- Views 79
- Downloads 0
Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Oleh Hakim
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 60 ayat (3) “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”,...
Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh)
Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, “kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar...
Implementasi Struktur dan Kedudukan Kelompok Kerja Pada Unit Layanan Pengadaan Aceh
Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Aceh, di dalam pasal 17 disebutkan untuk menjadi pokja harus Aparatur Negeri Sipil (AS...
Peran Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah di Kota Banda Aceh
The function and the duty of Ombudsman must be implemented to overcome the maladministration which can cause disadvantageous to the state and society. This research aims to find out and describe the role of Aceh Ombudsma...
Kewenangan Pengadilan Militer I–01 Banda Aceh Dalam Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota TNI di Aceh
Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu, “Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai...